Oleh: Fatimah Abdul (Pemerhati Sosial dan Generasi)
Semua orang pasti sepakat bahwa pembangunan suatu bangsa sangatlah diperlukan. Tanpa adanya pembangunan tentu kemajuan bangsa tidak akan terjadi. Perekonomian juga tidak akan bangkit. Namun, apa jadinya bila pembangunan tersebut harus mengorbankan harta benda rakyat sendiri? Rakyat yang sudah susah menanggung beban hidup, juga harus menanggung hutang negara. Ditambah lagi harus menanggung beban yang ekstra berat demi ambisi pembangunan yang membabi buta.
Diketahui saat ini penguasa tengah menggenjot pembangunan dimana-mana. Investasi pun dibutuhkan untuk mega pembangunan yang disebut dengan Proyek Strategis Nasional atau PSN. Akan tetapi, proyek yang kini dikebut di seluruh Nusantara faktanya menyisakan sesak dan kesedihan rakyat akibat tanah yang dijadikan sumber penghidupan dan tempat tinggal harus diserahkan untuk kepentingan pembangunan. Memang ada ganti atas tanah tersebut, tapi ganti rugi tidaklah menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat. Tidak adakah jalan lain selain mengambil hak tanah rakyat kecil?
Dilansir dari voaindonesia.com bahwasanya RI 1 kembali membagi-bagikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Namun, ada beberapa pihak yang menganggap bahwa upaya tersebut tidak akan benar-benar mampu mengatasi konflik agraria yang terjadi di tanah air. Diketahui konflik yang terjadi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Seiring dengan berlangsungnya Proyek Strategis Nasional, peningkatan ini seakan makin tak terkendali. Ada setidaknya sekitar 73 konflik agraria yang terjadi akibat Proyek Strategis Nasional era presiden Jokowi.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan ada 73 konflik agraria yang terjadi dalam kurun waktu delapan tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo akibat proyek strategis nasional (PSN).
Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menjelaskan konflik agraria itu terjadi di seluruh sektor pembangunan, mulai dari pertanian, tambang, hingga pembangunan properti (cnnindonesia.com, 24/09/2023)
Sekretaris Jenderal KPA juga menyebutkan proyek-proyek yang menyebabkan terjadinya konflik agraria tersebut diantaranya adalah pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, pembangunan Sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat, pembangunan bendungan Bulango Ulu Gorontalo, pembangunan PLTA di Pinrang dan juga proyek kawasan ekonomi khusus di Gresik serta masih banyak konflik lainnya yang menyebar di seluruh wilayah Nusantara.
Lantas bagaimana pembangunan yang ada dalam Islam?
Pemerintahan Islam yang berada di bawah naungan institusi Khilafah dengan Khalifah sebagai pemimpinnya menerapkan hukum syariah. Sementara hukum syariat Islam tidak mengenal investasi sebagai modal untuk pembangunan. Investasi baik swasta ataupun asing kedua-duanya sangat berbahaya bagi keberlangsungan tatanan pemerintahan. Investasi ini merupakan jalan bagi musuh-musuh islam yang ingin menjajah kaum muslimin, maka hukum investasi adalah haram.
Pembangunan dalam Islam sangat diperhitungkan dengan matang. Apakah pembangunan tersebut bersifat urgent "mendesak" ataukah tidak, apakah dana yang ada mencukupi ataukah tidak. Adakah dampak yang ditimbulkan merugikan masyarakat ataukah tidak. Semuanya diperhitungkan dengan sangat matang.
Dana pembangunan diambil dari Baitul Mal. Pembangunan ini bisa berupa jalan, jembatan, pasar, rumah sakit, pelabuhan, bandara, terminal sekolah dan masih banyak lagi lainnya.
Selain itu dana Baitul Mal juga dipakai untuk membiayai kesehatan masyarakat, sehingga untuk berobat atau bahkan untuk operasi dan rawat inap di rumah sakit semua ditanggung pemerintah.
Pun dengan biaya pendidikan rakyat, siapapun bisa mengakses pendidikan tanpa ditarik biaya. Baik muslim maupun non muslim semua memiliki hak yang sama. Dalam bidang transportasi pemerintah juga menganggarkan dana dari Baitul Mal.
Untuk membiayai semua itu tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dari manakah Dana Baitul Mal berasal?
Sumber pemasukan dana Baitul Mal berasal dari 3 jenis pemasukan. Yang pertama dari sektor individu bisa berupa zakat, hibah, sedekah dan sebagainya. Kedua, dari sektor umum yang berupa pengelolaan SDA yaitu tambang, minyak, gas, batu bara, hutan dan lain sebagianya. Yang terakhir dari sektor negara berupa jizyah, ghanimah, fa'i, usyur dan lain-lainnya.
Bila dipikir secara logika, dari sektor umum saja tentu sudah mendapatkan begitu besar penghasilan. SDA di negara ini ada begitu banyak dan berlimpah sehingga kekayaan tersebut akan mampu membiayai kebutuhan hidup rakyat. Belum lagi dari sektor zakat yang jumlahnya juga berlimpah. Sementara itu Allah SWT juga menjanjikan akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi bila manusia menerappkan hukum-hukum Allah SWT. Tentu keberkahan itu akan dapat mewujudkan kesejahteraan, keamanan dan ketentraman yang hakiki.
Tidak seperti kondisi saat ini, baru 100 tahun umat hidup tanpa hukum Islam, namun kerusakan di bumi sudah terjadi begitu hebatnya. Kerusakan akhlak manusia pun juga begitu parahnya. Kemaksiatan terjadi dimana-mana, pembunuhan, pemerkosaan, mutilasi, inses, perzinahan bahkan aborsi sudah seperti hal yang biasa. Belum lagi kondisi ekonomi yang sangat buruk, kehidupan semakin sempit yang semua itu mampu menuntun manusia berbuat kezaliman dan kemaksiatan.
Tunggu apa lagi wahai saudaraku? Tidakkah kita rindu terhadap penerapan hukum Islam secara Kaffah yang sudah terbukti berabad-abad lamanya mampu mensejahterakan umat dan membawa umat pada peradaban yang gemilang. Rosulullah telah mencontohkan bagaimana kita memulai dan berjuang untuk menerapkan hukum-hukum Allah SWT dalam kehidupan, maka sudah seharusnya kita mengikuti jalan yang Rosulullah Muhammad SAW tinggalkan jejaknya untuk kita tapaki. Insyaallah kehidupan yang islami dan di ridhoi (Allah Azza Wajalla) akan membawa umat kembali pada kejayaan yang hakiki. Wallahua'lam bishawab.[]
Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar