Oleh : Bunda Hanif (Pendidikan)
Skandal guru besar yang melibatkan sebelas professor di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin Kalimantan Selatan telah mencoreng dunia akademik.
Anggota Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) dan Guru Besar Ekonomi Universitas Padjadjaran Arief Anshory meyakini bahwa yang terjadi di ULM itu hanya “puncak gunung es”, artinya hanya sedikit yang terlihat, padahal yang terjadi di ULM itu sudah terjadi di mana-mana sejak dulu sampai sekarang. (Muslimahnews.com, 28-8-2024)
Mengutip pernyataan akademisi Dr. Lizda Johar Mawarani, S.T., M.T kepada MNews, Ahad (25-8-2024), kejadian yang mencoreng dunia akademik ini sebenarnya tidak mengherankan jika kita menelaah desain pendidikan tinggi yang dijalankan.
Saat ini sistem dan pengelolaan pendidikan terutama pendidikan tinggi didesain dengan orientasi bisnis yang makin kental. Apalagi sejak World Trade Organization (WTO) menetapkan pendidikan sebagai salah satu sektor jasa yang bisa diperdagangkan, sistem pendidikan mulai bergeser dari layanan publik menjadi badan usaha.
Pendidikan tinggi saat ini lebih disibukkan mengejar peringkat dunia dengan standar yang dibuat Barat, seperti jumlah publikasi terindeks, keterserapan lulusan di dunia kerja, reputasi akademik, jumlah professor dan lain-lain.
Kondisi ini diperparah dengan lingkungan materialistis yang telah memacu para dosen untuk mencapai gelar guru besar demi meningkatkan prestige-nya di tengah masyarakat. Dengan meningkatnya prestige akan berdampak pada peningkatan pendapatan setiap bulannya dikarenakan ada tunjangan kehormatan bagi guru besar.
Inilah yang menyebabkan banyaknya dosen yang menempuh berbagai cara agar jabatan guru besar segera diperoleh, walupun harus melakukan cara-cara yang bertentangan dengan etika akademik, seperti beberapa professor dari ULM yang lolos berkat jejaring tim penilai dan jurnal “predator” itu.
Sampai kapanpun sistem pendidikan yang berorientasi pada bisnis tidak akan menghasilkan generasi unggul yang akan membawa masyarakat dan bangsa menjadi mulia dan berjaya.
Seharusnya pendidikan dipandang sebagai kebutuhan dasar masyarakat dan pendidikan tinggi harus memiliki tujuan sebagai pencetak para ahli dalam berbagai bidang yang nantinya dapat memberikan solusi terhadap permasalahan di tengah masyarakat. Tidak seperti saat ini, pendidikan tinggi hanya dipandang sebagai tempat untuk mencetak “buruh” yang nantinya dapat memenuhi industri para kapitalis. Kurikulum yang diterapkan mengikuti arahan para kapitalis, sehingga mahasiswa diliputi semangat mencari nilai demi kemudahan mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Walaupun pada akhirnya harus menempuh berbagai cara demi mendapatkan nilai yang memuaskan.
Berbeda dengan sistem pendidikan Islam yang tujuan, kurikulum dan konsep pengelolaannya harus berbasis Islam. Pendidikan tinggi dalam Islam bertujuan memperkukuh kepribadian Islam dan menghasilkan para ahli yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat. Kurikulum pendidikan disusun sedemikian rupa guna menunjang tujuan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan ditanggung biayanya oleh negara dengan anggaran yang diambil dari hasil pengelolaan harta milik umum, yakni kekayaan alam, berupa hasil tambang, laut dan hutan.
Sarana dan prasarana pendidikan ditanggung oleh negara, termasuk gaji para pengajarnya. Mereka mendapatkan gaji yang cukup fantastis agar mereka bisa fokus dalam mencerdaskan masyarakat dan tidak tergiur dengan jabatan akademik hingga melakukan kecurangan untuk mendapatkannya.
Pengelolaan pendidikan Islam yang menakjubkan tersebut telah dibuktikan dan tercatat dalam sejarah. Selama tiga belas abad sistem pendidikan Islam berhasil melahirkan para ilmuwan yang ahli dalam berbagai bidang dengan hasil karyanya yang luar biasa dan bermanfaat bagi umat hingga kini. Sudah seharusnya kita mengambil sistem pendidikan tinggi seperti yang pernah Islam terapkan sebelumnya agar dihasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dan memberikan manfaat bagi umat.
Wallahu a’lam bisshowab
Tidak ada komentar:
Posting Komentar