Oleh: Tri S, S.Si
Pelaksanaan tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar mengungkapkan bahwa sektor pertanian menyumbang kemiskinan terbesar di Indonesia. Menurut data yang dirilis BPS presentase penduduk miskin ekstrem yang bekerja di sektor pertanian ada sebanyak 47,94 persen dari total penduduk miskin. Dari total persentase tersebut 24,49 persen diantaranya merupakan pekerja keluarga atau tidak dibayar. Sedangkan 22,53 persen lainnya bertani dengan dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar (tirto.id, 22/11/2024).
Isu kemiskinan ini disoroti oleh presiden RI Prabowo Subianto pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brazil yang baru saja berlangsung pada Senin, 18 November 2024. Pada sesi yang mengangkat tema “Fight against Hunger and Proverty.” Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemerintahannya menempatkan penanggulangan kelaparan dan kemiskinan sebagai prioritas Nasional (presidenri.go.id, 19/11/2024).
Persoalan kemiskinan di negeri ini sudah sekian lama berlangsung. Namun belum ada strategi maupun program yang mampu mengentaskan persoalan hingga ke akarnya. Tingginya angka kriminalitas menjadi bukti masih banyak rakyat yang hidup kekurangan. Masih banyak ditemui seorang ibu mencuri susu untuk anaknya atau sebaliknya demi bertahan hidup. Bahkan rakyat hanya untuk sesuap nasi saja harus berutang.
Tingginya beban biaya hidup serta kebutuhan lainnya tidak sebanding dengan masuknya pendapatan. Susahnya mencari pekerjaan hingga banyak anak-anak putus sekolah karena membantu orang tuanya mencari uang. Sangat memprihatinkan negeri yang subur ini seharusnya mampu mensejahterakan rakyatnya. Dari Sabang sampai Merauke, kekayaan bumi pelita ini beraneka ragam. Namun anehnya, hingga kini kekayaan itu hanya dinikmati segelintir oknum saja.
Negara melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran teknis. Pemerintah membuat program-program andalan dipandang mampu menyelesaikan peoblem ini namun hingga kini persoalan kemiskinan semakin rumit. Progam Bansos, KIS, Stunting, dan lain sebagainya hanya sementara dan tidak mampu menuntaskan secara merata. Inilah sebabnya solusi pemerintah belum tuntas sampai akarnya.
Misalnya negara memberikan bantuan modal, menyediakan infrastruktur penunjang. Seperti irigasi, jalan serta memudahkan petani mengakses sarana prasarana pertanian. Sebagai pelayan rakyat negara tidak membiarkan rakyat swasta bermain di sektor hulu maupun hilir. Hingga melakukan monopoli yang merugikan petani. Pembangunan yang dilakukan juga berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Bukan kepentingan segelintir orang. Karena itu, negara tidak boleh melakukan pembangunan yang menghilangakan mata pencaharian rakyat secara langsung maupun tidak langsung atau pun merusak alam yang merampas ruang hidup rakyat.
Demikianlah, hanya dengan tegaknya kepemimpinan Islam kemiskinan dapat teratasi. Kesejahteraan hakiki bisa menjadi realitas. Semua itu akan diperoleh dengan penerapan Islam kaffah di semua lini kehidupan, yakni daulah Khilafah Islam. Wallahualam bisshawab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar