Proyek Sawah Cina, Solusi Ketahanan Pangan ?

Oleh : Binti Masruroh

 

Menteri Koordinasi Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah akan menggandeng Cina untuk menggarap sawah seluas 1 juta hektar di Kalimantan Tengah.  Kesepakatan ini adalah hasil pertemuan dengan Menteri Luar Negeri China Wang YI dalam ajang High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCAM) RI-RRC di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, pada Jumat (19/04/24)

Luhut mengklaim Cina bersedia memberikan teknologi padi yang menjadikan Cina sukses mencapai swasembada beras dan akan diterapkan di Kalimantan tengan. Proyek ini dianggap mampu mengatasi masalah beras nasional, karena Indonesia masih sering tergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. Indonesia masih mengimpor beras antar antara 1,5 juta ton  sampai 2 juta ton pertahun. Luhut menilai bila proyek ini berjalan maka akan mengatasi masalah ketahanan pangan beras, bahkan Indonesia akan menjadi lumbung beras

Namun rencana pemerintah menggandeng cina membuka lahan seluas 1 juta hektar di Kalimantan Timur menuai pro dan kontra. Para pakar banyak yang meragukan proyek ini, mereka khawatir proyek ini  bagian dari food ested. Proyek ini dinilai tidak realistis dan hanya akan mengulang kegagalan  proyek food ested pemerintah selama tiga dekade terakhir sejak era presiden Soeharto.

Pakar pertanian dari dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Prof. Totok Agung Dwi Haryanto mengatakan kalau pemerintah serius meningkatkan kedaulatan pangan bisa dilakukan dengan meningkatkan potensi  indek pertanaman, sehingga akan meningkatkan produksi padi dari pada membuka lahan padi untuk cina. Totok mengatakah saat ini rerata indek penanaman padi di Indonesia baru 1,55, berarti masih ada sisa waktu pada lahan sawah beririgasi sebanyak 1, 45 kali panen.

 

Totok menilai mencetak sawah baru dengan investasi asing akan mengakibatkan terjadi pengambilalihan hak kepemilikan  lahan dari masyarakat lokal yang berpotensi mengakibatkan terjadinya konflik. Pengembangan sawah 1 juta hektar juga menggambarkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap kepakaran dan penguasaan teknologi para petani dan keahlian para pakar pertanian di Indonesia. Karena proyek kerjasama dengan Cina ini perlu dikaji secara seksama dan detail terkait aspek politik , ekonomi, budaya dan keberlanjutan daya dukung lahan (bisnis.tempo.co 26/04/24)

Menurut Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santoso ada empat pilar pengembangan lumbung pangan yaitu kecocokan tanah dan iklim dengan komoditas yang ditanam, infrastruktur pertanian termasuk pengairan atau irigasi, budaya budidaya dan teknologi, dan sosial dan ekonomi termasuk masalh tenaga kerja dan perhitungan keuntungan badan usaha. Bila satu saja pilar tersebut tidak terpenuhi maka proyek lumbung pangan akan mengalami kegagalan. (bisnis.tempo.co 22/04/24).

 

Bila proyek sawah Cina berjalan sudah dipastikan  hanya menguntungkan segelintir orang, bukan rakyat secara keseluruhan, proyek ini juga tidak akan menjamin harga beras dipasaran akan stabil dan terjangkau oleh rakyat kecil. Proyek ini juga tidak akan menjamin kesejahteraan petani lokal. Kerjasama dengan asing justru membahayakan kedaulatan  kedaulatan negara dan akan semakin menguatkan intervensi asing atas negeri ini.

 

Kebijakan ini tidak lepas dari penerapan sistem kapitalis di negeri ini. Sistem kapitalis berorientasi pada kepentingan materi bukan kepentingan rakyat. Dalam sistem kapitalis penguasa bukan sebagai pengurus rakyat tetapi sebagai regulator. Pemerintah membuat berbagai regulasi demi memuluskan kepentingan kapitalis korporasi asing maupun aseng yang hendak menguasai sumber daya alam termasuk lahan. Proyek sawah Cina tentu saja akan menguntungkan pemilik modal besar dari Cina yang memanfaatkan kebijakan pemerintah yang kapitalistik. Ketahanan Pangan yang digadang-gadang proyek ini hanya isapan jempol belaka.

 

Apabila pemerintah benar-benar serius mewujudkan ketahanan pangan, mengapa mitigasi mitigasi kegagalan membangun lumbung padi tidak dilakukan. Pemerintah tidak pernah berpihak kepada petani lokal. Subsidi pupuk, benih, pestisida terus dikurangi, sehingga harganya sangat mahal. Petani kesulitan mendapatkan saprodi pertanian. Biaya produksi sering lebih besar dari hasil pada hasil yang diperoleh.  Akibatnya petani semakin malas bahkan tidak sedikit yang mengakhiri profesi sebagai petani. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya memilih menjadi buruh pabrik, pekerja migran, bahkan menganggur, padahal mereka memiliki lahan pertanian. Pemerintah harusnya membuat kebijakan yang berpihak kepada petani, sehingga peti

 

Berbeda dengan sistem Islam. Islam merupakan sistem kehidupan yang sempurna yang bersumber dari Dzat Yang Maha Sempurna yakni Allah swt. Sudah barang tentu Islam memiliki solusi menyelesaikan berbagai permasalahan  dalam kehidupan ini, termasuk masalah ketahan pangan.

Berbagai kebijakan dan proyek yang dijalankan oleh daulah Islam semua untuk menyelesaikan problematika umat secara keseluruhan. Negara akan memberikan dukungan penuh kepada petani mengingat pertanian adalah sektor yang langsung berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan pangan. Negara bertanggung jawab penuh memberi kemudahan dan membantu petani. Rasulullah saw bersabda  “imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. (HR. Bukhari).

 

Untuk mewujudkan terpenuhinya ketahanan pangan, daulah Islam menerapkan hukum-hukum khusus terkait tanah pertanian. Negara akan mengoptimalkan pengelolaan tanah pertanian, tidak boleh ada tanah pertanian yang terlantar. Kepemilikan lahan harus  berkaitan  dengan produktivitas. Tidak diperbolehkan seseorang memiliki tanah tetapi hanya ditelantarkan atau tidak ditanami. Apabila selama tiga tahun  lahan atau tanah   ditelantarkan maka kepemilikan atas tanah tersebut akan hilang, tanah akan diambil oleh negara dan diberikan kepada orang yang sanggung mengelola.

 

Negara menjamin tersedianya sarana prasarana pertanian yang berkualitas dan  terjangkau, dukungan riset dan teknologi. Petani dengan mudah mendapatkan pupuk, bibit, pestisida dan berbagai sarana prasarana pertanian yang diperlukan. Negara juga akan memberikan jaminan pemasaran yang aman dan berkeadilan. Seluruh pembiayaan pembangunan sektor pertanian, sepenuhnya berasal dari dana baitul mal daulah .

 

Proyek sawah cina kiranya tidak bisa menjadi solusi ketahan pangan. Proyek ini akan menjadi jalan investasi asing untuk menguasai lahan di negeri ini. Ketahanan dan kedaulatan pangan hanya dapat diwujudkan dengan penerapan sistem Islam secara kaffah. Wallahu a’lam bishowab.