Politisasi Bansos Menjelang Pemilu

Oleh : Binti Masruroh

Sejak akhir tahun lalu Presiden Jokowi telah memberikan sederet bantuan sosial mulai bantuan pangan  beras 10 kg, bantuan el nino 200 ribu perbulan, hingga BLT mitigasi risiko pangan 200 ribu perbulan. Alasan utama pemberian bansos ini adalah untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah, penguatan daya beli masyarakat perlu dinaikkan di tengah kenaikan harga pangan. Meroketnya harga pangan diakui Jokowi tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di berbagai negara. (finance.detik.com, 2/2/24)

Hanya saja Presiden Jokowi dan sejumlah menteri tergabung dalam tim kampanye Capres dan Cawapres. Karenanya mereka dinilai masif menggunakan bansos sebagai alat kampanye pendongkrak suara. Tidak heran kalau beberapa pihak menilai sebagai politisasi Bansos. Bawaslu telah memberi himbaukan agar kepala negara tidak keluar jalur. Namun penilaian politisasi Bansos secara tegas dibantah oleh Jokowi.

Dalam sistem demokrasi  kekuasaan menjadi tujuan yang akan diperjuangkan dengan segala macam cara. Oleh karena itu setiap peluang akan dimanfaatkan demi meraih tujuan. Hal itu wajar karena sistem demokrasi meniscayakan kebebasan perilaku. Sistem ini juga mengabaikan aturan agama dalam kehidupan.

Disisi lain, sistem demokrasi membentuk masyarakat memiliki kesadaran politik yang rendah, rakyat dibentuk hanya cukup dengan memilih dan mencoblos wakil rakyat saat pemilu, ditambah rendahnya pendidikan serta kemiskinan yang mendera sehingga membuat masyarakat berpikir pragmatis,  sehingga mudah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

 

Tidak bisa dipungkiri kemiskinan hari ini sudah menjadi problem kronis negara. Negara semestinya mengentaskan kemiskinan dengan cara komprehensif, dari akar persoalan sehingga mampu menjamin ekonomi dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya cukup dengan bansos berulang apalagi meningkat saat menjelang pemilu. Ini merupakan buah dari penerapan sistem kapitalisme sekuler.

Berbeda dengan sistem Islam yakni Khilafah. Islam mewajibkan negara hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjamin kesejahteraan ekonomi rakyat individu per individu. Kesejahteraan dalam Islam adalah terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu, bukan secara kolektif seperti dalam sistem kapitalis demokrasi hari ini.  Rasulullah saw bersabda yang artinya “ Imam atau khalifah adalah raa’in atau pengurus rakyat, dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. (HR. Bukhari).

Mekanisme Islam untuk mewujudkan kesejahteraan setiap individu rakyat  antara lain dengan jaminan pekerjaan terhadap semua laki-laki yang telah memiliki kewajiban nafkah, kewajiban laki-laki untuk bekerja memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Bagi mereka yang lemah yang tidak mampu bekerja maka negara akan memberikan santunan sehingga terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Islam juga menetapkan kekuasaan adalah amanah dari Allah Swt. Yang kelak akan dimintai  pertanggungjawaban. Sehingga penguasa akan mengurus rakyat sesuai dengan hukum syara’. Penguasa memahami bahwa mereka memiliki kewajiban untuk memerintah secara adil, yang itu hanya terwujud dengan melaksanakan hukum-hukum syara’.

Melalui sistem Pendidikan Islam negara melakukan edukasi kepada rakyat dengan nilai-nilai Islam termasuk dalam memilih pemimpin, syarat-syarat menjadi pemimpin, sehingga rakyat memiliki kesadaran akan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang muslim yang menjadi pemimpin pun jelas berkualitas karena iman dan taqwanya kepada Allah serta memiliki kompetensi, sehingga tidak perlu pencitraan agar disukai rakyat melalui politisasi bansos seperti dalam sistem demokrasi kapitalis hari ini. Wallahu a’lam bi ash shawab.