Oleh: Ummu Syifa
Beras merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia. Kenaikan harga beras akan membuat pusing emak-emak karena penghasilan keluarga akan banyak tersedot untuk belanja beras sehingga kebutuhan yang lain akan menjadi berkurang. Melambungnya harga beras akan menambah beban bagi masyarakat terutama masyarakat miskin karena mereka tidak bisa membeli beras dalam jumlah besar.
Apalagi sekarang menjelang Ramadhan, bulan hanya harga beras yang naik, namun harga sembako yang lain juga naik.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU) menemukan kenaikan harga pada komoditas beras, gula dan cabai keriting pada saat sidak(inspeksi mendadak) di pasar tradisional Cikapit Bandung dan di Griya Pahlawan Bandung.
Pada sidak tersebut KPPU menemukan kenaikan harga beras seharga Rp 16.000/kg dari HET yang ditentukan oleh Bapanas yaitu Rp 13.900/kg untuk kualitas premium. Sedang beras kualitas medium mengalami kenaikan dari harga Rp 10.900/kg menjadi Rp 14.000/kg. Harga gula dari Rp 16.000/kg menjadi Rp 18.000/kg. Belum lagi harga cabai keriting juga melambung tinggi (Kata data, 11-2-2024).
Bukan hanya naik harga, KPPU juga menemukan kelangkaan komoditas beras dan gula. Bahkan ada pembatasan pasokan dan pembelian. Di pasar Cikapit gula premium dijatah 1 karton atau 24kg per pekan dan di Griya Pahlawan pembelian dibatasi maksimal 3kg/org. Beras premium pun mengalami nasib yang sama, yaitu ada pembatasan dari pemasok(tempo 12-2-2024)
Kelangkaan dan kenaikan harga beras sudah lama menjadi permasalahan bagi bangsa Indonesia. Sepanjang 2023 kenaikan harga beras mencapai 20% dibanding harga sebelumnya. Sebelumnya harga beras antara Rp 10.000/kg hingga Rp 11.000/kg.
Menurut Bapanas Arif Prasetyo Adi, bila beras turun menjadi Rp 10.000/kg untuk beras medium, maka petani yang akan sengsara karena harga gabah akan kembali tertekan. Dengan harga beras seperti saat ini, petani bisa bernapas sejenak karena berarti harga gabah tidak tertekan menjadi murah.
Tapi benarkan demikian?
Menurut Arif kalau harga beras Rp 10.000/kg berarti harga gabah harus di bawah Rp 5.000/lg. Sedangkan saat ini harga produksi sangat tinggi. Untuk beli benik, beli pupuk, biaya input make currency rate juga tinggi sehingga tidak mungkin harga beras turun menjadi Rp 10.000/kg tanpa adanya subsidi dari pemerintah. Dan itu bisa terwujud ketika nilai tukar rupiah Rp 13.000/USS dan perang Ukraina - Rusia berangsur membaik. Sedangkan untuk subsidi harus melihat kondisi keuangan negara.
Seperti yang kita ketahui bahwa beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesian. Sehingga ketika harga beras mahal, pasti akan membuat susah semua warga negara dan membuat was-was karena penghasilan keluarga akan banyak dialokasikan untuk belanja beras sehingga kebutuhan yang lain akan berkurang. Terutama bagi masyarakat miskin, tentu ini akan menambah berat beban hidup mereka.
Selama ini pemerintah mengklaim bansos sebagai solusi efektif bagi kenaikan harga beras. Namun fakta di lapangan berkata lain. Meskipun ada bansos ternyata harga beras tetap melambung tinggi. Apalagi tidak semua masyarakat miskin mendapatkan bansos malah banyak terjadi salah sasaran. Orang-ornag kaya yang mendapat bansos dan masyarakat miskin tidak mendapatkan bansos. Apalagi akhir-akhir ini isu bansos dipolisasi santer terdengar.
Apa sebab terjadinya kenaikan harga beras?
Penyebab terjadinya kenaikan harga beras adalah rantai distribusi beras yang rusak.
Perusahaan- perusahaan besar lah yang menguasai rantai distribusi beras saat ini. Modal perusahaan itu mencapai trilyunan sehingga mereka bisa membeli gabah petani dengan harga lebih tinggi dibanding dengan penggilingan-penggilangan kecil. Akhirnya penggilingan kecil banyak yang gulung tikar akibat tidak mendapat gabah dari petani.
Perusahaan besar ini tidak hanya menguasai sektor hulu namun mereka juga menguasai sektor hilir. Dengan teknologi penggilingan yang canggih mereka bisa menghasilkan beras dengan kualitas premium sedangkan penggilingan kecil hanya bisa menghasilkan beras kualitas medium.
Sehingga perusahaan besar tersebut bisa menjual berbagai macam merk beras. Di samping itu ada larangan petani menjual beras langsung kepada konsumen secara langsung.
Karena perusahaan besar bisa memonopoli distribusi beras, maka mereka bisa memainkan harga dan membatasi pasokan beras. Mereka menimbunbberas tersebut di gudang-gudang mereka dan menjual kenpasaran ketika harga beras melambung naik. Praktek ini bukan hanya merugikan konsumen, tapi juga merugikan petani.
Jadi kenaikan beras tidak berdampak positif pada para petani dan hanya menguntungkan perusahaan besar yang sudah memonopoli distribusi beras dari hulu hingga hilir.
Monopoli merupakan hal yang lumrah di dalam sistem kapitalis sekuler. Karena konsep invisible hand dan akumulasi modal dalam liberalisasi ekonomi kapitalis sudah melahirkan persaingan bebas yang tentu saja pengusaha dengan modal besarlah yang akan menjadi pemenangnya.
Dari mana pemodal besar tersebut mendapat modal besar tersebut. Mereka mendapat modal besar hasil dari menyedot dana masyarakat dengan melalui bisnis finansial Ribawi seperti bank, saham dan obligasi. Dan mereka bisa melakukan itu dengan bebas karena mereka sudah menguasai aparat melalui skem korporatokrasi.
Bagaimana solusi Islam terkait masalah tersebut?
Beras merupakan komoditas strategis karena menyangkut hajat hidup rakyat banyak, sehingga negara wajib hadir dalam pengelolaanya. Negara wajib mengelola dari hulu hingga hilir yaitu terkait hal tersebut. Negara harus memastikan rantai distribusinya sehat, tidak ada monopoli dan praktek yang lain yang akan merugikan kepentingan rakyat.
Satu-satunya negara yang bisa menjamin terwujudnya komoditas pangan hanya Daulah Khilafah. Sedangkan negara kapitalis akan berlepas tangan terhadap pengaturan produksi hingga distribusi beras dan akan diserahkan swasta.
Daulah khilafah akan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya individu per individu termasuk kebutuhan pangan. Negara akan menjadikan ini sebagai kewajibannya.
Di sektor hulu, negara akan memberi modal kepada petani baik berupa lahan untuk digarap maupun uang sebagai modal awal. Daulah akan memastikan tidak ada hambatan dalam proses distribusinya hingga beras sampai ke tangan rakyat dan daulah akan menelaah akan adanya kebutuhan bantuan dari negara.
Daulah khilafah tidak akan mematok harga, melainkan dibiarkan alami sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar. Sehingga daulah tidak menentukan HET. Daulah akan memantau hingga harga bisa terjangkau oleh seluruh rakyatnya.
Negara juga melarang praktek monopoli dan menimbun beras maupun komoditas yang lain. Sanksi tegas dan menjerakan akan dijatuhkan kepada para pelakunya. Tidak ada mafia pangan dalam daulah khilafah Islam, pelaku dan aparat yang terlibat akan dijatuhi hukuman yang tegas. Sehingga hal ini akan menyelesaikan kenaikan harga beras dalam daulah.
Wallahualam bishawab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar