Pinjol untuk Pendidikan, Negara Serius?

Oleh: Khusnul

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menilai adopsi sistem pinjaman online (pinjol) melalui perusahaan P2P lending di lingkungan akademik adalah bentuk inovasi teknologi.
Menurut dia, inovasi teknologi dalam pembiayaan kuliah melalui pinjol sebenarnya menjadi peluang bagus namun sering kali disalahgunakan. Muhadjir menekankan bahwa pinjaman online tidak bisa disamakan dengan judi online yang memang ada pelarangan di atas hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. "Jadi sebetulnya kalau dari platform-nya menurut saya pinjol ini beda sama sekali dengan judi online. Kalau judi online itu jelas melawan hukum dan sanksi ancamannya 6 tahun penjara, Rp1 miliar denda," ujarnya. Menurut Muhadjir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini juga turut mengawasi pemanfaatan pinjaman online bagi penggunaan di ruang akademik. Muhadjir meyakini keberadaan pinjol di lingkungan akademik bisa membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan membiayai pendidikannya. (tirto.id, 3/7/2024)

Hal itu diungkap merespons dorongan DPR RI kepada Kemendikbudristek RI menggaet BUMN terkait upaya pemberian bantuan dana biaya kuliah untuk membantu mahasiswa meringankan pembayaran.
"Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung gitu termasuk pinjol," kata Muhadjir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/7). (cnnindonesia.com, 3/7/2024)

Akhir-akhir ini viral pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) terkait pembayaran kuliah dengan pinjol, sebagai bentuk inovasi teknologi. Hal ini sangat di sayangkan sekali, karena ketika seorang Menteri yang merupakan pejabat negara kemudian dia bersikap yang demikian. Dimana pinjol dijadikan solusi untuk masalah kesulitan masyarakat, ketika saran seseorang yang harusnya membantu memberikan solusi terbaik untuk mensejahterakan rakyat justru memberikan solusi yang menimbulkan masalah baru. Apakah hal ini pantas? Melainkan menunjukkan rusaknya paradigma kepemimpinan dalam sistem sekuler kapitalisme yang ternyata mendukung pengusaha pinjol, dan bukannya meringankan beban rakyat ternyata semakin menyengsarakan masyarakat yaitu semakin menghantarkan kerusakan dan merusak masyarakat. Bagaimana tidak, saat ini masyarakat sudah sangat banyak yang terjerat dalam hutang yang membelit masyarakat. Nah ini mentri menganjurkan rakyat untuk berhutang dalam membiayai kuliah anaknya dengan pinjol, sangat ironis sekali. Padahal harusnya pendidikan diberikan kepada rakyat sebagai fasilitas penuh dari pemerintah untuk mencetak generasi unggulan, bukan malah menambah beban rakyat dengan adanya pendidikan yang dikomersilkan. Jadi anjuran ini membuktikan lepasnya tanggungjawab negara dalam tercapainya tujuan pendidikan, entah bagaimana rasanya dalam hati para penguasa. Ketika mereka berlepas tangan dari tangung jawabnya dan menyarankan dengan sesuatu yang tidak seharusnya dijadikan solusi terbaik.

Di sisi lain, hal ini juga menggambarkan bahwa terjadi kerusakan dalam masyarakat, sehingga mereka tidak lagi bisa berfikir positif dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Selain itu masyarakat juga menjadi pragmatisme akibat kemiskinan yang menimpa mereka, hal ini terjadi karena himpitan ekonomi yang tidak berhenti dan semakin bertubi-tubi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena negara gagal dalam mensejahterakan rakyat. Rakyat adalah tanggung jawab negara secara penuh, baik dalam ekonomi, pendidikan, kesehatan dan dalam bidang yang lain. Sehingga ketika salah satu tanggung jawab dilepaskan dan diganti dengan solusi yang tidak bisa dijadikan solusi, kondisi masyarakat akan semakin terpuruk dan menderita. Disebabkan pentingnya peran dan tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.

Hal ini sangat jauh berbeda dengan Islam, dimana Islam menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas rakyat dalam semua bidang kehidupan, termasuk mewujudkan kesejahteraan dan komitmen dalam mewujudkan tujuan Pendidikan. Karena dalam islam negara memiliki peran yang sangat penting untuk mensejahterakan rakyat, dan salah satu caranya adalah dengan memberikan pendidikan yang terbaik untuk seluruh rakyatnya dengan fasilitas yang memadahi dan terbaik, bahkan bisa sampai tataran gratis karena memang itu hak rakyat dan kewajiban bagi negara untuk menyediakan. Jadi tidak akan ada lagi ceritanya rakyat kesulitan membayar uang pendidikan, apalagi ngasih solusi yang menambah beban baru bagi rakyat. Sungguh sangat disayangkan sekali.

Dalam Islam ditetapkan bahwa pejabat adalah teladan umat, yang namanya teladan adalah orang yang memiliki kemampuan dan pantas menjadi contoh ikutan dalam hal kebaikan, bukan menjadi contoh dalam keburukan. Selain itu mereka juga dikatakan sebagai seorang pemimpin umat, yang seharusnya senantiasa taat syariat. Sehingga ketika pemimpin ini taat kepada Allah dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan tugas atau amanahnya dengan penuh tanggungjawab dan takut akan hisab dari Allah. Bukan yang sebaliknya berlepas tangan dari tanggung jawab yang harusnya di genggam erat. Dan dalam islam para penguasa ini harus menjadikan pemanfaatan teknologi sesuai dengan tuntunan syariat. Utamanya dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat dalam berbagai bidang dan kini kehidupan. Sehingga kesejahteraan rakyat bukan hanya sekedar mimpi tapi benar-benar bisa menjadi kenyataan. Dan hal ini sudah pernah terealisasi pada masa dahulu ketika islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam naungan sebuah negara. Sampai sekarang kita masih bisa menyaksikan sisa-sisa peradabannya dan juga kejayaannya. Contohnya pusat pendidikan di Cordoba, Mesir, Madinah dan lain sebagainya. Seperti itulah jika islam diterapkan dan pejabat berfungsi sebagaimana mestinya seperti yang digariskan oleh syariat Islam, InsyaAllah kesejahteraan akan bisa terwujud dan rakyat akan semakin sejahtera.