Oleh: Sherly Agustina, M.Ag.
(Penulis dan Pemerhati Kebijakan Publik)
Stunting masuk dalam program prioritas pemerintah sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2020-2024. Target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun hingga 14%. Maka, pemerintah terus berupaya agar prevalensi angka stunting mencapai 14%. Mampukah pemerintah mencapainya? Apa sebenarnya penyebab stunting agar mudah dicari solusinya?
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, pada pertengahan tahun 2023 prevalensi stunting di Indonesia adalah 21,6 persen, sementara target yang ingin dicapai pemerintah adalah 14 persen pada 2024. Hal ini mengalami penurunan dari prevalensi 24,4% (2021). Menurut laporan SSGI 2021-2022, dari 34 provinsi, hanya 2 yang mampu menurunkan prevalensi stunting di bawah 14%, yakni DKI dan Bali.
KBRN, Tangerang: Angka keluarga berisiko stunting di Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 turun menjadi 236 ribu kasus. Tahun 2022, tercatat ada 354 ribu kasus keluarga berisiko stunting. Dengan demikian terjadi penurunan 118 ribu kasus. Angka tersebut menunjukkan penurunan yang signifikan. Ini semua dilakukan dengan koordinasi dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang melibatkan berbagai perangkat daerah terkait," ucap Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, Kamis (4/1/2024). Menurutnya, saat ini tercatat 5.391 kasus stunting di Kabupaten Tangerang. Angka tersebut turun setelah sebelumnya sempat menyentuh 9.000 kasus pada tahun 2022 lalu.
Salah satu upaya untuk menurunkan angka stunting yang dilakukan pemerintah kecamatan Cisoka bekerjasama dengan pihak puskesmas Cisoka yaitu menggelar kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak-anak yang terindikasi stunting di wilayah kecamatan Cisoka kabupaten Tangerang, Jumat 17 Mei 2024. Tujuannya selain untuk anak-anak juga memberikan pengarahan atau sosial untuk ibunya. Bagaimana cara mengolah makanan tambahan yang lebih bergizi untuk anak, yang terdiri dari bahan yang mudah diperoleh di sekitar lingkungan seperti ikan lele, buah pisang, dan sayuran. (Beritalenus.co.id, 17-05-2024)
Solusi Stunting Versi Pemerintah
Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan APBN untuk mendukung kesejahteraan anak di bidang kesehatan dan perlindungan anak sebesar Rp49,4 triliun (2023). Sementara itu, anggaran belanja pemerintah untuk mendukung percepatan penurunan stunting adalah sebesar Rp30,4 triliun (2023). Menyadari penurunan stunting menjadi PR berat Jokowi pada tahun terakhir, pemerintah merencanakan anggaran kesehatan sebesar Rp186,4 triliun. Kebijakan anggaran fungsi kesehatan pada 2024 diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan.
Namun, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, dari total anggaran sub kegiatan penanganan stunting senilai Rp77 triliun, hanya Rp34 triliun yang langsung masuk ke mulut bayi. Selebihnya habis untuk kegiatan nirfaedah, seperti rapat koordinasi dan pembangunan pagar puskesmas. Tentu ini menjadi PR bersama, ketika dana sudah dianggarkan namun realisasinya belum sesuai dengan perencanaan.
Stunting merupakan isu besar dan penting bagi Indonesia. Stunting bukan hanya bicara anak kekurangan gizi, kerdil, dan solusinya dengan Pemberian Tambahan Makanan (PMT) salah satunya. Lebih dari itu, bicara stunting berakibat pada generasi lemah. Jika generasi lemah, mustahil negeri ini mampu menjadi negara maju dan besar yang bisa bersaing di kancah internasional. Stunting adalah program serius dalam pembangunan generasi. Namun, apa akar masalah stunting sebenarnya?
Akar Masalah
Jika ditelaah, problem stunting berpangkal dari problem kemiskinan struktural suatu negara. Kemiskinan struktural ini merupakan hasil kebijakan politik negara yang menerapkan sistem permasalahan melalui berbagai mekanisme yang sesuai dengan berbagai perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, anak stunting membutuhkan asupan protein hewani yang mencukupi kebutuhan gizi mereka. Maka, negara perlu memberikan sosialisasi masif hidup sehat dan pentingnya protein hewani kepada orang tua.
Misalnya, anak-anak penting mengonsumsi 1 butir telur sehari dan susu untuk memenuhi kebutuhan gizi. Namun, ketika orang tuanya tidak memiliki penghasilan untuk sekadar membeli beras, dari mana uang untuk beli telur dan susu? Sosialisasi dan edukasi melek protein hewani memang perlu, tetapi perhatian negara terhadap daya beli keluarga agar mampu mengakses berbagai bahan makanan bergizi, tentu lebih prioritas.
Prevalensi stunting tinggi adalah dampak kesalahan kebijakan negara mengadopsi sistem kapitalisme yang memproduksi kemiskinan, kelaparan, dan buruknya kesehatan generasi. Anak stunting adalah korban buruknya pengurusan negara terhadap rakyat. Negara telah menciptakan beban bagi dirinya sendiri, di samping telah merenggut kesejahteraan dan kebahagiaan anak-anak. Beban negara yang sesungguhnya adalah sistem kapitalisme yang memiliki sifat bawahan destruktif.
Solusi Islam
Lalu, solusinya apa? Tidak lain dengan mengganti sistem ekonomi yang menyebabkan kemiskinan struktural. Caranya dengan mencabut penerapan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal yang saat ini diterapkan oleh negara, lalu menggantinya dengan penerapan sistem ekonomi Islam. Penggantian sistem ekonomi ini mengharuskan negara mengadopsi sistem politik pemerintahan yang kompatibel dengan sistem ekonomi Islam, yaitu Khilafah.
Solusi Islam sebagai upaya pencegahan stunting dapat dilakukan melalui penyelesaian sebagai berikut:
Pertama, negara menyediakan infrastruktur kesehatan yang memadai bagi seluruh warga. Tidak boleh ada pembatasan akses layanan kesehatan bagi siapa pun. Orang kaya maupun miskin berhak terjamin akan kesehatannya, terutama ibu hamil dan balita. Khilafah memberikan akses dan layanan kesehatan secara gratis, baik dalam rangka pemeriksaan, rawat jalan, perawatan intensif, pemberian nutrisi tambahan, ataupun vaksinasi.
Kedua, negara menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Jika setiap kepala keluarga mudah mencari nafkah dengan kebijakan negara yang memberi kemudahan mendapat pekerjaan, maka para kepala rumah tangga tidak akan merasa waswas mencukupi kebutuhan pokok keluarganya.
Tercukupinya nafkah memungkinkan bagi keluarga mendapat asupan gizi dan nutrisi yang cukup, khususnya ibu hamil, menyusui, dan balita. Mereka juga tidak akan kesulitan mengakses makanan bergizi yang harganya mahal, seperti sayuran dan buah-buahan. Bahkan, negara bisa menetapkan kebijakan harga pangan yang murah dan terjangkau.
Ketiga, negara memberikan edukasi terkait gizi pada masyarakat. Edukasi ini dapat berjalan efektif manakala faktor yang menjadi sebab terbatasnya akses makanan bergizi, seperti kemiskinan dapat terselesaikan dengan dua peran negara yang telah disebutkan sebelumnya.
Jika negara menjamin pemenuhan pendidikan untuk seluruh warga, masyarakat akan memiliki kepekaan literasi dan mampu mencerap edukasi yang diberikan. Peningkatan SDM melalui layanan pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat sangat penting bagi keberlangsungan dan masa depan sebuah bangsa.
Keempat, negara melakukan pengawasan dan pengontrolan berkala agar kebijakan negara seperti layanan kesehatan, akses pekerjaan, stabilitas harga pangan, hingga sistem pendidikan, serta penggunaan anggaran dapat berjalan secara amanah dan tepat sasaran.
Khatimah
Masalah stunting bukan hanya menjadi beban keluarga, melainkan merupakan tanggung jawab negara sebagai pelayan rakyat yang bertugas menjamin dan memenuhi kebutuhan mereka secara optimal. Stunting merupakan masalah sistemis sehingga dibutuhkan solusi sistemis dan holistis. Semua itu bisa terwujud dengan paradigma kepemimpinan dan sistem yang mengikuti aturan Sang Maha Pencipta, yaitu Islam kafah. Jika masih menggunakan paradigma kapitalisme, pencegahan stunting tidak akan berjalan efektif sebab fungsi negara dalam kacamata kapitalisme hanya sebagai regulator kebijakan, bukan pelayanan. Allahua'lam bishawab.
*Dikutip dari berbagai sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar