Oleh: Tri S, S.Si
Dampak impor beras yang makin deras terhadap kedaulatan pangan Indonesia merujuk pada laporan dari CNBC Indonesia (2-1-2024), Indonesia terus melakukan impor beras sebagai respons terhadap kesulitan mencapai swasembada pangan. Peningkatan jumlah penduduk yang terus bertambah menjadi alasan utama dibalik kebijakan ini. Presiden RI menyatakan bahwa impor beras dianggap sebagai solusi pragmatis dan bukan solusi mendasar, namun pertanyaannya tetap terbuka: apakah kebijakan ini hanya menghasilkan keuntungan jangka pendek dan mengorbankan kedaulatan pangan jangka panjang? (CNBC Indonesia, 12/01/2024).
Indonesia, dengan kekayaan alam dan lahan pertanian yang melimpah, seharusnya mampu mencapai swasembada pangan, termasuk beras. Namun, kenyataannya, negara ini terus melakukan impor beras. Penyebab di balik kesulitan Indonesia dalam mencapai swasembada pangan. Dengan peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan akan pangan, termasuk beras, juga semakin besar. Penyesuaian produksi lokal dengan tingginya permintaan ini menjadi tugas yang sulit.
Infrastruktur pertanian yang kurang memadai menjadi salah satu penyebab utama kesulitan mencapai swasembada. Mulai dari irigasi yang tidak efisien hingga kurangnya mekanisasi, infrastruktur pertanian yang tidak memadai dapat menghambat produktivitas petani dan produksi beras.
Alih fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lain, seperti perumahan atau industri, semakin mempersempit lahan pertanian. Hal ini menjadi tantangan serius dalam menciptakan keberlanjutan produksi beras lokal.
Penggunaan teknologi pertanian yang masih terbatas juga menjadi faktor penyebab sulitnya Indonesia mencapai swasembada pangan. Penerapan teknologi modern dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian.
Perubahan iklim dan ketidakpastian cuaca dapat berdampak negatif pada produksi padi. Peningkatan frekuensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan dapat mengganggu produksi beras.
Hal tersebut terjadi karena sistem kapitalisme yang diterapkan di dunia, khususnya di Indonesia. Akibatnya, negara gagal melindungi ketahanan pangan masyarakat.
Sistem kapitalisme telah mendorong inovasi dalam teknologi pertanian dan produksi pangan. Hal ini menghasilkan peningkatan jumlah produksi pangan secara keseluruhan, menjawab pertumbuhan populasi global.
Melalui mekanisme pasar global, sistem kapitalisme memungkinkan distribusi pangan secara efisien antar negara. Hal ini memungkinkan negara-negara dengan kelebihan produksi untuk memasok ke negara-negara yang memerlukan lebih banyak pasokan.
Mendorong Inovasi dan Investasi: Kompetisi dalam sistem kapitalis mendorong inovasi dan investasi dalam sektor pertanian, menciptakan peluang untuk peningkatan produktivitas dan keberlanjutan.
Kegagalan Sistem Kapitalisme
Ketidaksetaraan Akses Pangan: Meskipun peningkatan produksi, ketidaksetaraan akses terhadap pangan tetap menjadi masalah serius dalam sistem kapitalisme. Distribusi pangan tidak selalu mencapai lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Orientasi pada Keuntungan: Sistem kapitalisme yang berfokus pada keuntungan sering kali mengakibatkan ketidakpedulian terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan petani. Pertanian industri yang intensif seringkali mendahulukan profitabilitas daripada keberlanjutan jangka panjang.
Krisis Pangan Global: Meskipun ada surplus pangan global, krisis pangan masih terjadi di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kapitalisme belum mampu secara efektif menanggulangi kelaparan dan ketidakamanan pangan di seluruh dunia.
Monopoli dan Kontrol Pasar: Beberapa perusahaan besar mendominasi pasar pangan global, mengakibatkan monopoli dan kontrol harga. Ini dapat menghambat akses petani ke pasar dan menghasilkan ketidaksetaraan dalam rantai pasokan.
Meskipun sistem kapitalisme memiliki keberhasilan dalam meningkatkan produksi dan efisiensi distribusi pangan, kegagalan yang terkait dengan ketidaksetaraan, orientasi pada keuntungan, dan monopoli menunjukkan bahwa ada ruang untuk pemikiran kritis dan perubahan. Mungkin saatnya untuk mempertimbangkan model yang lebih holistik yang memadukan aspek kapitalisme dengan perhatian terhadap keberlanjutan, keadilan sosial, dan kebutuhan pangan masyarakat global (radarbontang.com, 12/01/2024).
Dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, Islam memberikan pandangan dan nilai-nilai yang dapat menjadi solusi alternatif untuk Indonesia. Bagaimana Islam mengatasi masalah kekurangan pangan dengan pendekatan yang berpusat pada kemanusiaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab negara terhadap kebutuhan pangan rakyat.
Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Islam: Islam menetapkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar warganya, termasuk pangan. Prinsip ini ditemukan dalam konsep "Hisbah," yang merupakan tanggung jawab negara dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan sosial.
Zakat dan Infak: Sistem zakat dan infaq dalam Islam menyediakan sumber dana yang signifikan untuk mengatasi masalah kekurangan pangan. Zakat, sebagai kewajiban keagamaan, dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, termasuk dalam penyediaan pangan.
Kemandirian Pangan dalam Konsep Khilafah: Islam mengajarkan konsep khilafah, yang menekankan kemandirian dan keberlanjutan, termasuk dalam produksi pangan. Negara Islam diharapkan aktif dalam menyediakan fasilitas dan dukungan bagi petani untuk mencapai swasembada pangan.
Pertanian yang Berkelanjutan: Prinsip-prinsip Islam mendorong pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Islam mengajarkan etika terhadap lingkungan, dan ini dapat diimplementasikan dalam praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan.
Peran Umat dalam Mewujudkan Kemandirian: Islam mengajarkan bahwa seluruh umat memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi aktif umat dalam mendukung program-program kemandirian pangan dapat menjadi solusi konkret.
Inisiatif Sosial dalam Islam: Islam mendorong adanya inisiatif sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam hal ketahanan pangan. Program-program seperti wakaf, pemberdayaan petani kecil, dan pendidikan pertanian dapat menjadi bagian dari solusi ini.
Dengan mengadopsi nilai-nilai Islam yang menekankan tanggung jawab negara, keadilan sosial, dan kemandirian, Indonesia dapat menemukan solusi alternatif untuk mengatasi ketahanan pangan. Dalam konteks ini, penerapan konsep-konsep Islam dapat memberikan landasan moral dan etika yang kuat untuk mengembangkan sistem pangan yang adil, berkelanjutan, dan mencapai kemandirian nasional. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ini, Indonesia dapat merancang langkah-langkah yang berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Allahua'lam Bishawab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar