Oleh: Tri S, S.Si
Pemerintah mengumumkan pemberian subsidi mobil listrik berlaku pada 1 April 2023. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Sedangkan subsidi motor listrik dan konversinya telah berlaku pada hari ini (20/3/2023). "Selanjutnya, untuk KBLBB roda empat keatas termasuk bus, program yang kami sebut sebagai insentif fiskal akan diumumkan peluncuran kebijakannya tepat pada tanggal 1 April 2023," ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Senin. "Pada kesempatan yang baik ini, dapat kami jelaskan bahwa kebijakan program bantuan pemerintah untuk KBLBB roda dua baik motor baru maupun motor konversi sudah dapat diluncurkan. Saat ini proses finalisasi tengah kami rampungkan bersama," lanjut Luhut. Dalam pelaksanaannya, program subsidi mobil listrik ini akan berlangsung secara bertahap dan terukur. (KOMPAS.com, 20/03/2023).
Pemerintah beralasan bahwa dalam rangka membangun ekosistem industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Dengan adanya subsidi ini, diharapkan industri transportasi Indonesia dapat bertransformasi menuju Industri ramah lingkungan. Posisi Indonesia yang kuat di rantai nilai sumber daya mineral, baterai, serta kendaraan, akan menjadi ruang terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan demikian, sebagai negara net importir BBM fosil, jika mengadopsi kendaraan listrik di Indonesia masif, maka dapat mengurangi ketergantungan terhadap BBM fosil. Karena Indonesia adalah penghasil nikel (bahan utama pembuatan baterai) terbesar di dunia dan dianggap mampu memperkuat neraca perdagangan Indonesia. Namun tak semua masyarakat menyetujui hal ini, banyak pro dan kontra mengingat pemerintah sering memutuskan kebijakan sepihak.
Wajar jika protes berdatangan dari berbagai kalangan. Mengingat Defisitnya anggaran pemerintah ditambah lagi harus mensubsidi kendaraan listrik kebutuhan dan urgensinya masih dipertanyakan. Alasan pemerintah untuk mengurangi emisi karbon jelas mengada-ngada justru industri sektor energi lah yang paling banyak menghasilkan emisi karbon, di samping industri lainnya yang masih berproduksi. Lagi pula, mengurangi emisi karbon tak musti dengan memberikan subsidi pada kendaraan pribadi. Justru jika ingin mengurangi dari sektor transportasi, maka seharusnya transportasi umum lah yang dibenahi. Gubernur DKI jakarta juga turut berkomentar Menurutnya, degan subsidi ini selain tidak urgen dan membebani keuangan negara, dia memprediksi, dengan adanya kebijakan ini justru tingkat kemacetan semakin besar sebab penambahan kendaraan unit bertambah banyak.
Dengan demikian bukankah ini semua kontradiktif dengan banyak kebijakan yang dimaksudkan untuk mengurai permasalahan kemacetan? Bahkan, pemindahan ibu kota negara beralasan dikarenakan macet. Subsidi ini jelas sangat mengusik rasa keadilan dihati masyarakat, apalagi diberlakukan di tengah banyaknya pengurangan dan pencabutan subsidi bagi rakyat. Subsidi BBM, subsidi gas LPG 3 kg, subsidi listrik 900VA, subsidi saprodi pertanian, dsb. Selain itu, subsidi pemerintah pada konsumen mobil listrik dengan hanya membayar 1% PPN, sedangkan sisanya dibayar oleh negara, juga sangat menyakiti hati rakyat. Ini karena baru-baru ini Sri Mulyani justru menyetujui usulan Bank Dunia untuk menghapus pembatasan pajak PPN untuk sembako dan pendidikan demi pemasukan APBN. Sungguh, kendaraan listrik subsidi ini benar-benar salah sasaran.
Sungguh miris di negeri ini dunia sudah terbalik. Subsidi malah dari rakyat miskin untuk orang kaya dan para pejabat elite pembeli mobil listrik yang harganya puluhan juta bahkan miliaran mendapatkan Subsidi, tentu tidaklah mungkin rakyat yang hanya bisa makan senin kamis yang mampu membeli mobil listrik tersebut. Akan tetapi, seperti biasa bagaimanapun masyarakat berkoar-koar menentang, menolak kebijakan namun penguasa tetaplah tak bergeming, pemborosan uang negara untuk sesuatu yang tidak penting, bahkan menambah parah persoalan kemacetan. Dimanakah hati nurani pemerintah. Ironisnya, pejabat banyak pasang badan membela subsidi mobil listrik dan terus bernarasi bahwa ini adalah sebuah keuntungan buat rakyat. Sesungguhnya kondisi ini makin mengonfirmasi bahwa keberpihakan pemerintah bukan pada rakyat, tetapi pada pengusaha.
Dari kebijakan ini jelas yang diuntungkan adalah para korporat yaitu perusahaan besar. Semua kebijakan yang tidak pro rakyat ini sejatinya lahir dari sebuah sistem yaitu kapitalisme. Kapitalisme memberikan ruang adanya persekongkolan antara pemerintah (sebagai birokrat) dan pengusaha atau sering disebut korporatokrasi. Inilah pangkal malapetaka negeri ini. Karena fungsi penguasa hanya sebagai Regulator setiap kebijakan tergantung pada kepentingan pengusaha. Persoalan transportasi di negeri ini tak kunjung tuntas, oleh karena itu, sudah selayaknya campakkan sistem kapitalisme lalu gantikan dengan sistem Islam karena sudah terbukti telah mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Kebijakan dalam sistem Islam senantiasa akan berfokus pada kemaslahatan umat karena pemerintahannya independen dan bebas dari Intervensi aturan pengusaha. Dalam pemerintahan Islam kebutuhan dan pemenuhan hajat umat sepenuhnya dijamin oleh negara termasuk juga pemenuhan transportasi maka pengeluaran dan pos pemasukan bersumber dari baitul mal dan diatur sesuai syariat. Untuk Prioritas anggaran adalah kemaslahatan umat. Tidak akan ada ditemui untuk mobil listrik subsidi tatkala jalanan masih banyak rusak dan transportasi umum masih banyak yang buruk.
Memang kendaraan listrik merupakan terobosan baru yang patut diapresiasi. Namun, keberadaan teknologi dalam naungan kapitalisme bukanlah untuk kemaslahatan umat, melainkan kemaslahatan untuk segelintir orang kaya saja. Maka sebagian besar penduduk dunia akan terzalimi oleh kebijakan sepihak oleh penguasa. Oleh karenanya, bukan sekadar menolak subsidi untuk mobil listrik, namun rakyat juga harus menolak sistem yang melahirkan regulasi tersebut, yaitu kapitalisme. Kemudian ikut berjuang mengembalikan kehidupan dalam naungan Islam. Karena satu-satunya Sistem yang mampu menciptakan suasana keamanan, ketentraman dan keadilan bagi seluruh umat manusia, apakah dia muslim ataukah dia non muslim selama itu dalam naungan Islam akan terpenuhi seluruh kebutuhannya karena syari'at islam diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW untuk membawa keberkahan di langit dan di bumi. Detailnya pengaturan Islam, tidak hanya dijumpai dalam permasalahan semacam ini, tapi seluruh tata kehidupan manusia. Problematika yang mendera pun tidak diselesaikan secara pragmatis yang berpotensi memunculkan cabang permasalahan baru. Melainkan komprehensif sampai pada akarnya dan juga preventif.
Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar