Oleh: Fatimah Abdul ( Pemerhati Sosial dan Generasi )
Bantuan sosial atau bansos memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mengingat susahnya mencari pekerjaan serta rendahnya tingkat pendapatan buruh sehingga membuat bantuan sosial sangat diharapkan. Adanya kemarau panjang juga membuat bahan pangan menjadi naik, ditambah melambatnya kondisi perekonomian yang semakin memperburuk keadaan. Namun sayangnya bantuan untuk rakyat miskin ini harus dikurangi oleh pemerintah. Hal ini berdasarkan pemutakhiran data dari Kemensos yang menjelaskan bahwa ada beberapa alasan yang melatar belakangi keputusan tersebut.
Pemerintah mengurangi 690 ribu keluarga penerima bantuan sosial (bansos) beras 10 kg per bulan dari 21,35 juta ke 20,66 juta. Jumlah tersebut dikurangi berdasarkan hasil evaluasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pihak-pihak terkait (www.cnnindonesia.com, 30/10/2023).
Rachmi Widiriani selaku Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas mengatakan bahwa koreksi data penerima bantuan didasarkan pada validasi dari Kemensos. Adanya sejumlah data yang dihentikan penyalurannya disebabkan karena telah meninggal dunia, pindah lokasi dan juga telah dianggap mampu.
Bantuan kepada rakyat miskin oleh negara selama ini telah menjadi polemik. Banyak keluhan terkait bantuan yang tidak tepat sasaran. Selain itu banyak juga warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Semestinya data warga yang telah dinyatakan meninggal dunia dialokasikan untuk warga yang belum mendapatkan bantuan. Sementara itu bagi yang telah pindah lokasi tempat tinggal, bukankah perpindahan domisili tidak merubah status warga kurang mampu menjadi mampu dimana pun mereka tinggal? Bukankah data mereka akan tetap ada dan terdeteksi? Bagaimana pula status warga penerima bantuan bisa berubah menjadi mampu bila kondisi perekonomian saat ini melambat? Ditambah lagi faktor melambungnya harga bahan-bahan pangan yang membuat upah para buruh/pekerja tidak ada artinya melawan harga-harga kebutuhan hidup tersebut.
Dalam sistem pemerintahan demokrasi, bantuan pangan hanya diberikan kepada rakyat kurang mampu (hanya sebagian, tidak seluruhnya). Hal ini disebabkan karena dana yang ada didalam anggaran pemerintah tidak mencukupi untuk pembiayaan bantuan pangan kepada seluruh rakyat miskin di Indonesia. Pos pemasukan anggaran pendapatan negara faktanya memang kurang mencukupi. Padahal sumber kekayaan alam yang ada di negeri ini sangatlah banyak. SDA Indonesia tidak dikelola sendiri oleh pemerintah melainkan diberikan kepada investor asing dan swasta dalam hal tata kelola sehingga hasil tidak maksimal dan rakyat tidak mendapatkan apa-apa. Rakyat justru dijadikan konsumen untuk membeli hasil SDA mereka sendiri. Sungguh ironi.
Sangat jauh berbeda dengan sistem pemerintahan Islam di bawah naungan Khilafah. Negara Khilafah berfungsi untuk mengurusi umat (riayatusy syuunil ummah). Negara wajib peduli dengan nasib rakyatnya. Ia berkewajiban menjamin kesejahteraan setiap individu dari rakyatnya tersebut melalui beberapa mekanisme baik langsung maupun tidak langsung. Jaminan terpenuhinya pangan sandang dan papan melalui mekanisme tidak langsung yaitu dengan penyediaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi para laki-laki supaya mereka bisa memenuhi tanggung jawabnya terhadap pemenuhan kebutuhan pokok keluarga. Dengan demikian tidak ada istilah perempuan sebagai tulang punggung keluarga, karena beban mencari nafkah ada pada kaum laki-laki. Selain itu negara juga wajib menyediakan kebutuhan kolektif bagi rakyatnya, menyediakan sarana pendidikan gratis bagi setiap individu. Kebutuhan akan kesehatan dengan biaya yang terjangkau bahkan cuma-cuma. Kebutuhan akan transportasi yang murah dan terintegrasi, aman serta nyaman. Tak lupa juga kebutuhan akan keamanan sehingga tidak ada rasa cemas dan was-was akan tindak kejahatan yang membahayakan keselamatan jiwa.
Biaya untuk menanggung semua kebutuhan rakyat diambil dari Baitul mal yang memiliki banyak sekali sumber-sumber pemasukan. Sumber pemasukan negara khilafah diantaranya ganimah, fai’, kharaj, usyur, jizyah, khumus dan juga tambang. Bahkan negara juga memiliki harta berupa tanah yang bisa diberikan kepada individu dengan syarat-syarat tertentu. Rakyat tercukupi kebutuhannya dan masalah kemiskinan pun dapat diatasi.
Bila semua kebutuhan telah tercukupi, apakah rakyat masih membutuhkan bantuan pangan?
Wallahua'lam bishawab.[]
Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar