Penulis: Chaledarifa
Pegiat Literasi
Bencana terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Banjir bandang terjadi di Agam Sumatera Barat yang dipicu oleh deforestasi yang makin luas. Mengutip dari BBC News Indonesia, aktivis lingkungan menilai bencana terjadi karena kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan pembangunan yang serampangan.
Selain di Sumatera Barat, di Sulawesi juga terjadi bencana luapan Sungai Lalindu setinggi dua meter yang melanda Desa Sambandate, Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara hingga membuat jalan Trans Sulawesi lumpuh total.
Berbagai bencana bisa terjadi karena faktor alam maupun faktor ulah tangan manusia. Berulangnya bencana yang memakan banyak korban, menunjukkan urgensitas mitigasi bencana secara komprehensif, sehingga pencegahan dan upaya penyelamatan masyarakat menjadi prioritas. Bencana memang merupakan ancaman yang tak kenal waktu dan tempat, dan makin sering terjadi di berbagai belahan dunia. Tidak terkecuali di Indonesia yang tak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam kehidupan manusia dan lingkungan. Dalam menghadapi realitas ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengadopsi pendekatan mitigasi yang komprehensif sebagai solusi.
Mitigasi komprehensif mencakup berbagai langkah proaktif, seperti perencanaan tata ruang yang bijaksana, pembangunan infrastruktur tahan bencana, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penggunaan teknologi untuk pemantauan dan peringatan dini. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi risiko bencana, tetapi juga membangun ketahanan terhadap dampak yang mungkin timbul.
Meskipun mitigasi komprehensif memerlukan waktu, sumber daya, dan komitmen, tetapi manfaat jangka panjangnya sangat besar. Dengan mengurangi risiko bencana, maka akan dapat melindungi kehidupan dan melindungi lingkungan alam. Solusi preventif merupakan investasi yang tidak hanya untuk generasi saat ini, tetapi juga untuk masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan.
Dalam konteks negara, persoalan bencana adalah tanggung jawab pemerintah dalam penanganan serta penanggulangannya. Solusi mitigasi komprehensif menjadi hal yang urgen dilakukan oleh pemerintah. Pertama-tama, pemerintah sudah seharusnya memimpin dalam perumusan kebijakan dan regulasi yang mendukung upaya mitigasi bencana, termasuk dalam perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan manajemen lingkungan.
Selain itu, pemerintah bertanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program mitigasi bencana, termasuk pendanaan untuk penelitian, pemantauan, peringatan dini, dan pelatihan masyarakat. Dana ini juga harus digunakan untuk memperkuat kapasitas lembaga penanggulangan bencana dan sistem respons darurat.
Pemerintah juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bencana dan tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan keterampilan bertahan hidup, dan penyediaan informasi yang mudah diakses tentang risiko bencana dan langkah-langkah mitigasi.
Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mitigasi bencana menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Ini berarti memasukkan pertimbangan mitigasi risiko dalam perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memastikan bahwa infrastruktur yang baru dibangun memperhitungkan faktor risiko bencana yang ada.
Ketika bencana alam terjadi akibat penebangan hutan secara liar dan untuk membuka lahan, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengambil langkah-langkah penting sebagai respons. Beberapa langkah yang penting dilakukan oleh pemerintah, yaitu penegakan hukum, kebijakan perlindungan hutan, rehabilitasi hutan, pendidikan dan penyadaran masyarakat, serta kolaborasi dan konsultasi.
Dalam hal penegakan hukum, pemerintah harus meningkatkan penegakan hukum terhadap penebangan hutan ilegal dan membuka lahan secara ilegal. Ini termasuk penindakan terhadap pelaku ilegal serta pemberian sanksi yang tegas dan efektif.
Sedangkan kebijakan perlindungan hutan perlu diadopsi kebijakan yang kuat untuk melindungi hutan dan ekosistemnya. Ini bisa meliputi peninjauan kembali izin penebangan, penetapan zona-zona konservasi, dan perumusan regulasi yang mengatur penggunaan lahan secara berkelanjutan.
Dalam kondisi deforestasi, maka pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk merehabilitasi hutan yang telah rusak akibat penebangan liar atau pembukaan lahan besar-besaran. Ini bisa meliputi program penanaman kembali, restorasi ekosistem, dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Selain itu, penting bagi pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan dan dampak negatif penebangan liar. Hal ini bisa dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah dan masyarakat. Pemerintah hendaknya juga berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, maupun sektor swasta dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program-program yang berkaitan dengan pelestarian hutan dan mitigasi dampaknya.
Jika menelusuri sejarah masa silam, bencana juga pernah terjadi pada masa kejayaan Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu bencana yang terjadi adalah kekeringan yang melanda wilayah Kufah di Irak. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menangani bencana ini dengan pendekatan yang proaktif dan komprehensif.
Pertama, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirimkan surat kepada gubernur Kufah, Abu Musa al-Ash'ari, untuk segera mengambil langkah-langkah darurat dalam menangani kekeringan. Beliau juga memerintahkan untuk menyediakan bantuan kemanusiaan bagi para korban kekeringan, termasuk penyediaan makanan dan air bagi yang membutuhkan.
Selain itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memobilisasi sumber daya dan infrastruktur yang ada untuk mengatasi dampak kekeringan. Beliau menginstruksikan agar sumur-sumur digali dan diperbaiki, serta membangun sistem pengairan yang lebih efisien untuk mendukung pertanian dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Selain tindakan langsung dalam menangani kekeringan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga memperkuat upaya mitigasi bencana jangka panjang. Beliau mengadopsi kebijakan pembangunan infrastruktur tahan bencana, seperti pembangunan waduk dan saluran irigasi, serta pengelolaan sumber daya air yang lebih berkelanjutan.
Dengan pendekatan yang terorganisir dan proaktif, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil mengurangi dampak buruk kekeringan pada masyarakat Kufah. Tindakan beliau menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang responsif dan peduli terhadap kesejahteraan rakyat dalam menghadapi bencana alam.
Selama masa kekhilafahan Utsmaniyah di Turki, berbagai bencana alam terjadi, termasuk gempa bumi, banjir, dan kebakaran. Penanganan dan penanggulangan bencana pada masa tersebut sering kali melibatkan pendekatan yang berpusat pada respon darurat dan bantuan kemanusiaan.
Salah satu contoh penanganan bencana yang terkenal adalah tanggap bencana gempa bumi besar yang melanda kota Istanbul pada tahun 1509. Gempa ini mengakibatkan kerusakan besar dan banyak korban jiwa. Sultan Bayezid II memberikan perintah untuk membangun kembali kota dan memberikan bantuan kepada para korban, termasuk pembangunan kembali rumah-rumah dan infrastruktur yang hancur.
Selain itu, pada masa tersebut berbagai upaya juga dilakukan untuk mencegah dan mengatasi banjir, yang sering kali mengancam wilayah-wilayah dataran rendah di Turki. Khalifah dan pemerintah setempat membangun sistem drainase dan pengendalian banjir, termasuk pembangunan tanggul dan saluran air untuk mengalirkan air yang berlebihan.
Dalam menghadapi kebakaran, pemerintah pada masa itu juga mengadopsi berbagai strategi, termasuk pembangunan gedung-gedung yang tahan api, pembentukan pasukan pemadam kebakaran, dan pembangunan sumur-sumur dan saluran air untuk pasokan air yang cukup dalam situasi darurat.
Meskipun penanganan bencana pada masa Utsmaniyah sering kali bersifat reaktif dan terbatas pada respon darurat, berbagai langkah mitigasi juga diambil untuk mengurangi risiko bencana di masa mendatang. Upaya ini mencakup pembangunan infrastruktur tahan bencana, pendidikan masyarakat tentang tindakan darurat, dan penguatan kapasitas lokal dalam menghadapi bencana.
Terjadinya bencana sangat erat kaitannya dengan kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh negara, yang eksploitatif sehingga memberikan dampak buruk. Kebijakan pembangunan dalam Islam ditetapkan dengan memperhatikan kebutuhan rakyat dan menjaga kelestarian alam. Kebijakan pembangunan dalam Islam tidak eksploitatif ataupun dekstruktif. Islam agama rahmatan lil alamin memiliki solusi komprehensif untuk kehidupan, tak terkecuali dalam persoalan bencana. Wallahualam bissawab. []
Sumber:
Dari berbagai sumber
https://bbc.com/indonesia/articles/c4n156eg9xzo https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72l5p8r47ro
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240512122929-20-1096556/banjir-bandang-di-agam-sumbar-15-orang-meninggal-dunia
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240511180555-20-1096392/banjir-di-konawe-utara-sultra-jalan-trans-sulawesi-lumpuh-total
https://foto.tempo.co/read/113611/hampir-2-000-warga-terdampak-banjir-bandang-konawe
Tidak ada komentar:
Posting Komentar