Oleh: Fatimah Abdul (Pemerhati Sosial dan Generasi)
Masyarakat dikejutkan lagi oleh berita atas kenaikan BBM non-subsidi mulai 1 September 2023 kemarin. Meskipun kenaikan terjadi hanya untuk BBM non-subsidi tetap saja kenaikan ini membuat masyarakat merasa terbebani. BBM merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Tanpa BBM maka mobilitas akan menjadi terganggu. Aktifitas ekonomi pun menjadi terhambat. Seharusnya pemerintah memberikan keringanan dengan pemberian harga yang murah pada masyarakat tanpa memandang apakah mereka berstatus miskin ataukah mampu secara ekonomi.
Namun, fakta berkata lain. Kenaikan demi kenaikan terjadi secara beruntun. Mulai dari kenaikan harga, kelangkaan hingga menghilangnya jenis-jenis BBM tertentu (semisal RON 88 atau premium). Keadaan ini jelas menambah kekalutan masyarakat dan mulai membandingkan harga BBM Indonesia dengan negara tetangga Malaysia. Harga BBM RON 95 (Pertamax Green/turbo) di Malaysia dibanderol dengan harga sekitar Rp 6.560 per liter berdasarkan finance.detik.com.
Tentu masyarakat awan mempertanyakan mengapa BBM negara tetangga Malaysia bisa lebih murah dan negara kita tidak mampu memberikan harga yang terjangkau?
Dilansir dari cnbcindonesia.com bahwasanya PT. Pertamina saat ini melakukan penyesuaian harga BBM adalah dalam rangka mengimplemntasikan Keputusan Menteri ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
Harga-harga BBM terbaru tersebut adalah sebagai berikut;
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamina Dex: Rp16.900 per liter, sebelumnya dibanderol dengan harga Rp14.350 per liter
Pertamax: Rp13.300 per liter, sebelumnya dibanderol dengan harga Rp12.400 per liter
Solar subsidi: Rp6.800 per liter
Pertamax Green 95: Rp15.000 per liter
Pertamax Turbo: Rp15.900 per liter, sebelumnya Rp14.400 per liter
Dexlite: Rp16.350 per liter, sebelumnya dibanderol dengan harga Rp13.950 per liter
Kenaikan-kenaikan ini jelas memberatkan masyarakat apa lagi harga-harga kebutuhan pokok pun ikut melonjak. Seperti harga beras misalnya yang saat ini tengah melambung tinggi. Harga per 5 kg bisa mencapai Rp 75.000, belum lagi harga lauk seperti harga ayam yang tembus dikisaran harga Rp 40.000 per kilo.
Bagi masyarakat dengan jenis pekerjaan buruh tentu kenaikan-kenaikan ini sangat memusingkan. Belum lagi bila terbentur dengan biaya pendidikan anak dan kesehatan. Sekali lagi kebutuhan akan BBM merupakan kebutuhan dasar rakyat. Seharusnya pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan harga yang murah atau bahkan gratis mengingat sumber kekayaan alam Indonesia sangatlah berlimpah. Namun hal ini menjadi sangat mustahil karena pemerintah mengadopsi sistem ekonomi Kapitalisme liberal yang mana SDA tersebut pengelolaannya justru diserahkan kepada swasta bahkan asing. Belum lagi negara diharuskan untuk mengikuti aturan internasional terkait harga BBM.
Dengan mengikuti aturan sistem Kapitalisme ini jelas negara kehilangan kedaulatannya dalam segala hal. Abainya negara terhadap riayah umat dalam hal ekonomi, pertanian, pendidikan, kesehatan, industri dan yang lainnya telah membuat hidup semakin susah. Sistem pemerintahan demokrasi hanya menempatkan penguasa sebagai regulator dan menjadikan rakyat sebagai konsumen bukan sebagai obyek yang harus diurus dan dilindungi. Rakyat seolah dibiarkan mencari penghidupan sendiri tanpa support pemerintah. Penguasa hanya sibuk dengan eksistensi parpol dimana mereka bernaung. Jabatan adalah hal yang paling utama untuk didahulukan. Lihat saja betapa menjelang pemilu para pejabat akan berlomba-lomba tebar pesona merayu rakyat untuk memilih mereka.
Rasulullah SAW bersabda;
“Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknati mereka dan mereka melaknati kamu.” (HR Muslim)
Berbeda dengan sistem pemerintahan dalam Islam yang menempatkan pemimpin sebagai pelindung bagi rakyatnya. Seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipimpinnya. Seorang pemimpin akan dituntut kelak di akhirat tentang jabatannya. Apakah ia memimpin sesuai dengan apa yang diinginkan Allah SWT (menerapkan hukum syariat) ataukah tidak. Apakah ia telah berbuat adil terhadap setiap kebijakannya terhadap rakyat ataukah tidak. Dengan demikian seorang pemimpin dalam Islam bukanlah sembarang orang yang bersedia maju hanya bermodalkan hawa nafsu saja.
Sistem Islam mewajibkan negara untuk menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah bahkan gratis. Hal ini menuntut pemberlakukan sistem Islam secara Kaffah (menyeluruh). Sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem kesehatan, sistem hukum, sistem muamalah, sistem keuangan dan sebagainya dimana dengan menerapkan sistem-sistem yang saling berkaitan dan saling mendukung tersebut akan mampu mewujudkan sistem kehidupan yang lebih baik.
Dalam hal pengelolaan SDA misalnya, Islam mengharamkan penyerahan pengelolaan atas SDA kepada swasta/asing karena memang sumberdaya alam adalah harta milik umat tidak bisa diberikan kepada investor melainkan hanya dapat diolah oleh negara dan hasilnya akan dikembalikan untuk kebutuhan rakyat. Sementara itu sumber-sumber daya alam di negeri ini sangat berlimpah, maka sudah pasti rakyat akan sejahtera dengan diterapkannya sistem pemerintahan Islam. Wallahua'lam bishawab. []
Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar