Oleh : Misita ( Pelajar )
Jum'at, 23 Oktober 2023 aksi demo buruh kembali terjadi, yang digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Demo ini dihadiri oleh ratusan buruh yang berasal dari sejumlah serikat yang bernaung di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Dalam aksi demo ini mereka menuntut kenaikan upah atau UMP sebesar 15% ditahun 2024.
Alasannya, karena Indonesia adalah negara yang termasuk kelompok negara menengah atas atau upper middle income country.
"Negara berpenghasilan menengah di kelompok atas minimal penghasilannya US$ 4.500. Kalau dikalikan Rp 15.000, dibagi 12 bulan jadi Rp 5,6 juta per bulan. Jakarta sekarang Rp 4,9 juta. Untuk menuju Rp 5,6 juta, upper middle income country masih kurang Rp 700.000 ya itu 15%. Jadi kita tidak mengada ada," ujar Presiden KSPI, Said Iqbal.
(www.cnbcindonesia.com, 27/10/23)
Said juga menyoroti kenaikan upah PNS, TNI/Polri 8% dan pensiunan 12%. Buruh setuju dengan kenaikan ini. Namun yang ia tidak setuju, jika kenaikan buruh sebagai pembayar pajak, lebih kecil jika dibandingkan dengan mereka yang dibayar melalui pajak. Karenanya, kenaikan upah buruh memang harus 15% atau harus lebih tinggi dari PNS.
(www.cnbcindonesia.com, 27/10/23)
Selain itu, biaya hidup yang makin tinggi dan naiknya harga pangan turut menjadi alasan para buruh menuntut kenaikan upah.
Adanya tuntutan kenaikan upah oleh para buruh saat ini, menunjukkan bahwa persoalan buruh belum mampu diselesaikan secara tuntas oleh penguasa.
Alasan utamanya bukan terletak pada hubungan antara pengusaha dan buruh. Melainkan terletak pada sistem ekonomi yang diterapkan di negeri ini.
Sistem ekonomi kapitalis yang digunakan saat ini telah mengeksploitasi tenaga buruh dan pekerja. Hal ini dibuktikan dengan kecilnya upah buruh yang diberikan, yang tidak sebanding dengan tenaga dan keahlian yang mereka keluarkan. Sehingga para buruh kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan akhirnya terjadi aksi demo oleh para buruh yang menuntut kenaikan upah.
Seperti inilah dampak dari penerapan sistem kapitalisme. Dengan aturan dari sistem tersebut, nasib buruh tidak akan pernah sejahtera. Berbeda dengan sistem Islam yang diterapkan oleh Khilafah.
Islam memilik sejumlah aturan untuk para pekerja yang jauh dari sifat zalim.
Penerapan upah dalam sistem Islam didasarkan pada nilai manfaat atau jasa yang diberikan pekerja kepada pemberi kerja.
Dengan demikian upah pekerja antar sektor dan antar profesi akan berbeda-beda.
Hal ini juga ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja.
Mereka juga dapat merujuk pada pendapat ahli ketenagakerjaan atau Khubara' mengenai jumlah yang sesuai dengan harga pasar tenaga kerja.
Adapun pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan merupakan tanggungjawab negara. Artinya kebutuhan dasar tersebut harus bisa di dapatkan atau dinikmati oleh seluruh rakyat di dalam negara Islam tersebut.
Selain itu, pendidikan, kesehatan dan keamanan akan diberikan kepada seluruh rakyat dengan tanpa memandang suku, agama, ras maupun wilayah tinggal mereka.
Seperti inilah konsep ketenagakerjaan dalam sistem Islam. Yang akan memberikan kedamaian dan kenyamanan bagi seluruh rakyat di negaranya. Karena semua aturan dalam Islam ini berasal dari Sang Kholiq, Allah SWT. Yang hanya akan terwujud dibawah Institusi Khilafah. Wallahua'lam bishawab. []
Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar