Oleh: Khusnul
Edya Afrizal mengatakan jumlah korban banjir di Provinsi Riau terus bertambah. Pihaknya mencatat jumlah warga provinsi itu yang mengungsi akibat banjir sudah mencapai 6.467 jiwa. BPBD mencatat jumlah pengungsi terbanyak adalah warga Kabupaten Rokan Hilir, yakni 3.992 orang lantaran rumah mereka terendam banjir. "Di Kabupaten Kepulauan Meranti tercatat sebanyak 2.240 jiwa yang mengungsi akibat terdampak banjir. Di Kabupaten Bengkalis ada 191 jiwadan di Kota Dumai 44 orang. Kita turut berduka, karena banjir mengakibatkan empat meninggal. Sebanyak 4.686 kepala keluarga (KK) atau 18.744 jiwa warga Riau yang terdampak," katanya. (cnnindonesia.com, 13/01/2024)
Suharyanto menjelaskan kejadian bencana alam didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir serta cuaca ekstrem. Ia merinci ada 1.802 karhutla, 1.170 bencana banjir, 1.155 cuaca ekstrem, 579 tanah longsor, 168 kekeringan, 31 gelombang pasang dan abrasi, 31 gempa bumi, dan 4 erupsi gunung berapi. (cnnindonesia.com, 12/01/2024)
Banjir yang merendam ribuan rumah warga Kampung Bojongasih, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, pada Minggu (14/1/2024) pagi perlahan mulai surut. Banjir diakibatkan Sungai Citarum dan jebolnya tanggul anak Sungai Cikapundung. Meski demikian, masih ada ribuan rumah warga di 7 RW dari total 14 RW di Desa Dayeuhkolot yang masih terendam. Ketinggian air yang masih 70 sentimeter itu, membuat aktivitas warga terganggu. (beritasatu.com, 14/01/2024)
Hujan deras yang turun pada Kamis (11/1/2024) sore menyebabkan lima rukun tetangga (RT) dan enam ruas jalan di DKI Jakarta terendam banjir. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, menjelaskan bahwa terjadi peningkatan genangan dari tiga RT menjadi lima RT, mencakup 0,016 persen dari total 30.772 RT. Enam ruas jalan juga masih tergenang. BPBD DKI Jakarta telah melakukan mobilisasi personel untuk memantau kondisi genangan di setiap wilayah dan berkoordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI.
(beritasatu.com, 11/01/2024)
Dari berita yang ada di atas, jika kita perhatikan banjir terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Semuanya erat kaitannya dengan pembangunan wilayah yang tidak direncanakan secara komprehensif dan mendalam. Pemerintah melakukan pembangunan hanya dalam sekala mendapatkan keuntungan lebih dari pembangunan tersebut, bukan untuk mensejahterakan rakyatnya. Inilah model Pembangunan yang dibangun atas asas kapitalisme yang hanya mengutamakaan keuntungan dan abai atas dampak terhadap lingkungan termasuk tata kota secara keseluruhan dalam berbagai bentuk. Dimana seharusnya tata kota menjadi pertimbangan paling utama, sehingga dengan adanya pembangunan kesejahteraan meningkat. Karena pembangunan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyat bukan malah sebaliknya. Seperti alih fungsi lahan, pembangunan wilayah perkotaan, daerah tujuan pariwisata dan sebagainya. Harusnya ketika melakukan pembangunan dengan memperhatikan tata kelola dan kesejahteraan masyarakat, dimana pembangunan tidak dengan merelokasi yang sudah ada tapi meningkatkan daya guna dan manfaat dari bangunan yang sudah ada, selain itu makin di sesuaikan dengan tata kota yang paling baik.
Sehingga tidak akan ada lagi kasus banjir di perkotaan setelah adanya pembangunan. Karena pembangunan akan memperhatikan sanitasi, daerah resapan dan lahan tersebut karakteristik nya seperti apa, layakkah di bangun seperti itu. Atau untuk wilayah yang itu daerah rawan bencana, dibikinkan sarana dan prasarana yang mendukung agar rakyat tetap aman meski daerah itu rawan bencana. Maka dalam proses pembangunan sangat penting sekali memperhatikan amdal dan tata kota serta yang tidak kalah pentingnya adalah keamanan dan vitalitas fungsinya dari pembangunan tersebut. Bukan seperti saat ini, setelah pembangunan bencana terjadi di mana-mana.
Sangat memprihatinkan sekali, karena pembangunan hanya untuk meningkatkan daya jual dan keuntungan kapitalis bukan untuk mensejahterakan rakyatnya.
Kebijakan Pembangunan dalam Islam mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat dan menjaga lingkungan agar tetap dalam keharmonisannya. Karena dalam pembangunan nya akan sangat memperhatikan amdal, dan keamanan untuk rakyat secara umum. Sehingga pembangunannya benar-benar diatur dan di rencanakan oleh tenaga ahli yg sangat berkompeten di bidangnya, bukan asal-asalan. Disinilah letak perbedaan yang sangat tajam ketika sistem di kendalikan oleh kepentingan bukan dari Dzat yang Maha sempurna. Apapun yang dilakukan bukan dinilai dari keuntungan dan ruginya tapi lebih ke arah tanggung jawabnya sebagai seorang yang diberi amanah oleh Allah.
Maka akhirnya pembangunan dilaksanakan untuk kepentingan umat dan untuk memudahkaan kehidupan umat, bukan untuk yang lainnya atau bahkan karena pesanan. Dimana namanya pemerintah memiliki tanggung jawab yang itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga ketika pemimpin mengatur rakyatnya dengan aturan dari Allah, kesejahteraan akan dirasakan oleh semua rakyatnya. Sebagaimana pernah dicontohkan oleh kholifah Umar Bin Khattab, beliau merasa sangat bertanggung jawab jika seandainya ada seekor unta yg terperosok di jalan karena jalan tidak rata. Kenapa karena dia takut nanti akan dihisab oleh Allah kenapa dia sebagai pemimpin tidak mampu memberikan pelayanan masimal kepada rakyatnya sehingga ada yang terkena bencana atau kesusahan ketika ia menjadi pemimpinnya. Sehingga disini pemimpin benar-benar bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya bukan karena tujuan tertentu atau mencari keuntungan tapi karena ia amanah.
Oleh karena itu, dalam Islam Penguasa wajib menjalankan kebijakan berdasarkan aturan Allah dan RasulNya. Agar Allah ridho dan melimpahkan keberkahan untuk negri tersebut. Ketika Allah ridho maka tidak ada halain yg ebih baik dari pada itu. Tidak perlu berjanji cukup lakukan amanah mulai sesuai dengan apa yang Allah perintahkan.
Suharyanto menjelaskan kejadian bencana alam didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir serta cuaca ekstrem. Ia merinci ada 1.802 karhutla, 1.170 bencana banjir, 1.155 cuaca ekstrem, 579 tanah longsor, 168 kekeringan, 31 gelombang pasang dan abrasi, 31 gempa bumi, dan 4 erupsi gunung berapi. (cnnindonesia.com, 12/01/2024)
Banjir yang merendam ribuan rumah warga Kampung Bojongasih, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, pada Minggu (14/1/2024) pagi perlahan mulai surut. Banjir diakibatkan Sungai Citarum dan jebolnya tanggul anak Sungai Cikapundung. Meski demikian, masih ada ribuan rumah warga di 7 RW dari total 14 RW di Desa Dayeuhkolot yang masih terendam. Ketinggian air yang masih 70 sentimeter itu, membuat aktivitas warga terganggu. (beritasatu.com, 14/01/2024)
Hujan deras yang turun pada Kamis (11/1/2024) sore menyebabkan lima rukun tetangga (RT) dan enam ruas jalan di DKI Jakarta terendam banjir. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, menjelaskan bahwa terjadi peningkatan genangan dari tiga RT menjadi lima RT, mencakup 0,016 persen dari total 30.772 RT. Enam ruas jalan juga masih tergenang. BPBD DKI Jakarta telah melakukan mobilisasi personel untuk memantau kondisi genangan di setiap wilayah dan berkoordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI.
(beritasatu.com, 11/01/2024)
Dari berita yang ada di atas, jika kita perhatikan banjir terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Semuanya erat kaitannya dengan pembangunan wilayah yang tidak direncanakan secara komprehensif dan mendalam. Pemerintah melakukan pembangunan hanya dalam sekala mendapatkan keuntungan lebih dari pembangunan tersebut, bukan untuk mensejahterakan rakyatnya. Inilah model Pembangunan yang dibangun atas asas kapitalisme yang hanya mengutamakaan keuntungan dan abai atas dampak terhadap lingkungan termasuk tata kota secara keseluruhan dalam berbagai bentuk. Dimana seharusnya tata kota menjadi pertimbangan paling utama, sehingga dengan adanya pembangunan kesejahteraan meningkat. Karena pembangunan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyat bukan malah sebaliknya. Seperti alih fungsi lahan, pembangunan wilayah perkotaan, daerah tujuan pariwisata dan sebagainya. Harusnya ketika melakukan pembangunan dengan memperhatikan tata kelola dan kesejahteraan masyarakat, dimana pembangunan tidak dengan merelokasi yang sudah ada tapi meningkatkan daya guna dan manfaat dari bangunan yang sudah ada, selain itu makin di sesuaikan dengan tata kota yang paling baik.
Sehingga tidak akan ada lagi kasus banjir di perkotaan setelah adanya pembangunan. Karena pembangunan akan memperhatikan sanitasi, daerah resapan dan lahan tersebut karakteristik nya seperti apa, layakkah di bangun seperti itu. Atau untuk wilayah yang itu daerah rawan bencana, dibikinkan sarana dan prasarana yang mendukung agar rakyat tetap aman meski daerah itu rawan bencana. Maka dalam proses pembangunan sangat penting sekali memperhatikan amdal dan tata kota serta yang tidak kalah pentingnya adalah keamanan dan vitalitas fungsinya dari pembangunan tersebut. Bukan seperti saat ini, setelah pembangunan bencana terjadi di mana-mana.
Sangat memprihatinkan sekali, karena pembangunan hanya untuk meningkatkan daya jual dan keuntungan kapitalis bukan untuk mensejahterakan rakyatnya.
Kebijakan Pembangunan dalam Islam mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat dan menjaga lingkungan agar tetap dalam keharmonisannya. Karena dalam pembangunan nya akan sangat memperhatikan amdal, dan keamanan untuk rakyat secara umum. Sehingga pembangunannya benar-benar diatur dan di rencanakan oleh tenaga ahli yg sangat berkompeten di bidangnya, bukan asal-asalan. Disinilah letak perbedaan yang sangat tajam ketika sistem di kendalikan oleh kepentingan bukan dari Dzat yang Maha sempurna. Apapun yang dilakukan bukan dinilai dari keuntungan dan ruginya tapi lebih ke arah tanggung jawabnya sebagai seorang yang diberi amanah oleh Allah.
Maka akhirnya pembangunan dilaksanakan untuk kepentingan umat dan untuk memudahkaan kehidupan umat, bukan untuk yang lainnya atau bahkan karena pesanan. Dimana namanya pemerintah memiliki tanggung jawab yang itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga ketika pemimpin mengatur rakyatnya dengan aturan dari Allah, kesejahteraan akan dirasakan oleh semua rakyatnya. Sebagaimana pernah dicontohkan oleh kholifah Umar Bin Khattab, beliau merasa sangat bertanggung jawab jika seandainya ada seekor unta yg terperosok di jalan karena jalan tidak rata. Kenapa karena dia takut nanti akan dihisab oleh Allah kenapa dia sebagai pemimpin tidak mampu memberikan pelayanan masimal kepada rakyatnya sehingga ada yang terkena bencana atau kesusahan ketika ia menjadi pemimpinnya. Sehingga disini pemimpin benar-benar bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya bukan karena tujuan tertentu atau mencari keuntungan tapi karena ia amanah.
Oleh karena itu, dalam Islam Penguasa wajib menjalankan kebijakan berdasarkan aturan Allah dan RasulNya. Agar Allah ridho dan melimpahkan keberkahan untuk negri tersebut. Ketika Allah ridho maka tidak ada halain yg ebih baik dari pada itu. Tidak perlu berjanji cukup lakukan amanah mulai sesuai dengan apa yang Allah perintahkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar