Oleh: Tri S, S.Si
Pernyataan Presiden RI pada acara Pembinaan Petani Jawa Tengah di Banyumas pada tanggal 2 Januari 2024 menyatakan bahwa saat ini Indonesia membutuhkan impor beras karena kesulitan untuk mencapai swasembada. Terlebih lagi jumlah penduduk yang terus bertambah tiap tahunnya. Ada sekitar 280 juta jiwa yang membutuhkan beras (cnbcindonesia.com, 02/01/2024).
Berdasarkan data yang ada di Badan Pusat Statistik ( BPS), impor beras pada bulan Oktober 2023 terjadi lonjakan impor beras 2.299, 68 % dibanding impor bulan Oktober 2022. Impor besar terbanyak berasal dari Thailand dengan porsi awal 2023 tercatat sebesar 984.642.850 kg, disusul oleh Vietnam dengan akumulasi sebanyak 946.309.250 kg (cnbcindonesia.com, 15/11/2022).
Sesuai dengan pernyataan diatas bahwa Indonesia membutuhkan impor beras karena sulit untuk swasembada. Terlebih jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah dan mereka membutuhkan beras sebagai bahan pokok.
Beberapa tantangan swasembada beras semakin tinggi dan resikonya besar, hal ini disebabkan antara lain karena buruknya infrastruktur irigasi dan tampungan air, kerusakan aliran sungai dan deforestasi meluas, konversi lahan sawah serta perubahan iklim. Sehingga hal ini yang menyebabkan sulit untuk melakukan swasembada.
Adanya alih fungsi lahan pertanian sangat mempengaruhi produktivitas hasil pertanian, diantaranya beras. Adanya kebijakan pemerintah dalam pembuatan tata ruang untuk penempatan sektor industri ataupun sektor pertanian. Yang mana untuk saat ini lahan lebih banyak digunakan untuk sektor industri dan perumahan.
Begitupun profesi menjadi seorang petani tidak banyak diminati, maka jumlah profesi petani semakin berkurang tiap tahunnya. Profesi ini terkesan kolot, sehingga berbondong memilih profesi sebagai buruh di pabrik atau menjadi budak korporat.
Adapun sudah menjadi seorang petani banyak yang gulung tikar, karena petani selalu dihadapkan dengan harga pupuk mahal, benih mahal dan obat-obatan yang tak kalah mahal. Sedangkan pada saat petani memanen hasil panennya, harga padi murah di pasaran karena pemerintah tidak menghentikan impor beras. Maka wajar banyak petani yang mengalami kerugian, disaat biaya produksinya lebih tinggi ketimbang laba yang di dapat.
Impor beras menjadi solusi pragmatis persoalan beras dan bukan mendasar. Bahkan cenderung menjadi cara praktis untuk mendapatkan keuntungan. Sangat wajar ini terjadi dalam sistem kapitalisme, karena yang menjadi dasar dalam membuat kebijakan yaitu dengan melihat keuntungan yang akan didapat. Jika memang kebijakan itu akan memberikan keuntungan yang menggiurkan, maka akan dilakukan walaupun kebijakan itu akan merugikan petani, misalnya adanya kebijakan impor beras.
Seharusnya negara berusaha untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan dengan berbagai langkah solutif dan antisipatif. Termasuk menyediakan lahan pertanian di tengah banyak alih fungsi lahan. Kemudian menghadirkan alat-alat mulai dari mesin pembajak, mesin tanam, mesin panen yang dapat membantu para petani yang kekurangan tenaga kerja. Dan semua itu adalah sebuah ilusi, jika masih menggunakan sistem kapitalis.
Islam menjadikan negara adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan pokok termasuk makanan. Oleh karena itu negara Islam akan mencari berbagai jalan agar terwujud kedaulatan pangan. Apalagi Islam akan mewujudkan negara adidaya sebagai cita-cita dalam perjalanan panjangnya.
Wallahu'alam bishshawab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar