Oleh: Rinica M
Dunia semakin terbuka akan kejamnya Zi0n!s yang hingga kini masih terus melanjutkan aksinya pada warga G@z4. Dunia juga mengulurkan bantuan, walaupun faktanya sulit bantuan fisik tersebut sampai ke tangan yang berhak menerima di sana.
Namun, dunia ini diisi banyak kepala, upaya pembelaan pun banyak caranya. Kalaupun tidak bisa meringankan korban secara langsung, paling tidak diusahakan agar pelaku kezaliman tidak lagi memiliki daya untuk meneruskan aksinya. Salah satu yang populer adalah aksi boikot. Bahkan negeri ini pun turut ambil peran nyata dalam aksi ini.
Melalui Fatwa MUI No. 83/2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Pal3stina yang ditandatangani pada 08/11/2023, MUI menegaskan wajibnya mendukung perjuangan kemerdekaan Pal3stina, sekaligus memboikot apapun aktivitas yang mendukung agresi baik langsung maupun tidak langsung.
Aksi ini digalang dengan tujuan untuk melemahkan aliran dana dari produk pro Zi0n!s ke para agresor. Dengan anggapan bahwa jika aksi dilakukan secara masif dan serentak, maka ada harapan besar untuk penduduk G@z4 dan sekitarnya.
Masyarakat dunia maya pun turut serta. Aktivitas berbagi konten terkait produk yang terafiliasi santer di sosial media. Semuanya menunjukkan bahwa nurani mereka sebagai sesama manusia terpanggil untuk turut menyelamatkan nyawa-nyawa yang tidak bersalah agar tak melayang begitu saja.
Hanya saja semangat peduli individu ini rupanya tak disertai dengan perhatian penguasa. Semangat juang dari mereka yang peduli tak juga mendapatkan kucuran dukungan riil dari pihak yang semestinya ada di garda terdepan untuk membebaskan penjajahan di atas dunia.
Kepedulian individu dan masyarakat yang tidak didukung kekuasaan dan kekuatan pada akhirnya hanya menjadi riak perjuangan di ranah akar rumput. Seharusnya tidak demikian, jikalau kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki oleh entitas negara bisa dimaksimalkan. Misalnya dengan cara memutuskan hubungan diplomatik dengan penjajah, menghentikan semua impor produk mereka, juga melarang adanya pabrik mereka di dalam negeri.
Bahkan jika perlu, entitas selevel negara bisa memutuskan segala macam bentuk hubungan dengan negara-negara yang terang-terangan menyokong agresi Zi0n!s. Bloking politik seperti ini akan lebih efektif, mengingat skala cakupannya lebih luas dan langsung menghentikan kemunculan produk daftar boikot di negerinya.
Namun, sepertinya pembelaan totalitas dengan cara demikian belum dapat dilaksanakan. Ada keberanian yang dipertanyakan, sebab ada koneksi dengan gurita ekonomi Y4hudi yang notabenenya berpengaruh besar pada siklus keuangan di negeri dengan pola oligarki kapitalisme. Jerat utang dll juga turut menjadi pertimbangan.
Padahal jika dilihat dari banyak sisi, negeri-negeri muslim, termasuk negeri ini punya potensi untuk memberikan pembelaan totalitas atas Pal3stina, bukan sebatas boikot semata. Syaratnya memang harus bisa melepaskan diri dulu dari cengkeraman oligarki kapitalisme. Setelah itu mandiri mengurus kekayaan sumber daya dalam negerinya, mandiri dalam kedaulatan politik ke dalam dan ke luar ngeri, dan mandiri dalam mengirimkan tentara bantuan yang mengimbangi militer agresor.
Jika masih belum lepas, maka bayangan negara bangsa masih terus menghantui. Membelenggu semangat menolong penjajahan hanya dengan alasan beda negara beda kebijakan. Padahal di sisi lain, negara pendukung agresor saja sangat totalitas mendukungnya. Baik dengan dukungan dana maupun dukungan kekuatan militer.
Maka demi mencapai keseimbangan kekuatan, seharusnya pembelaan totalitas atas korban Zi0n!sasi ini juga perlu digalakkan. Mencontoh zaman pembebasan AlQuds di masa Umar dan di masa Shalahuddin Al Ayyubi dulu, kekuasaan militer terorganisir lah yang memang layak menjadi tandingan pengusik wilayah Pal3stina. Sayangnya kekuatan demikian sudah tidak dimiliki umat Islam sejah runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah.
Maka tidak heran jikalau untuk menyelamatkan nyawa-nyawa di G@z4 sulitnya jadi luar biasa. Sebab induk kekuatan yang menggerakkannya pun tidak punya. Dari sinilah maka dibutuhkan hadirnya kembali kekuatan dan kekuasaan Islam dalam wadah kekhalifahan sebagaimana terdahulu.
Yang dengannya kesatuan kekuatan terkumpul penuh, terorganisir dengan baik, dan digerakkan dengan kebijakan politik yang tepat. Sehingga bisa menyelamatkan riil karena pembelaan yang diberikan bersifat totalitas, bukan di ranah boikot individu dan komunitas semata. []
Sumber gambar: Pixabay
Tidak ada komentar:
Posting Komentar