Oleh: Zunairaoh
Di tengah naiknya kasus Covid-19, pemerintah menetapkan vaksin covid berbayar. Namun bagi yang belum pernah vaksin dan kelompok rentan masih disediakan vaksin gratis. Kebijakan tersebut mendapatkan respon dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyatakan bahwa kebijakan vaksin COVID-19 berbayar yang rencananya mulai 1 Januari 2024 belum tepat untuk diberlakukan.
"Justru pada akhir tahun ini ada peningkatan kasus COVID-19, ada 318 kasus baru dan satu kematian. Jadi, pemberlakuan kebijakan ini (vaksin COVID berbayar) dirasa kurang tepat waktunya," kata Kurniasih dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu. (Antara, 31/12/2023).
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI meminta masyarakat untuk segera memanfaatkan 4,1 juta dosis vaksin COVID-19 yang disediakan untuk mencegah peningkatan kasus menjelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
"Setiap orang perlu dipastikan mempunyai kekebalan yang cukup untuk melakukan perjalanan sehingga tidak tertular dan menjadi sumber penularan selama perjalanan dan ketika kembali," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI Siti Nadia Tarmizi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa. (Antara, 12/12/2023).
Seharusnya negara memberikan vaksin gratis kepada semua rakyat mengingat penyakit ini termasuk penyakit menular. Di sisi lain, istilah kelompok rentan dan tidak rentan tidak tepat dalam pemberian vaksin. Sejatinya semua rakyat rentan sehingga peningkatan kekebalan tubuh penting untuk semua lapisan masyarakat.
Penetapan vaksin berbayar ini menggambarkan potret negara kapitalis, yang mengurusi rakyat dengan mempertimbangkan untung dan ruginya, manfaat atau tidak layaknya sebagai pedagang karena semua dilihat dari sudut pandang materi. Tentu saja bertolak belakang dengan system Islam dalam mengurusi kesehatan rakyatnya yang merupakan tanggung jawabnya.
Islam menetapkan negara sebagai rain (pengurus) dan junnah (perisai) termasuk dalam membentengi masyarakat menghadapi serangan penyakit menular. Kesehatan termasuk dalam kebutuhan pokok yang menjadi tanggung jawab negara. Kepala negara hadir sebagai pelayan dan pengatur urusan umat. Rasulullah SAW bersabda “Imam (Khalifah) rain (pengurus) hajat hidup rakyat dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya” (HR Muslim dan Ahmad).
Negara Islam akan memfasilitasi para ilmuwan untuk mengembangkan teknologi sendiri sehingga mampu mencukupi kebutuhan vaksin secara gratis bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Dana pengembangan tersebut diambil dari sumber pendapatan negara (Baitul Mal) yang telah ditentukan oleh syariat. Sehingga tidak membebani rakyat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar