Oleh: Khusnul
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana merevitalisasi sumur minyak yang saat ini menganggur alias tidak aktif atau idle. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menggenjot produksi minyak nasional. Bahlil menilai bahwa pemanfaatan sejumlah sumur minyak selama ini masih kurang optimal. Adapun, dari total 44.900 sumur minyak yang ada, setidaknya hanya 16.300 sumur yang berproduksi. Ia juga mencatat bahwa terdapat 16.250 sumur yang masuk pada kriteria idle well alias tidak aktif. Padahal, dengan mengoptimalkan kembali sumur yang ada, Indonesia dapat meningkatkan produksi minyak. (cnbcindonesia.com, 26/8/24)
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan reaktivasi sumur minyak ini harus segera direalisasikan lantaran terdapat potensi produksi tambahan yang cukup besar dari sumur-sumur idle tersebut. "Saya perintahkan sumur-sumur idle yang dikuasai KKKS kalau tidak dijalankan, kita cabut izinnya," kata Bahlil dalam agenda Progam Executive Course on Strategic Management and Leadership Cohort-4 Universitas Pertahanan, di Jakarta, Senin (26/8/2024). (ekonomi.bisnis.com, 26/8/2024)
Bahlil mengungkapkan bahwa terdapat potensi produksi tambahan yang cukup besar dari sumur-sumur idle tersebut. "Dengan mengoptimalkan kembali sumur-sumur yang ada, kita dapat meningkatkan produksi migas secara signifikan tanpa perlu melakukan eksplorasi baru yang membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar," ucap dia. Bahlil menjelaskan reaktivasi sumur idle merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Dengan meningkatnya produksi migas, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan devisa negara. (metrotvnews.com, 27/08/2024)
Dari berita diatas, jika kita perhatikan dengan seksama ternyata di negri kita ini masih berorientasi keuntungan semata. Buktinya dari pernyataan mentri ESDM Bahlil, nampak nyata sekali kalau sumberdaya alam kita hanya diperuntukkan kepada swasta siapa yg mampu mengelola dan demi mendapatkan keuntungan saja. Tidak ada orientasi mereka untuk mengelola sendiri sumberdaya alam yang ada agar bisa diperuntukkan demi kesejahteraan rakyatnya. Sungguh miris sekali jika cara berfikir para pejabat negara saja seperti itu, maka sangat wajar jika rakyat tidak ada dalam prioritas pemerataan sumberdaya yang dimiliki oleh negri ini. Inilah buah buruk sistem yang diterapkan hari ini, dimana kebijakan pejabat hanya ‘asal dapat keuntungan’ saja. Dimana kondisi ini menggambarkan kualitas pejabat yang tidak memihak kepada rakyat samasekali.
Yang namanya pejabat seharusnya perpikir strategis untuk mengelola SDA yang besar ini dengan sebaik-baiknya, bukan hanya untuk meraih keuntungan yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja karena rakyat punya hak penuh atas itu semua. Harusnya SDA ini dapat membawa manfaat dan keberkahan untuk bangsa, apalagi negri ini terkenal dan nyata memiliki sumberdaya yang berlimpah. Jangan terkecoh dengan banyak suara sumbang yang akhirnya mempengaruhi kebijakan yang diambil dan merugikan masyarakat. Karena namnya pejabat pemerintah mereka harus independen dan tidak mudah terpengaruh dalam mengambil kebijakan. Jika seperti ini maka otomatis rakyat yang akan jadi korban dari kebijakan-kebijakan yang ditelorkan nantinya. Pejabat pemerintah mereka harusnya bertanggungjawab dan amanah agar mampu mensejahterakan rakyatnya bukan hanya pencitraan saja. Karena rakyat itu butuh bukti dari pengaturan mereka bukan hanya sekedar janji yang tak pernah ditepati. Pemerintah yang amanah, akan mensejahterakan rakyat bukan karena pamrih, tapi karena tanggungjawab yang di pikulnya adalah untuk mensejahterakan mereka bukan menzholimi dan mengabaikan mereka. Sungguh kasihan nasib rakyat jika pejabat pemerintahannya tidak amanah dan tidak bertanggung jawab, kepada siapa mereka akan mengadu jika pejabat tidak menghiraukan keberadaan mereka.
Kalau dalam islam akan berbeda jauh kondisinya, dimana Khilafah memiliki konsep kepemilikan dan mekanisme pengelolaan SDA sesuai tuntunan Allah dan RasulNya. Yang namanya SDA itu adalah kepemilika umum dimana semua orang punya hak untuk menikmatinya, sehingga jika SDA ini dalam jumlah banyak harus pemerintah itu turun tangan untuk mengelolanya, kemudian baru hasilnya akan didistribusikan agar semua rakyat ikut menikmati hasilnya. Karena jika itu langsung dikelola oleh rakyat, yang terjadi justru saling berebut dan tidak mampu menciptakan keadilan. Kalaupun nanti dengan terpaksa rakyat diminta untuk mengeluarkan biaya, otomatis itu sebatas biaya untuk menggantikan perawatan atau operasional yang itu dengan biaya yang sangat terjangkau oleh rakyat dan tidak memberatkan mereka. Sehingga pengelolaan SDA ini akan membawa kesejahteraan bagi semua rakyat dan keberkahan Allah akan ter limpahkan ke seluruh penjuru dunia, karena pejabat pemerintahan adalah kunci dalam mensejahterakan rakyat.
Semoga para pejabat negeri ini lebih peduli dengan nasib rakyat dan akhirnya mampu mensejahterakan rakyat. Aamiin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar