Oleh: Siti Rohmah, S.Ak.
(Pemerhati Kebijakan Publik)
Emas menjadi salah satu komoditas yang kerap ditransaksikan masyarakat dunia, sebab menjadi bagian dari instrumen safe haven pilihan investor.
Indonesia memiliki tambang emas di berbagai wilayah. Indonesia sendiri termasuk ke dalam 10 negara di dunia penghasil emas dan tembaga terbesar. Grasberg Freeport-McMoran yang berada di Kabupaten Mimika, Papua Tengah merupakan salah satu tambang yang paling banyak menghasilkan emas.
Namun sayang karena tidak di kelola dengan baik, membuat kita sebagai negara penghasil emas tidak bisa merasakan manfaat nya, mirisnya baru baru ini adanya penambangan emas secara ilegal oleh Warga Negara Asing (WNA) asal China. Sebanyak 774 Kg emas RI di curi penambang yang berinisial YH. Tak hanya emas, ia juga berhasil mengeruk 937,7 Kg cadangan perak di lokasi penambangan Ketapang, Kalimantan Barat. Akibatnya negara mengalami kerugian Rp 1,02 triliun. (CnnIndonesia.com,27-09-2024).
Selain itu, puluhan orang penambang emas ilegal di Solok mengalami kecelakaan ketika melakukan penambangan emas, sebanyak 15 orang meninggal dunia akibat tertimbun longsor lubang galian tambang emas di Nagari Sungai Abu Kecamatan Hiliran, Solok, Sumatera Barat. (Liputan6.com, 26-09-2024).
Salah Kelola Tambang
Kegagalan negara dalam memetakan kekayaan alam membuat terjadinya berbagai hal buruk, seperti longsor di lokasi penambangan yang mengakibatkan adanya korban jiwa hingga hilangnya emas karena ditambang oknum tertentu. Hal ini menunjukkan adanya karut marut dalam pengelolaan tambang oleh negara. Penyebutan ilegal seolah cuci tangan pemerintah atas persoalan pengurusan SDA yang tepat. Berulangnya kasus tambang ‘ilegal’ juga menunjukkan tidak tegaknya hukum dalam negeri ini.
Negara seharusnya memiliki sumber big data kekayaan atau potensi alam di wilayah tanah air dan juga memiliki kedaulatan dalam hal mengelolanya. Negara memiliki kewaspadaan tinggi atas pihak asing dan pihak lainnya yang berniat merugikan Indonesia. Negara pun harus memiliki pengaturan atas tambang baik besar maupun kecil.
Beginilah aturan negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis, kekayaan alam berupa tambang emas dapat dimiliki asing dengan dalih investasi, alhasil karena tidak di kelola penuh oleh negara hasilnya pun tidak maksimal untuk memberikan kesejahteraan rakyatnya.
Dengan sistem kapitalisme yang diadopsi negara saat ini, harta milik umum yaitu kekayaan alam negara banyak yang dimiliki oleh swasta dan asing. Bahkan, negara seringkali 'kecolongan' hingga mengalami kerugian triliunan, sementara rakyat hanya bisa gigit jari.
*Pengaturan Tambang Dalam Islam*
Islam memiliki konsep kepemilikan yang menjadikan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai miliki umum. Kosekuensinya, SDA harus dikelola negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Rakyatlah yang berhak menikmati hasil dari sumber daya alam yang dikelola negara bukan swasta apalagi asing.
Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw, “ _Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api_". (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Negara Islam akan menyiapkan SDM berkualitas untuk mengelola tambang yang ada serta akan menjaga keamanan setiap lokasi tambang emas. Keamanan dan keselamatan akan terjamin serta dijaga ketat agar tidak terjadi kecolongan ataupun pencurian. Negara akan menghukum tegas pelaku yang melakukan tindakan pencurian.
Ketika tambang emas dikelola dengan baik sesuai syariat. Maka, pemerataan distribusi yang amanah yang akan dirasakan oleh masyarakat. Sandang, pangan, pendidikan, kesehatan serta fasilitas umum akan daulah sediakan.
Kemiskinan akan teratasi jika hasil sumber daya alam dikelola dengan baik serta didistribusikan sesuai kebutuhan rakyat.
Maka, hanya dengan diterapkannya hukum Allah Swt di muka bumi ini pengelolaan sumber daya alam akan amanah. Wallahua'alam bishawab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar