Oleh: Nur laila
Presiden Joko Widodo beserta menterinya yang tergabung dalam tim kampanye pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dinilai semakin masif dalam menggunakan program bantuan sosial sebagai alat kampanye pendongkrak suara.
Meskipun telah memberi imbauan agar kepala negara tidak keluar dari jalur, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diharapkan bersikap lebih tegas.
Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa sangat penting mengantisipasi tiga hal yang dapat mengusik perekonomian domestik:
Ketidakpastian ekonomi global, perlambatan ekonomi China, dan dampak fenomena El Nino telah memicu kekeringan yang berujung pada gagal panen dan melonjaknya harga beras, Sri Mulyani menyatakan saat konferensi pers kinerja APBN per September 2023.
Karena itu, pemerintah mengimpor beras untuk menjaga stok dan memberikan bantuan sosial atau bansos untuk meningkatkan daya beli masyarakat menengah ke bawah. (BBCNewsIndonesia.com, 30 Januari 2024).
Beberapa pihak melihatnya sebagai pollitisasi bansos, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memang telah memberi himbauan kepala negara agar tidak keluar jalur. Namun, penilaian politisasi bansos dibantah oleh Presiden Joko Widodo, wajar apabila mempolitisasi bansos demi kepentingannya.
Terlebih Undang-undang yang dibuat serta pemanfaatan privillage agar bisa duduk dikursi pemerintahan. Saat ini Kekuasaan menjadi tujuan yang akan diperjuangkan dengan segala macam cara dengan tipu muslihat. Peluang apapun akan dimanfaatkan oleh kepemimpinan seperti ini, yang merupakan hasil penerapan sistem demokrasi.
Sistem demokrasi mengabaikan aturan agama dalam kehidupan sehingga sistem ini membuat kebebasan perilaku, disisi lain sistem demokrasi membentuk masyarakat memiliki kesadaran politik rendah, Rendahnya Pendidikan dan kemiskinan yang menimpa, masyarakat akan berpikir pragmatis, sehingga mudah dimanfaatkan untuk kepentingan
tertentu.
Perlu dipahami bahwa kemiskinan menjadi problem kronis negara. Negara seharusnya mengentaskan kemiskinan dengan cara komprehensif dan dari akar persoalan, bukan hanya sekedar dengan bansos berulang, apalagi meningkat saat menjelang pemilu.
Berbeda dengan negara yang diatur dalam Islam. Islam mewajibkan Negara menjamin kesejahteraan rakyat individu per individu. Konsep mengatur rakyat seperti ini merupakan penerapan hadis berikut:
Rosulullah shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:
"Imam atau khalifah adalah raa'in (penerus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya" (HR. Al Bukhari)
Dan Islam memiliki berbagai mekanisme. Islam juga menetapkan kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahuwata'ala. Sehingga, penguasa akan mengurus rakyat sesuai dengan hukum syara.
Suatu hari, Abu Dzar berkata, “Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku (seorang pemimpin)? Lalu, Rasul memukulkan tangannya di bahuku, dan bersabda, ‘Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan sesungguhnya hal ini adalah amanah, ia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya, dan menunaikannya (dengan sebaik-baiknya).” (HR Muslim).
Islam juga mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkepribadian Islam, termasuk Amanah dan jujur. Negara juga akan mengedukasi Rakyat dengan nilai-nilai Islam termasuk dalam memilih pemimpin, sehingga umat memiliki kesadaran akan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.
Seorang muslim yang menjadi pemimpin pun semakin jelas berkualitas karena iman dan takwanya kepada Allah serta memiliki kompetensi sehingga tidak perlu adanya pencitraan agar disukai rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar