Oleh: Tri S, S.Si
Memasuki pertengahan tahun 2024, ancaman PHK massal masih terus membayangi. Banyak pabrik besar yang gulung tikar, nasib para buruh pun jadi taruhan. Padahal banyak diantara mereka merupakan tulang punggung keluarga. Seperti yang dialami PT Sepatu Bata Tbk (BATA) yanh terpaksa harus menyetop pabrik produksi di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya, sebanyak 233 pekerja harus menerima kenyataan pahit yaitu terkena PHK massal. Fenomena ini merupakan kelanjutan dari banyaknya pabrik di sektor padat karya yang tutup di provinsi Jawa Barat. (cnbcindonesia.com, 11/05/2024).
Selain itu, sebuah survei dilakukan oleh Resume Builder. Hasil survei tersebut menyatakan bahwa hampir 4 dari 10 perusahaan mungkin saja akan melakukan PHK pada tahun 2024. Alasan PHK dijadikan jalan keluar adalah karena sudah pasti perusahaan tidak mau merugi. Terutama dalam sistem ekonomi kapitalis seperti sekarang ini, hal-hal yang dirasa kurang bermanfaat akan ditinggalkan. Tentu saja dengan adanya kemajuan teknologi, para pengusaha lebih memilih tenaga AI yang tak perlu diberi gaji dan pesangon. Sehingga bisa menekan biaya produksi lebih rendah lagi.
Ditengah keadaan genting ini, pemerintah pun tak bergeming. Tidak menjadi perisai hakiki bagi rakyatnya yang terseok-seok dalam mencari mata pencaharian. Sebab pemerintah lebih condong pada oligarki. Lebih memilih untuk menjabat tangan para pengusaha. Posisi sebagai periayah rakyat dikesampingkan. Pengelolaan SDA diserahkan pada pihak asing dan rakyat lahi-lagi hanya bisa gigit jari. Rakyat hanya menjadi penonton saat SDA dikeruk habis oleh asing, dan mereka hanya mendapatkan porsi kecil dalam hal ini, yakni sebagai buruh saja.
Dalam sistem Islam, penguasa adalah pelayan rakyat. Islam memiliki sistem ekonomi paripurna, yang jika diterapkan secara sempurna, maka kesejahteraan rakyat adalah keniscayaan. Pengelolaan SDA yang dilakukan oleh pemerintah secara mandiri tanpa rongrongan dari pihak swasta maupun asing, sehingga hasilnya dapat dikerahkan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Fasilitas kesehatan dan pendidikan akan dibangun menggunakan hasil pengelolaannya. Sehingga rakyat terjamin mendapat layanan kesehatan dan pendidikan dengan harga terjangkau bahkan gratis. Juga dengan kemandirian dalam pengelolaan SDA ini, maka akan tercipta lapangan pekerjaan. Hal ini menjamin tersedianya lapangan pekerjaan bagi para pemuda usia produktif. Demikian pengaturan Islam dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Sehingga angka pengangguran karena PHK maupun sulitnya lapangan pekerjaan dapat diminimalisir, bahkan ditiadakan.
Islam sebagai agama yang mengatur seluruh sendi kehidupan telah mengatur aktivitas perekonomian. Sistem ekonomi Islam mengatur pembangunan dan pengembangan ekonomi bertumpu pada sektor riil, termasuk bisnis startup. Sehingga diperoleh nilai aset yang sesuai dengan nilai intrinsiknya. Sistem mata uang pun akan diback-up emas, sehingga nilai mata uang relatif stabil dan tahan krisis.
Selain itu, dalam Islam yang wajib menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya adalah negara. Dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran, negara tidak bergantung pada swasta. Negara akan menjamin terpenuhinya kebutuhan rakyat, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersiernya. Dengan metode pengembangan tiga sektor industri, yaitu industri berat, industri strategi berbasis militer dan di bidang ekonomi, negara mampu mengayomi kebutuhan rakyatnya. Untuk menjalankan tiga industri ini diperlukan negara yang berdaulat berlandaskan Islam.
Negara akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang mencakup tentang perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun distribusi. Asas sistem ekonomi Islam berdiri atas tiga pilar. Pertama, cara harta diperoleh (menyangkut kepemilikan); kedua, terkait pengelolaan kepemilikan; dan ketiga terkait distribusi kekayaan di tengah masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi. Sistem ekonomi Islam juga menjamin kebutuhan pokok per individu bukan per kapita, sehingga negara benar-benar me-riayah (mengurusi) rakyat, bukan sekedar atas dasar manfaat untuk segelintir orang atau korporat.
Mekanisme kepemilikan yang baku dalam sistem Islam menjadikan kepemilikan swasta dibatasi hanya pada apa-apa yang dibolehkan syariat. Syariat membaginya menjadi tiga bagian, kepemilikan individu, umum dan negara. Dengan demikian, swasta apalagi asing tidak bisa mencaplok kepemilikan umum. Hal tersebut untuk mencegah adanya hegemoni perekonomian dari pihak kuat pada yang lemah. Sehingga, tak ada lagi perusahaan yang menggurita bahkan mengeksploitasi SDA. Selain itu, negara yang mengelola SDA-nya sendiri akan mampu mengurusi umat dan mendatangkan sumber pemasukan Baitul Mal yang melimpah.
Oleh karena itu, sudah saatnya beralih pada sistem ekonomi islam. Jika sistem ekonomi Islam menjadi sistem ekonomi dunia, bubble burst maupun krisis ekonomi yang kerap terjadi akan mampu dihindari. Perusahaan startup akan berfokus pada inovasi dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi. Kehidupan manusia pun akan terliputi keadilan dan kesejahteraan karena adanya peradaban Islam yang tinggi. Wallahu a’lam bish-shawwab
Tidak ada komentar:
Posting Komentar