Oleh: Ike Marliana (Pemerhati Sosial dan Generasi)
Drama Minyakita belum usai. Pedagang sembako masih mengeluhkan pembelian yang dibatasi bahkan menggunakan persyaratan bundling.
Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di Pasar Baru Bekasi, Senin (29/5/2023), produk Minyakita tersedia di beberapa lapak, namun jumlahnya tidak banyak.
Pedagang sembako bernama Via mengungkapkan, dalam seminggu dirinya hanya bisa menyediakan Minyakita dua dus (@dus berisi 12 pcs). Itupun dia dapatkan dari tangan ketiga yang artinya harganya lebih mahal dibandingkan dia beli dari tangan kedua atau agen.
"Minyak masih susah. Jadi kalau ke agen gitu ya harus dikawinkan dengan minyak lain, misalnya sama minyak resto. Kalau cuma Minyakita tidak dikasih. Jadi saya mengambil dari luar makanya lebih mahal. Karena dari tangan ke tangan," ujar Via saat ditemui MNC Portal Indonesia, Bekasi, Senin (29/5/2023).
Di pasaran, minyakita sulit didapat. Kalaupun ada harga mahal, selain itu juga dengan mekanisme bundling, beli minyakita harus juga beli produk lainnya.
Klaim pemerintah yang menjadikan minyakita sebagai solusi atas mahalnya minyak untuk rakyat kecil gagal karena minyakita masih mahal dan didapat.
Hal ini menunjukkan adanya kesalahan dalam regulasi distribusi apalagi dengan lemahnya kontrol pemerintah harga justru melambung di atas HET.
Adapun sistem Islam, dikatakan mampu menjawab persoalan demikian setidaknya karena dua poin.
Pertama, Islam memosisikan negara sebagai pihak sentral dalam setiap urusan umat. Fungsi negara adalah untuk mengatur umat manusia agar bisa hidup sejahtera dan bahagia dengan menjamin kebutuhan dasarnya. Kesejahteraan tidak diukur secara agregat, melainkan individu per individu. Dalam hal ini, negara wajib memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat.
Kedua, distribusi oleh negara. Migor termasuk ke dalam sembako (sembilan bahan pokok), artinya pangan yang sangat dibutuhkan umat. Alhasil, negara harus benar-benar mengurusnya, tidak boleh menyerahkan kepengurusannya kepada swasta. Keberadaan swasta boleh saja ikut andil, tetapi sifatnya sekadar membantu negara. Artinya, kendali penuh distribusi tetap ada di tangan negara.
Jika distribusi bahan pokok diserahkan kepada swasta, yang jelas akan terperdaya adalah rakyat. Distribusinya mengalir kepada yang memiliki uang saja. Oleh karena itu, kendali distribusi harus oleh negara dan hanya Khilafah yang memiliki kekuatan untuk mewujudkannya. Dengan kekuatan baitulmal dan penguasanya yang amanah, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya pun dapat tercipta.
Wallahu a'lam bish showab.
Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar