Oleh: Dewi R
Akhir-akhir ini banyak berita yang mengabarkan banyaknya bencana yg melanda negri ini. Beberapa bencana yang sangat besar terjadi adalah bencana banjir di Padang Sumatra dan Konawe Sulawesi
Banjir di Padang Sumatra tersebut akibat hujan deras yang melanda di daerah tersebut sehingga mengakibatkan banjir lahar dingin di seputar gunung Marapi Sumatra.
Banjir bandang di Agam Sumatera menyebabkan 193 dan 84 rumah di Tanah Datar mengalami kerusakan. Juga sejumlah infrastruktur seperti masjid dan jembatan juga rusak. Lalu lintas dari kabupaten Tanah Datar menuju Padang dan Solok lumpuh total dan 47 orang meninggal dunia (BBC Indonesia, 13/05/2024).
Bencana ini dikatakan bencana terparah selama kurun waktu 150 tahun. Sementara bencana banjir lahar dingin di sekitar lereng Marapi sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa bulan terakhir.
Sedang bencana di Konawe Sulawesi sejak 3 Mei 2024 akibat curah hujan yang tinggi mengakibatkan air sungai Lalidu meluap ke jalan trans Sulawesi. Hal ini menyebabkan trans Sulawesi lumpuh total, ratusan kendaraan terjebak banjir.
Juga 7 kecamatan terendam banjir, 2 desa terisolasi. Sebanyak 3.121 warga mengungsi dari 7 kecamatan. Juga sebanyak 791 rumah dan ratusan hektar tanah perkebunan dan sawah terendam banjir. Prasarana umum seperti masjid dan sekolah juga terendam banjir.
Bencana banjir bandang di Sumatra dan Sulawesi itu sebenarnya akibat ulah tangan manusia (penggundulan hutan selain karena faktor alam.
Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Sumatra menyatakan bahwa bencana banjir ini merupakan bencana berulang karena salah urus lingkungan hutan.
Di sana banyak terjadi penebangan liar untuk dijadikan tempat wisata juga pembukaan kebun sawit di dalam dan sekitar TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat) tanpa mengindahkan mitigasi bencana.
Data Auriga Nusantara menunjukkan bahwa tutupan sawit di kawasan hutan bentang alam Seblat dari 2.657 ha menjadi 9884ha dalam rentang waktu 2000-2020. Bisa dibayangkan seberapa luas tanah tersebut.
Hal ini diperparah dengan adanya pembangunan ilegal di Lembah Anai Tanah Datar. Tanah ini beralih fungsi menjadi tempat wisata padahal tanah ini termasuk kawasan hutan lindung dan cagar alam. Karena itu tanah ini menjadi rawan bencana hingga kemarin banjir bandang hingga menenggelamkan kafe dan pemandian.
Dewan Sumber Daya Alam sudah mengingatkan dan merekomendasikan agar lembah Anai tidak dijadikan tempat berkumpulnya banyak orang, namun rekomendasi tersebut diabaikan oleh penguasa setempat.
Akhirnya siapa menabur angin niscaya dia akan menuai angin. Itu ibarat yang tepat dalam kasus ini. Bencana yang sangat parah ini akibat dari akumulasi kerusakan lingkungan yang semakin parah hingga banjir bandang pun melanda daerah tersebut.
Pembalakan liar di kawasan TNKS sudah terjadi sejak 2018 silam dan sudah dilaporkan ke pihak yang berwenang namun tidak ada tindakan tegas dari aktifitas melanggar hukum tsb Karena disinyalir ada kerja sama dengan orang-orang di jajaran pemerintahan sehingga mereka bisa mendapaat dokumen palsu hingga bebas menebang semaunya.
Pemerintah mengklaim mereka sudah menindak para pelaku pembalakan liar. Namun yang ditangkap adalah orang-orang lapangan sehingga langkah tersebut tidak efektif karena tidak menyentuh aktor utamanya. Selain itu pembalakan liar di daerah Konawe dilakukan untuk kegiatan penambangan nikel ilegal sehingga memperparah kerusakan lingkungan. Dengan begitu wajar bila saat ini terjadi bencana banjir yang parah, buah dari kerusakan lingkungan yang berkelanjutan.
Terjadinya bencana yang berkelanjutan menunjukkan kita membutuhkan mitigasi komprehensif agar bisa mencegah bencana. Bukan hanya hilir yang kita lihat, tapi sampai ke hulu agar bisa mendapatkan solusi preventif. Mencegah lebih baik dari mengobati.
Terjadinya banjir bukan hanya karena curah hujan yang tinggi semata, namun juga berkaitan erat dg kebijakan pemerintah yang destruktif. Penebangan liar untuk kepentingan pembukaan kebun kelapa sawit akan mengakibatkan banjir. Kemudian pemanfaatan daerah rawan bencana sebagai area wisata tentu saja membahayakan banyak nyawa.
Selama ini kebijakan pemerintah berlangsung eksploitatif hingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Hanya faktor ekonomi yang digenjot dengan mengabaikan kerusakan lingkungan yang bisa berdampak pada bencana banjir bandang.
Pembangunan yang eksploitatif merupakan ciri khas pembangunan dalam sistem kapitalis yang menjadikan keuntungan sebesar-besarnya sebagai tujuan utama tanpa memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan.
Celakanya banyak oknum-oknum pemerintah yang menjadi beking aktifitas pembangunan eksploitatif ini hanya demi bisa meraup pundi-pundi emas yang masuk kantong pribadi yang berkedok uang pelicin. Karenanya bencana demi bencana akan terus melanda negri ini bila arah pembangunannya tetap pembangunan eksploitatif.
Islam, dalam membangun negara selalu memperhatikan kepentingan rakyat dan menjaga kelestarian lingkungan. Keduanya sama-sama dijaga karena semua termasuk periayahan yang menjadi tugas negara.
Dalam sistem Islam, negara selalu menjadikan firman Allah dalam surat Al A'raf sebagai pijakan dalam melakukan pembangunan supaya tidak merusak lingkungan namun rakyat tetap memperoleh haknya yaitu aman dan sejahtera. Negara akan melakukan mitigasi komprehensif sehingga mendorong langkah antisipatif.
Negara akan melakukan beberapa hal diantaranya:
1. Mengatur pengambilan hasil hutan dengan rasio yang memperhatikan kelestarian hutan
2. Mengoptimalkan pengawasan polisi agar tidak terjadi penebangan liar yang berlebihan.
3. Menggalakkan penanaman pohon agar kelestarian hutan selalu terjaga
4. Mengawasi kondisi sungai sehingga bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan akibat berkurangnya fungsi sungai
5. Negara tidak menjadikan wisata sebagai sumber penghasilan negara. Wisata dibangun untuk memfasilitasi rakyat sebagai bagian dari pelayanan negara. Negara akan melibatkan banyak elemen dalam pembangunan tempat wisata
6. Negara akan menindak tegas oknum pemerintah yang menjadi beking perusakan lingkungan
Dalam sistem Islam, hutan termasuk kepemilikan umum sehingga negara akan mengelola dengan baik dan mengembalikan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat.
Negara juga akan menjamin kesejahteraan rakyat tanpa membahayakan keselamatan rakyatnya.
Selain dari pos kepemilikan umum, negara juga mempunyai sumber pendapatan dari tanah kharaj, usyr, harta ghonimah, sumber tambang dan sebagainya.
Karena banyak pos sumber pendapatan negara sehingga negara tidak perlu mengeksploitasi lingkungan secara serampangan hingga membahayakan keselamatan rakyat. Bila terjadi kekosongan Baitul maal maka negara akan menarik pajak dari warga negaranya, namun hanya yang muslim, laki-laki, dewasa dan mampu. Negara akan menarik pajak hanya sampai kebutuhannya terpenuhi, setelah itu tidak ada lagi pajak yang ditarik oleh negara.
Dalam Islam, rakyat akan sejahtera karena kebutuhan rakyat dilihat per kepala bukan per KK. Demikianlah langkah yang diambil negara demi mencegah bencana berulang yang terjadi akibat perusakan lingkungan dan mencegah banyaknya korban akibat bencana.
Wallahu 'alam bi showab
Tidak ada komentar:
Posting Komentar