Oleh : Siti Rohmah, S. Ak
(Pemerhati Kebijakan Publik)
Di awal tahun ini dibuat cemas kembali dengan terus meningkatnya kasus covid-19 dari akhir tahun lalu. Namun, pemerintah malah tergesa-gesa membuat pengumuman untuk masalah vaksin covid yang sekarang jadi berbayar.
Dinas kesehatan Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan vaksin covid-19 berbayar pada 1 Januari 2024. Hal tersebut dibenarkan oleh ibu Ani Ruspitawati sebagai Kepala Dinkes DKI Jakarta. Beliau mengatakan vaksin covid-19 berbayar ini berlaku untuk semua dosis vaksin, namun ada kelompok yang tetap bisa mendapatkan vaksin covid-19 secara gratis, seperti kelompok lanjut usia serta kelompok rentan lainnya. Antaranews.com (31-12-2023).
*Kapitalisasi Vaksin Covid-19*
Di tengah naiknya kasus Covid-19 pemerintah menetapkan vaksin covid berbayar, meski masih menyediakaan vaksin gratis untuk yang belum pernah mendapatkan vaksin dan kelompok rentan.
Seharusnya negara memberikan vaksin gratis kepada semua rakyat mengingat penyakit ini termasuk penyakit menular. Di sisi lain, istilah kelompok rentan seolah menjadi alat pembungkam yang menghalangi pemberian vaksin pada yang tidak rentan. Padahal sejatinya semua rakyat rentan sehingga peningkatan kekebalan tubuh penting untuk semua lapisan masyarakat.
Kapitalisasi di sektor kesehatan telah berlangsung lama di negeri ini, maka tak heran pemerintah dalam sistem kapitalisme hanya bertindak sebagai fasilitator, bukan penanggung jawab penuh setiap urusan rakyat. Penetapan vaksin covid-19 berbayar ini menggambarkan potret negara kapitalis, yang tidak meriayah rakyat dengan baik malah justru negara menjadi pedagang. Maka, rakyat harus kembali menerima kenyataan pahit dari kebijakan ini.
Inilah buah sistem dari diterapkannya sistem kapitalisme. Negara tidak bisa mandiri dengan mengupayakan vaksin gratis untuk rakyat karena terkendala modal, yang pada akhirnya harus menggandeng pengusaha. Maka, rakyatlah yang menderita karena harus menanggung biaya vaksin yang mahal sedangkan para pengusaha meraup keuntungan yang diperoleh dari hasil vaksin tersebut.
*Jaminan Vaksin Dalam Islam*
Islam menjadikan daulah sebagai ra'in dan junnah termasuk dalam membentengi masyarakat menghadapi serangan penyakit menular. Kesehatan termasuk dalam kebutuhan pokok yang menjadi tanggung jawab negara. Daulah akan menyediakan dana dari baitulmal atau pajak darurat dari orang kaya sebagai dana untuk menjamin kebutuhan rakyat dalam bidang kesehatan.
Dalam daulah, negara akan bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan semua warga negara. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (khalifah) yang menjadi pemimpin manusia laksana penggembala. Hanya ia yang bertanggung jawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Bukhari). Negara tidak boleh melalaikan tugas ini sedikit pun karena akan menimbulkan kemudaratan yang jelas diharamkan dalam Islam.
Daulah akan memberdayakan sumber daya manusia yang unggul yaitu para peneliti/ilmuwan untuk menciptakan vaksin yang terstandar mutunya bagi rakyat. Daulah juga akan memfasilitasi para ilmuwan untuk mengembangkan teknologi sendiri sehingga mampu mencukupi kebutuhan vaksin secara gratis.
Dalam hal pembiayaan penelitian, penyaluran sampai ke masyarakat negara akan mandiri dengan menggunakan dana dari baitul mal tanpa bekerja sama dengan swasta dalam pendanaan. Sehingga tidak akan ada perdagangan vaksin yang dikuasai para pemilik modal. Untuk masalah peningkatan kasus covid kembali pun daulah dari awal akan menerapkan sistem _locked down_ sebagai upaya preventif dari virus, sehingga tidak seperti sekarang ini akar masalah tidak terselesaikan sebab dari awal tidak ada penyelesaian yang serius dari pemerintah. Hanya dengan diterapkannya sistem Islam hak rakyat akan terpenuhi. Waallahu'alam bissowab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar