Oleh : Nur Faktul
Nasi merupakan makanan pokok mayoritas masyarakat di Indonesia. Bahkan bisa dikatakan makanan yang wajib tersedia di meja makan. Kata sebagian orang tak kenyang jika belum menyantap nasi. Dengan demikian maka keberadaan beras sebagai muasal nasi sangatlah krusial ketersediaannya. Tak sekedar tersedia namun harusnya juga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun sayangnya fakta yang ada justru berkebalikan, harga beras kian hari justru melambung tinggi membuat rakyat menengah ke bawah sulit untuk menjangkaunya. Pekikan merdeka nyatanya tak berbanding lurus dengan kondisi masyarakat hari ini. Sungguh ironi memang, di balik kemerdekaan yang penuh euforia namun ekonomi rakyat begitu memprihatinkan.
Belakangan ini Badan Pangan melaporkan bahwa, harga beras medium naik Rp12.280/kg dan beras premium naik Rp13.960/kg. Harga itu merupakan rata-rata harian nasional di pedagang eceran. (CNBC Indonesia, 30-8-2023). Banyak spekulasi terkait penyebab utama kenaikan ini. Mulai dari penurunan pasokan beras akibat kemarau, lalu kekeringan lahan pertanian hingga adanya konversi lahan secara besar-besaran. Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman atau industri membuat luas lahan pertanian makin sempit. Dan kenaikan pupuk disinyalir juga berpengaruh pada kenaikan harga beras.
Tentunya hal ini akan berdampak negatif pada masyarakat. Penduduk yang berpenghasilan menengah ke bawah dapat dipastikan mengalami kesulitan untuk mendapatkan beras yang layak makan. Sebab problem di negeri ini tak hanya mahalnya beras. Sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan yang berujung banyaknya pengangguran semakin menambah tingginya angka kemiskinan. Mahalnya harga makanan pokok tentu saja kian memperuncing kondisi di masyarakat. Butuh solusi tuntas agar problem ini tak semakin berkepanjangan. Karena jika harga beras ini terus naik, bencana kelaparan dan krisis pangan bisa saja terjadi dan tidak segan-segan memakan korban. Sejauh ini para pemangku kebijakan memang berusaha untuk terus menormalisasi harga beras, namun nyatanya per hari ini harga pangan tetap saja mengalami kenaikan yang sulit untuk menurun.
Hal ini menunjukkan ketidakmampuan sistem kapitalisme dalam menyelesaikan kedaulatan pangan yang harusnya dapat mensejahterakan rakyat. Bukan malah mengikuti arahan para korporasi untuk menjadi regulator bagi rakyat. Akan sangat berbeda dengan sistem Islam ketika diterapkan. Dimana Islam mewajibkan seorang pemimpin negara (khalifah) untuk memenuhi seluruh kebutuhan pokok rakyatnya, terutama dalam kebutuhan pangan. Tidak hanya memperkirakan kecukupan, tetapi memastikan kebutuhan setiap individu dapat terpenuhi. Islam juga mengharamkan pemerintah mematok harga, tetapi Islam memiliki mekanisme agar ketersediaan pangan dan harganya tetap terjaga. Dalam sistem Islam negara dilarang bergantung pada pihak asing sehingga negara akan mampu berdaulat untuk ketahanan pangan. Dengan dengan penyediaan lahan pertanian dan meminimalkan alih fungsi lahan serta meningkatkan kualitas benih, pupuk, dan lain-lain. Negara juga akan mengatur distribusinya dengan memotong rantai distribusi hingga dapat meminimalkan biaya. Demikianlah Islam memberikan solusi terbaiknya untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Sudah semestinya negeri ini menjadikan sistem Islam sebagai rujukan dalam berkepemimpinan. Sehingga kesejahteraan rakyat mampu terealisasi tak sekedar jargon yang penuh ilusi. Wallahu a'lam bi shawab.
Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar