Oleh: Tri S, S.Si
Kebutuhan hidup sekarang ini sangat menguras isi dompet. Ya, bagaimana tidak? Harga kebutuhan pokok makin tinggi. Biaya kesehatan dan pendidikan pun semakin meningkat. Ditengah kebutuhan hidup rakyat yang semakin menggila.
Bagi sebagian rakyat hadirnya bansos (bantuan sosial) adalah hal yang sangat diinginkan. Dikarenakan kemiskinan yang menimpa rakyat diibaratkan penyakit kronis, maka bansos yang diberikan pemerintah hanya seperti obat pereda nyeri.
Akhir-akhir ini, penyaluran bansos banyak disalurkan oleh pejabat negara. Penyalurannya pun kian masif di musim pemilu ini. Memasuki tahun politik setiap aksi pemerintah seringkali dipolitisasi oleh sejumlah pihak.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi tudingan adanya muatan politisasi terkait pemberian sejumlah bantuan sosial (Bansos) ke masyarakat menjelang Pemilu 2024.
Jokowi mengaku tidak kaget apabila bansos dari pemerintah dikaitkan dengan muatan politisasi oleh banyak oknum tak bertanggung jawab. Hal ini disampaikannya usai menghadiri agenda peresmian pembukaan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. (2/2/2024) dilansir dari Bisnis.com.
Saat ini kekuasaan menjadi hal yang diperjuangkan dengan segala macam cara dan tipu muslihat. Perlu dipahami pula bahwa kemiskinan sudah menjadi masalah kronis negara. Negara seharusnya mengentaskan kemiskinan dengan cara komprehensif dan dari akar persoalan yaitu menjamin kesejahteraan ekonomi rakyat. Bukan hanya sekedar dengan bansos berulang apalagi meningkat menjelang pemilu.
Dalam Sistem Kapitalisme, politisasi bansos adalah sebuah keniscayaan ketika kekuasaan menjadi tujuan utama. Maka seseorang akan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Mereka tidak akan memperdulikan lagi, dengan cara yang halal atau haram untuk meraihnya.
Inilah gambaran penguasa dalam sistem kapitalisme, yang abai terhadap pengurusan rakyatnya, termasuk menjamin kesejahteraan. Padahal pada saat yang sama penguasa menyerahkan sumber daya alam yang sejatinya milik rakyat kepada swasta sebagai konsekuensi penerapan sistem kapitalisme di negeri ini.
Para kapitalis menjadi pihak yang paling diuntungkan sedangkan rakyat harus berjuang mandiri untuk mempertahankan hidup. Rakyat harus mengakses kebutuhan biaya hidup mereka dengan biaya yang tidak murah karena legalisasi komersialisasi sumber daya alam berikut layanan pendidikan dan kesehatan.
Berbeda dengan sistem islam, islam memiliki mekanisme komprehensif dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Islam menempatkan pemerintah atau negara sebagai pemegang kunci terselesaikanya permasalahan kemiskinan.
Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda,“Imam (Khalifah) adalah raa’in atau pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan raktyatnya.” (HR. Al Bukhari).
Penguasa dalam sistem islam adalah sebagai raa'in atau pengurus rakyat. Kriteria miskin dalam islam dihitung per individu rakyat, apakah sudah tercukupi kebutuhan dasarnya yakni sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.
Sistem ekonomi islam akan mengharamkan sumber daya alam dikuasai swasta atau asing. Sehingga akan menghantarkan kepada kas negara yang kuat dan stabil. Kas negara inilah yang akan diberikan negara untuk layanan pendidikan dan kesehatan gratis kepada setiap individu rakyat.
Dengan demikian, ketika sistem islam hadir ditengah-tengah umat maka akan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Karena kesejahteraan yang sesungguhnya hanya ada dalam sistem Islam. Wallahu'alam bishshawwab.[]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar