Jaminan Ruang Hidup Dalam Islam

Oleh : Ilma Kurnia P (Pemerhati Generasi)

Problem perampasan ruang hidup dan perampasan lahan mengundang sebuah pandangan kritis dari Setara Institue. Jelang satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi, Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hassan mendesak agar pemerintah segera menghentikan PSN karena dianggap sering berbenturan dengan masyarakat. Hal ini terutama berkaitan dengan HAM. Ia juga berpendapat, dalam PSN, masyarakat adalah pihak yang kerap dirugikan. Masyarakat juga selalu menjadi pihak yang sering dikorbankan, bahkan harus mengalami kekerasan hingga terusir dari tanah kelahirannya (TribunNews.com, 10/12/2023).

Dampak dari perampasan ruang hidup ini kian mengantar kemiskinan ke jurang terdalam. Betapa banyak keluarga yang hidup berbalut kemiskinan. Ibu terpaksa berjibaku dengan kehidupan di luar rumah demi menambah pundi-pundi materi. Beban ganda merampas muruah dan amanah agungnya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Banyak perempuan yang ditimpa stres ataupun rasa tak bahagia.

Sementara generasi akan kehilangan ruang bermain yang nyaman dan aman bagi tumbuh kembang fisik, akal, jiwa, dan akidahnya. Mereka juga terampas kasih sayang ayah, terutama ibunya yang sudah melalang buana di kehidupan umum. Selain itu, generasi juga disibukkan dengan sejumlah program pendidikan yang memalingkan mereka dari hakikat hidupnya. Duta wisata, duta lingkungan, duta moderasai, atau program sejenis lainnya menyibukkan mereka pada hal yang sejatinya tak akan pernah menyelesaikan permasalahan perampasan ruang hidup. Hal itu jelas keterpurukan sedang menguasai kehidupan perempuan dan generasi. Bayang-bayang oligarki yang merupakan anak kandung demokrasi nyata membelenggu ruang hidup mereka. Namun, mengapa pemerintah seperti menutup mata terhadap perampasan lahan yang menyebabkan kesengsaraan pada rakyat? Alih-alih membela rakyat, mereka malah berdiri membela dan melindungi korporasi. Sudah menjadi rahasia umum, bagaimana Kontestasi politik yang ada saat ini. Biaya kontrstasi politik sangat mahal dalam sistem politik demokrasi. Hal ini melahirkan politik transaksional antara penguasa dan pengusaha. Jadilah kebijakan yang ada ditunggangi dan disetir oligarki. Jika ditelaah, ada sejumlah kebijakan yang melegalisasi perampasan lahan demi investasi disahkan di tengah derasnya penolakan rakyat. Misal UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Omnibus Law UU 11/2020 Cipta Kerja). Kebijakan ini justru menjadi legal formal bagi pengusaha untuk mendominasi penguasa ke mana suka.

Kondisi tersebut jelas berbeda dengan sistem Islam. Pembangunan dalam sistem Islam merupakan tanggung jawab penuh negara. Negara dalam Islam memiliki visi utama melayani urusan seluruh rakyatnya. Pembangunan yang ditegakkan di tengah rakyat, mulai dari perencanaan, perancangan, modal, hingga pelaksanaan, seluruhnya dipantau dan dikelola oleh negara. Islam mewajibkan seorang pemimpin untuk merancang pembangunan semata demi kemaslahatan umat. Meski pembangunan untuk fasilitas umum, khalifah akan mengkaji seberapa butuh rakyat dan seberapa darurat jika infrastruktur itu tidak dibangun. Apalagi urusan perusahan, khalifah tidak akan pernahmengizinkan perusahaan mana pun merampas ruang hidup hanya demi meraih keuntungan materi. Usaha yang dibangun di tengah rakyat tak boleh sampai menzalimi mereka.

Pembangunan dalam Islam tak sebatas mengacu pada kemajuan fisik yang materialistis. Islam menjadikan pembangunan harus berlandaskan ruhiah yang akan senantiasa mewujudkan kedekatan manusia kepada Penciptanya, yakni Allah Swt. Seluruh bangunan, transportasi, industri, kawasan ekonomi atau pusat industri seluruhnya akan membeawa suasan ruhiah dan menumbuhkan idrak shillah billah. Megahnya bangunan akan membawa ketakwaan kepada manusia, termasuk pada perempuan dan generasi.

Dalam Islam, negara juga akan memprioritaskan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, maka tidak akan mungkin mengambil alih tanah rakyat sebab kepemilikan individu. Negara juga hanya akan mengandalkan Baitul mal sebagai sumber dana pembangunan. Negara tidak akan melibatkan investor asing karena akan membahayakan negara. Begitulah Islam dengan seperangkat aturan yang tidak hanya mampu menyelesaikan permasalahan tetapi juga mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wallahualam bissawab.