Oleh: Fatimah Abdul (Pemerhati Sosial dan Generasi)
Sebetulnya tidak terlalu mengejutkan apa bila saat ini DPR dan Parpol kehilangan kepercayaan karena memang reputasi kedua lembaga ini tengah diuji dengan berbagai kasus-kasus korupsi. Selain itu keberadaan DPR dan Parpol nyatanya tidak memberikan dampak yang berarti. Kebijakan yang dikeluarkan sebagai lembaga legislatif pun tidak memihak pada kepentingan rakyat. Bahkan rakyat seperti tidak mendapatkan hak-haknya. Anak-anak terlantar yang seharusnya mendapatkan perhatian pun luput dari penanganan negara. Banyak sekali oknum-oknum yang berlomba mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Inilah yang membuat kepercayaan publik terhadap DPR dan Parpol menjadi sangat rendah.
Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap sembilan lembaga negara. Dua terendah adalah dari sembilan lembaga tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik (news.republika.co.id, 2/7/2023)
Dalam survey dikatakan bahwa lembaga DPR mendapatkan prosentase kepercayaan publik sebesar 68,5%. Angka tersebut terbagi atas 7,1% yang sangat percaya, 61,4% cukup percaya. Sementara itu yang kurang percaya sekitar 26,6% dan yang sama sekali tidak percaya sekitar 3,1%.
Adapun tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik sebesar 65,3%, terdiri dari sangat percaya 6,6%, yang cukup percaya 58,7%. Sedangkan yang tidak percaya terdapat 29,5% dan yang tidak percaya sama sekali adalah 2,8%.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus anggota Komisi III DPR Habiburokhman menilai bahwa rendahnya kepercayaan masyarakat tersebut mengindikasikan tingginya ekspektasi akan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat. Terutama dalam mengerjakan tiga fungsi utamanya, yaitu pengawasan, anggaran dan legislasi.
"Jadi kita diharapkan ini bekerja sangat baik, sehingga kalau kita bekerja dengan biasa-biasa saja ya tetap itu tidak akan berpengaruh banyak, kita dituntut untuk bekerja luar biasa," ujar Habiburokhman (news.republika.co.id, 2/7/2023)
Sesungguhnya apa yang diharapkan masyarakat sangat sederhana yaitu para anggota DPR menjalankan tugas-tugasnya, semua amanahnya sebagai wakil rakyat sesuai dengan aspirasi. Apa yang diinginkan oleh rakyat adalah kemudahan agar hidup tidak mengalami kesulitan. Namun yang terjadi saat ini adalah mereka hanya menjalankan amanah dari partai masing-masing sebagai petugas partai. Kepentingan partai menjadi prioritas dan urusan rakyat menjadi terabaikan.
Fakta yang sangat miris terjadi adalah para pejabat partai yang duduk dalam anggota Dewan atau yang duduk dalam kursi pemerintahan justru sibuk memperkaya dirinya dan golongannya. Partai politik adalah lembaga non-profit, tidak menghasilkan keuntungan dalam proses aktivitasnya. Lantas bagaimana mereka justru memiliki kekayaan yang fantastis? Bagaimana kepercayaan itu bisa terbangun bila kondisi yang ada pada partai politik dan para anggota DPR tidak mencerminkan perbuatan yang berpihak pada rakyat?
Parahnya lagi rakyat hanya dimanfaatkan untuk mendulang suara saat menjelang pemilu. Partai politik rajin menebar janji-janji namun minim realisasi. Sehingga rakyat selalunya hanya mampu gigit jari.
Selain itu kualitas para kader juga patut untuk dipertanyakan. Rekrutmen yang tidak memperhatikan skill dan background, hanya mementingkan ketenaran atau bahkan hanya mementingkan modal dan semangat saja dalam berorganisasi. Hal ini sangat berbahaya karena tanpa skill dan ilmu yang baik dalam berpolitik akan melahirkan pejabat-pejabat yang tidak kompeten dan korup. Apalagi tidak adanya keimanan dalam diri anggota partai politik tersebut. Maka, di tangan para pejabat yang seperti ini negara berada pada ambang kehancuran.
Menumbuhkan kesadaran dalam berpolitik pada diri umat adalah sangat penting. Memahamkan arti politik yang sesungguhnya yaitu aktivitas meriayah umat, sehingga apa yang dilakukan fokus pada tujuan politik itu sendiri, tidak terpecah perhatiannya pada aktivitas yang lain.
Dalam Islam, menciptakan hukum bukanlah tugas manusia (pemimpin) tetapi ia hanya menjalankan hukum-hukum syariat. Tugas pemimpin dalam Islam adalah melegalisasi hukum syariat dan melegalisasi undang-undang. Sementara itu syariat sendiri juga mengatur rakyat maupun pemerintah supaya menjalankan peranannya masing-masing dengan baik. Syariat bertanggung jawab menetapkan, menerapkan, mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan syara' sehingga hukum syariat akan tetap ada sampai kapan pun.
Tidak seperti saat ini yang mana DPR memiliki wewenang menciptakan undang-undang yang notabene hanya sesuai dengan kepentingan penguasa dan pengusaha saja, bukan untuk kemaslahatan umat. Seperti halnya RUU Ciptakerja yang ditentang dan diprotes habis-habisan oleh rakyat namun tetap saja disahkan sebagai UU meskipun UU tersebut sangat merugikan.
Sangat jelas bahwasanya hukum dalam Islam bersumber pada Al-Quran dan as-sunnah yang ditetapkan oleh pemimpin/amirul mukminin/khalifah. Walaupun legislasi hukum ada di tangan Khalifah tetapi rakyat juga memiliki peran supaya roda pemerintahan tetap berada dalam koridor syariat. Jadi, kedaulatan ada di tangan hukum syariat dimana Allah SWT yang menciptakannya. Bukankah Allah Ta'ala Maha Mengetahui apa yang dibutuhkan hamba-hambanya?
Berbeda dengan sistem pemerintahan demokrasi, DPR lah yang memiliki kuasa menciptakan undang-undang berdasarkan kesepakatan bersama. Sehingga kebijakan apapun yang dikeluarkan tergantung pada kepentingan DPR (yang masing-masing memiliki status sebagai petugas partai) bukan pada kepentingan rakyat. Kinerja mereka tidaklah maksimal untuk kemaslahatan umat. Dari sinilah kepercayaan publik terhadap kedua lembaga pemerintah ini semakin memudar. Wallahua'lam bishawab. []
Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar