Oleh: Fatimah Abdul (Pemerhati Sosial dan Generasi)
Sebenarnya fenomena gangguan kejiwaan pasca pencalonan diri menjadi pejabat negara yang berujung pada kegagalan sudah terjadi berulang-ulang. Entah itu pencalonan diri dari tingkat yang rendah seperti kepala desa ataupun tingkatan yang lebih tinggi seperti anggota DPR. Hal ini mendapat perhatian khusus sejumlah Rumah Sakit dan Rumah Sakit Jiwa.
Abdul Aziz selaku Dinas Kesehatan DKI Jakarta meminta untuk menyediakan layanan konseling/fasilitas kesehatan kejiwaan bagi para caleg Pemilu 2024 yang depresi akibat gagal terpilih. Ini semua dilakukan karena berkaca pada peristiwa serupa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya pada masa pemilu.
"Belajar dari situasi dan kondisi di pemilu-pemilu sebelumnya, kecenderungan orang stres meningkat pasca pemilu," kata Aziz dalam keterangannya (news.detik.com, 26/1/2024).
Sudah menjadi rahasia umum bahwa menjelang pemilu pasti ada bagi-bagi uang, bagi-bagi kaos ataupun sembako. Para caleg berlomba-lomba untuk merebut simpati masyarakat supaya masyarakat mau memilih dirinya pada saat pemilihan. Pertanyaan, apa tujuan bagi-bagi tersebut? lantas dari mana para caleg tersebut mendapatkan uang yang digunakan untuk bagi-bagi kaos ataupun sembako itu? Bukankah untuk kampanye membutuhkan dana yang super besar?
Di sinilah salah satu letak jahatnya sistem pemerintahan Demokrasi. Mengharuskan seseorang untuk memiliki banyak modal untuk menjadi penguasa. Itulah sebabnya di saat para caleg ini gagal terpilih akan membuat mereka terpukul karena sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak. Selain modal yang banyak, para caleg juga dituntut siap untuk mau melakukan persaingan, sehingga tidak menutup kemungkinan ada tindakan-tindakan tidak terpuji yang dilakukan untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan.
Jabatan dianggap sebagai sesuatu yang sangat berharga yang mampu meningkatkan harga diri. Sebagai jalan untuk memperoleh kemudahan berbagai fasilitas dan juga sebagai jalan untuk mendapatkan materi. Secara logika, apabila modal yang dikeluarkan sudah banyak tentu para pejabat ini akan berusaha untuk mengembalikan modal yang dulu pernah dikeluarkan. Lantas, apabila gaji yang didapatkan per-bulan tidak begitu banyak, dari mana mereka akan mendapatkan uang balik modal?
Selain dari pada itu, tidak sedikit caleg yang tidak memiliki kekuatan mental yang cukup untuk menghadapi fakta kegagalan. Kekuatan mental seseorang akan sangat menentukan sikap terhadap hasil pemilihan. Fakta di lapangan membuktikan bahwa banyak caleg gagal yang berakhir pada stres serta depresi berkepanjangan. Hal ini disebabkan karena lemahnya keimanan dan juga faktor pendidikan yang gagal membentuk kepribadian kuat pada diri generasi.
Nah, dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa sistem pemerintahan Demokrasi adalah sistem yang rusak dan sangat merugikan manusia. Baik dari sisi pejabatnya yang pada akhirnya menjadi gelap mata dalam menjalankan kekuasaan. Haus akan materi dan rentan melakukan kezaliman. Ataupun dari sisi rakyatnya yang mau di atur oleh sistem bathil sehingga membuat kehidupan menjadi sempit akibat peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa sama sekali tidak berpihak kepada rakyat, melainkan berpihak kepada yang memberikan keuntungan pada penguasa itu sendiri.
Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:
اَفَحُكْمَ الْجَـاهِلِيَّةِ يَـبْغُوْنَ ۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّـقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ
"Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?"
(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 50)
Wallahu'alam bishawab. []
Tidak ada komentar:
Posting Komentar