Oleh : Endang Setyowati
Tarif tol naik lagi, seperti yang dilansir dari CNBC Indonesia, (09/03/2024) PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) selaku pengelola Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) pengelola Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ) bakal menaikkan tarif kedua tol tersebut mulai hari ini, Sabtu (9 Maret 2024).
Kebijakan dua anak perusahaan Jasamarga itu sontak membuat Netizen murka. Banyak yang menyayangkan kenaikan harga itu tidak dibarengi dengan kualitas jalan yang ada.
Perubahan tarif ini mengundang protes karena tarif yang ada saat ini dirasa kurang adil dan membuat masyarakat merasakan kenaikan tarif secara signifikan.
Hingga kini, postingan JTT mengenai informasi awalan kenaikan tarif tersebut sudah mendapat lebih dari 70 komentar, banyak diantaranya bernada protes.
Sementara itu, operator beralasan, kenaikan tarif ini karena pertimbangan inflasi untuk Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek dari periode September 2016 hingga Desember 2023 serta hitungan inflasi untuk segmen Jalan Layang MBZ mulai periode Oktober 2020 hingga Desember 2023.
Selain itu, komponen lainnya yaitu pengembalian investasi terhadap penambahan kapasitas lajur Jalan Tol Jakarta-Cikampek dari KM 50 s.d KM 67 arah Cikampek dan KM 62 s.d KM 50 arah Jakarta serta penyediaan 4 titik fasilitas Emergency Parking Bay di Jalan Layang MBZ.
Peningkatan layanan lainnya juga dilakukan di Jalan Layang MBZ yaitu dengan menyediakan emergency parking bay di 4 titik lokasi yaitu KM 21 dan KM 41 arah Cikampek serta KM 40 dan KM 22 arah Jakarta. Semua ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan pengamanan pengguna jalan saat terjadi kondisi darurat di tol layang.
Kenaikan tarif tol ini merupakan "kado" istimewa menjelang hari raya Idulfitri, yang mana sebelumnya, diawal Ramadhan telah disuguhkan oleh kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, beras misalnya yang harganya terus mengalami kenaikan.
Dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok dikala bulan Ramadhan, yang mana tarif tol belum naik, rakyat sudah mengalami kesusahan, apalagi setelah tol mengalami kenaikan tarif maka tidak menutup kemungkinan harga-harga kebutuhan pokok semakin melambung.
Jelas ini sangat memberatkan rakyat, karena jalan tol merupakan sarana publik yang selalu digunakan oleh kendaraan umum membawa atau mengangkut barang konsumsi atau makanan.
Ketika tarif tol naik, maka harga barang dan kebutuhan Pokok otomatis ikut naik.
Dalam era sekarang memang pembangunan jalan tol sangat signifikan, hingga awal 2022, BPJT menyatakan sepanjang lebih dari 2.499,06 KM jalan tol telah beroperasi di seluruh Indonesia. Tapi nyatanya semua itu tidak gratis, para pengguna jalan tol saat melewatinya harus membayar.
Sangat miris, jalan tol tersebut dibangun di Indonesia namun, rakyatnya justru disuruh untuk membayar ketika akan melewatinya. Beginilah ketika negara menerapkan kapitalisme, maka penguasa hanya hadir sebagai regulator saja. Mereka menyediakan semua keperluan rakyatnya, namun harus membeli atau membayar dengan harga yang fantastis.
Pembangunan jalan tol tidak semua dikerjakan oleh negara secara mandiri, namun negara membuka seluas-luasnya investor untuk mengelolanya, beberapa ruas jalan tol yang dimiliki investor asing seperti tol Cikopo-Palimanan (Cipali), tol Cengkareng-Kunciran, tol Solo Ngawi, tol Ngawi-Kertosono.
Adanya investor asing ini, menyebabkan penguasaan sektor ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir korporasi, sehingga rakyat justru terpinggirkan sehingga mengakibatkan kesenjangan yang tinggi.
Jika di dalam perspektif Islam, pilar ekonomi terdiri dari aspek kepemilikan, pengembangan dan distribusi. Investasi masuk dalam bagian pengembangan. Namun pengelolaan investasi harus berasal dari sumber-sumber yang sah dan tidak boleh dibiayai oleh sumber ilegal seperti saham dan pendanaan ribawi.
Jalan tol merupakan fasilitas publik, maka negara berkewajiban untuk membangun dan dapat dimanfaatkan bagi seluruh rakyatnya dengan murah bahkan gratis. Karena pembangunan infrastruktur ini sangat mempengaruhi lajunya perekonomian.
Negara dapat membangun infrastruktur dari harta kharaj, fai, qanimah, anfal, usyur, khumus, rikaz, zakat, jizyah, serta pengelolaan sumber daya alam yang ada. Maka dengan penerapan sistem politik ekonomi Islam secara kaffah negara akan mampu memenuhi kehidupan rakyatnya serta membangun infrastruktur dengan mandiri tanpa harus hutang secara ribawi.
Wallahu a'lam bi shawab
Tidak ada komentar:
Posting Komentar