Oleh : Heni Satika (praktisi pendidikan)
Menghilangnya pupuk dari peredaran bukan hanya terjadi kali ini saja. Masalah kelangkaan pupuk menjadi masalah yang berulang tiap masa tanam mulai tiba. Berganti cara dan metode yang dilakukan pemerintah tetap tidak bisa menanggulangi kelangkaan pupuk. Kali ini terjadi selisih sekitar 1,17 juta ton pupuk subsidi. Perbedaan tersebut berasal dari e-alokasi yang dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian (Kementan) sebesar 7.85 juta ton sedangkan realisasi kontrak dengan PT Pupuk Indonesia hanya 6.68 juta ton. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kementan sebagaimana dilansir oleh bisnis.com (30/8/2023) Ali Jamil direktur Prasarana dan Sarana mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena anggaran yang diberikan pemerintah hanya Rp 25 T. Sehingga dengan anggaran tersebut Kementan hanya bisa membeli sekitar 6.68 juta ton.
Kelangkaan pupuk akan sangat berpengaruh kepada petani. Mahalnya biaya produksi seringkali tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan saat panen tiba. Diperparah kebijakan pemerintah yang memperbolehkan impor saat panen raya. Masalah ini harus segera diatasi karena sumber pangan merupakan hal yang sangat urgent. Ketika sektor pangan kita bergantung pada asing maka bersiap-siaplah untuk hidup dalam hegemoni mereka.
Islam sangat memperhatikan masalah pertanian. Bahkan tidak diperkenankan lahan pertanian mati (tidak diolah) dalam waktu tiga tahun. Negara berhak mencabut kepemilikannya dan memberikan kepada orang lain yang bisa mengelolanya. Berbeda dengan sistem hari ini jangankan memberikan lahan kepada warganya perkara memberikan subsidi pupuk kepada petani sangat perhitungan. Sikap berbeda justru ditunjukkan ketika ada konglomerat kesulitan dana BLBI yang terkucur sejumlah 110 T itu hanya untuk segelintir orang. bandingkan dengan subsidi pupuk yang hanya 25 T untuk seluruh petani di Indonesia. Padahal keberlangsungan kehidupan kita tergantung kemurahan mereka untuk menanam padi.
Masalah pertanian erat kaitannya dengan benih unggul, pupuk yang murah, irigasi dan penanggulangan hama. Seharusnya ini semua tanggungjawab penguasa untuk memberikan pelayanan kepada rakyat. Bukan mengambil keuntungan atau menyerahkan tugasnya kepada pihak asing atau swasta.
Tidak ada jalan keluar dari krisis ini, jika tidak menerapkan sistem Islam. Sistem yang menumbuhkan sikap amanah dan takut hanya kepada Allah semata. Dan sistem tersebut pernah digunakan kurang lebih 1.300 tahun. Terbukti ketahanan pangan pada masa Khilafah terjamin. Pemimpinnya tidak saling menelikung uang rakyat. Wallahua'lam bishawab. []
Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar