Oleh : Zunairoh
Sejak tahun 2023, harga gula terus merangkak naik.sampai hari ini. . Menurut Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim, kelangkaan terjadi karena pelaku usaha kesulitan mendapatkan stok gula dari impor dan harga yang tinggi. "Ya karena lebih kesulitan memperoleh gula di sana (dari impor) dengan harga yang boleh di Indonesia kan. Harganya kan di luar tinggi," kata di Kementerian Perdagangan, Jumat (19/4) seperti dikutip dari detikfinance.
Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen menyebut, kenaikan harga gula di tingkat konsumen terjadi karena ketersediaannya yang kurang, ditambah pemerintah tidak memiliki stok atau cadangan gula nasional. Sehingga saat harga gula tengah bergejolak seperti saat ini, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi harga.
"Harga (di konsumen) naik sekarang ini karena kita nggak pernah pegang stok. Jadi ada kenaikan itu di pedagang. Nah itulah kelemahan kita, karena setiap kita impor kita ini tidak simpan stok untuk cadangan. Karena itulah saya tegaskan, kita ini harus pegang stok dong. Negara sebagai bapaknya rakyat tidak pegang stok ini gimana? Jadi kalau ada kenaikan di pasar, pemerintah tidak bisa intervensi harga," kata Soemitro kepada CNBC Indonesia, Jumat (19/4/2024).
Fenomena kelangkaan bahan pokok dan mahalnya harga gula menunjukkan kacaunya tataniaga dalam negeri, yang memungkinkan adanya praktek permainan harga oleh ritel, penimbunan dan monopoli. Mirisnya solusinya adalah pematokan harga dan membuka keran impor. Semua itu mengakibatkan ketidakstabilan harga pangan. Sehingga beban rakyat semakin bertambah.
kebijakan relaksasi Harga Acuan Penjualan (HAP) gula yang saat ini diberlakukan pemerintah kurang tepat untuk mengatasi permasalahan lonjakan harga gula saat ini.
"Pemerintah dalam hal ini BUMN secara faktual tidak pegang stok gula. Jadi buffer stock (cadangan nasional) itu nggak pegang. Walaupun BUMN disuruh beli, tapi mereka ini tidak dalam rangka kemandirian untuk bisa intervensi pasar, maka mereka begitu impor langsung dijual begitu saja. Jadi gak ada pikiran untuk buffer stock," kata Soemitro kepada CNBC Indonesia, Jumat (19/4/2024).
"Kelemahan kita itu sebetulnya memang secara riil pemerintah tidak pegang stok gula nasional, dan kita tidak punya stok untuk intervensi pasar. Jadi kalau sekarang ini direlaksasi lagi itu bukan keinginan petani. Kalau relaksasi HAP itu sebetulnya pemerintah nggak pegang komitmen sendiri," sambungnya
Berbeda jauh dengan Islam, Islam mewajibkan negara memastikan ketersediaan bahan pangan termasuk gula bagi rakyatnya dan menetapkan harga berdasarkan mekanisme pasar tidak boleh ada patokan harga. Rasulullah saw. bersabda, “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Kepala negara berperan menjamin terpenuhinya kebutuhan gula rakyat, baik skala rumah tangga maupun industri, sekaligus menjamin ketersediaannya. Khilafah akan memastikan pelaksanaan aspek hulu hingga hilir industri gula, yakni pengelolaan pertanian tanaman tebu serta jaminan peremajaan dan pembangunan pabrik gula.
Negara akan memfasilitasi riset teknik produksi gula. Jika memang ada tanaman selain tebu yang juga berpotensi menghasilkan gula, negara akan mendorong riset di sektor ini. Begitu pula riset medis dan nutrisi terkait konsumsi gula per individu. Negara memastikan gula tidak hanya berakhir sebagai kambing hitam penyakit degeneratif.
Selanjutnya, negara juga mendorong kemadirian produksi gula dalam negeri melalui berbagai mekanisme. Seperti memastikan kecukupan stok dalam negeri dan pada saat yang sama mengerem arus ekspor untuk sementara. Jika harga gula mahal, negara mengawasi rantai pasok. Jangan sampai ada pedagang-pedagang nakal yang memainkan harga, melakukan penimbunan, bahkan monopoli yang bisa menyebabkan mahalnya harga gula.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar