Oleh : Fatimah Abdul (Pemerhati Sosial dan Generasi)
Sebagai umat Islam pasti mengetahui kisah masyhur yang terjadi pada kekhalifahan Umar bin Khattab. Adalah seorang yahudi tua yang rumahnya akan digusur oleh seorang Amr bin 'Ash yang saat itu menjabat sebagai gubernur Mesir. Sang gubernur hendak membangun sebuah masjid dan ternyata rumah yahudi tua ada dalam area tanah yang akan dirikan bangunan. Maka, terjadilah negosiasi antara sang gubernur dengan yahudi tua. Tanah ditawar dengan harga tinggi bahkan dua kali lipat dari harga awal, sang yahudi tua ngotot tidak mau menjualnya. Maka tangan besi Gubernur pun bertindak dan berniat untuk melakukan penggusuran. Mendengar penggusuran tersebut, maka yahudi tua pun meluncur mencari Khalifah yang saat itu dipegang oleh Umar bin Khattab sahabat dari Rasulullah Saw. Ia mengadukan nasibnya yang mengalami penggusuran proyek pembangunan masjid.
Sesampainya di kediaman Khalifah, yahudi tua itu terheran-heran melihat penampilan sahabat Umar bin Khattab yang sangat sederhana, tidak seperti pejabat tinggi pada umumnya. Setelah mendengar penuturan dan pengaduan yahudi tua itu, sang Khalifah pun marah besar. Disuruhnya Yahudi tua mengambil tulang di tempat pembuangan sampah, lalu menggaris tulang itu dengan pedang dan memberikannya lagi kepada yahudi tua untuk diserahkan pada sang gubernur Amr bin 'Ash.
Gemetar ketakutan seketika melihat tulang dan goresannya. Maka segera sang Gubernur mengembalikan sepetak tanah milik yahudi tua yang telah digusurnya. Begitulah sikap seorang pemimpin yang sesungguhnya. Mendengarkan keluh kesah rakyatnya dan bertindak adil. Tidak main-main dengan kekuasaan yang telah diamanahkan padanya.
Akan tetapi, nasib warga Rempang tidak semujur yahudi tua. Relokasi yang ditempuh pemerintah, nyatanya tidak membuat warga Rempang puas. Negosiasi tidak berjalan dengan baik. Ketidakadilan pasti ada di sana mengingat bahwa warga Rempang menolak keras upaya relokasi tersebut.
Warga menolak direlokasi demi memuluskan pembangunan proyek strategis nasional (PSN). Penolakan pun berujung bentrok warga dengan aparat gabungan TNI-Polri pada Kamis, 7 September yang lalu. (cnnindonesia.com, 19/09/2023)
Pengembangan kawasan ekonomi baru Rempang Eco-city di Pulau Rempang Kepulauan Riau seharusnya membawa keuntungan bagi warga. Tetapi faktanya justru pembangunan proyek strategis ini menimbulkan konflik.
Selain akan adanya pembangunan Rempang Eco-city, kawasan ini ternyata juga akan dibangun pabrik kaca terbesar kedua di dunia oleh perusahaan milik China yaitu Xinyi Group. Investasi proyek pabrik kaca raksasa milik China ini diperkirakan akan menelan biaya sebesar US$11,6 miliar atau sekitar Rp174 triliun.
Dilansir dari cnnindonesia.com, investasi proyek ini membutuhkan dana besar yaitu mencapai Rp381 triliun. Selain itu akan membutuhkan sekitar 306 ribu tenaga kerja dan diharapkan akan mampu memberikan dampak positif pada warga setempat. Namun, mengapa ada penggusuran?
Sebegitu pentingkah investasi ini sehingga penguasa berbuat semena-mena terhadap rakyat sendiri? Dalih pemerintah atas ketiadaan sertifikat tanah warga Rempang sungguh menyakitkan hati. Padahal jauh sebelum negeri ini berdiri rakyat Rempang sudah jauh lebih lama bermukim di sana.
Keberpihakan pemerintah terhadap para investor Cina jelas menunjukkan ketidakpedulian penguasa terhadap rakyat sendiri. Rezim oligarki ternyata lebih peduli pada para kapitalis bukan pada bukan pribumi. Seandainya Khilafah ada, tentu Rempang tidak akan begini jadinya. Seandainya Rempang berhadapan dengan penguasa Khilafah tentu tidak akan ada konflik dan air mata. Wallahua'lam bishawab.[]
Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar