Oleh: Nina
Papua merupakan wilayah paling timur Indonesia dengan luas 28.680.958 kilometer persegi. Memiliki presentasi jumlah penduduk terkecil 101.733 yaitu 3,17% dari total penduduk Indonesia. Tidak heran jika populasi sumber daya manusia disana rendah. Hal ini karena kesenjangan kesejahteraan antara Pulau Jawa yang merupakan pusat Ibu Kota Negara dengan wilayah yang paling timur di Papua terutama dalam infrastruktur. Padahal perbandingan besar antara Pulau Jawa dengan Pulau Papua adalah 1:4, yang mana kurang lebih 50% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. (Wikipedia.co, 31/01/2025).
Padahal kenyataannya pulau Papua ini memiliki tambang emas terbesar ke 2 di dunia yaitu tambang emas Gaberg yang dikelolah PT. Freeport milik Amerika Serikat. Tambang emas tersebut mulai beroperasi sejak 1973 hingga saat ini. (kemendikbud.go.id, 08/02/2025).
Kemudian sejak tahun 2023 pemerintah telah melakukan ekplorasi terhadap kawasan sebelahnya yaitu blok Warim yang berada di wilayah tanah adat Agimuga I dan Agimuga II. Adapun upaya pemerintah yang dilakukan adalah menawarkannya kepada investor untuk mengelola blok tersebut. Pada awal tahun 2025 ini, Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah SKK Migas Benny Lubiantara menyatakan “sudah ada yang berminat untuk mengelolanya, yang pastinya orang bule” jelasnya pada media (detikfinance.co, 03/02/2025).
Sejak berita ini ramai, masyarakat Agimuga sebagai penduduk asli merespon dengan unjuk rasa penolakan. Penolakan ini berdasarkan pengalaman masyarakat yang berada di wilayah tambah emas Gasberg PT. Freeport sebelumnya. Tanah adat dirampas, tidak memiliki ruang untuk hidup, kerusakan lingkungan yang setiap tahun semakin parah. Selain itu, tambang yang awalnya dulu dijanjikan peningkatan kualitas hidup. Tetapi nyatanya masyarakat lokal semakin tersisihkan. Kebutuhan pokok sangat mahal dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Kenakalan remaja, freesex semakin menjadi-jadi karena tidak mendapat pendidikan yang layak.
Seharusnya negara mampu mengefektifkan ekplorasi tambang emas dengan kekuatan sendiri sehingga bisa menuntaskan permasalahan yang ada di wilayah Papua. Memang jika membangun tambang secara mandiri pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia, teknologi, riset, dan ada yang harus ditanggung.
Namun alih-alih mengefektifkan eksplorasi dan produksi tambang secara mandiri, malah mengundang investor dari luar negeri untuk melaksanakan peran tersebut. Hal ini semakin memperjelas pemerintah tidak memiliki visi untuk mewujudkan ketahanan energi. Pemerintah lepas tangan untuk mengurusi hajat hidup masyarakatnya.
Ekonomi negara pun dikuasai swasta asing dan aseng. Sumber daya alam yang seharusnya dikelolah dan dimanfaatkan secara optimal oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya, justru diberikan kepada swasta. Adapun negara hanya memperoleh pajak penghasilan badan, pajak karyawan, pajak daerah, serta pajak lainnya yang itu semua lebih kecil perolehannya ketimbang hasil yang diperoleh pihak swasta yang mengelolanya. (esdm.go.id 08/02/25). Belum lagi hasil pajak tersebut akan semakin berkurang Ketika masuk ke anggaran daerah karena banyaknya kasus korupsi. Mengingat Indonesia menempati peringkat ke 65 dari 180 negara korup berdasarkan hasil suvey dari CPI ( Coruption Perception Index) pada Januari tahun ini.
Pihak berwenang seharusnya bersikap amanah, mereka harus berfikir strategis dalam mengelola sumber daya alam yang telah dikanuniakan Allah SWT, sehingga mampu secara optimal dalam mensejahterakan masyarakatnya.
Islam memiliki konsep yang sangat bagus terhadap kepemilikan tambang, Rasulullah SAW bersabda:
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Artinya ketiganya tidak boleh dimiliki atau dikuasai individu (swasta), tetapi milik Bersama.
Adapun dalam urusan yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan, pengambilan merujuk pada seseorang yang ahli dalam bidangnya. Maka seharusnya pihak berwenang mengundang para ahli dan berunding untuk mewujudkan kedaulatan energi secara efektif. Kemudian saran tesebut dijalankan oleh penguasa untuk dimanfaatkan kepentingan rakyat.
Namun faktanya pemerintah cukup membuka investasi dan Kerjasama dengan swasta. Kemudian menikmati keuntungannya. Dalam sistem kapitalis saat ini, sumber daya alam tambang dijadikan komoditas ekonomi yang boleh dikuasai individu (swasta asing dan aseng). Sehingga terjadilah pemberian hak pengelolaan tambang oleh pemerintah kepada swasta yang mengakibatkan rakyat kehilangan hak akses terhadap sumber daya alam tersebut. Hal ini tidak akan terjadi jika diterapkannya sistem Islam secara total yaitu Daulah Khilafah Islamiyah sesuai manhaj kenabian yang berdasarkan alquran dan sunnah.[]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar