Oleh : Nur Faktul
Problem kemiskinan hingga detik ini masih menjadi salah satu masalah serius di negeri ini. Jika ditelisik lebih jauh maka wilayah timur seperti Papua merupakan contoh yang memiriskan hati. Di tengah melimpahnya SDA tak lantas membuat Papua menjadi sejahtera. Namun demikian, sepuluh tahun terakhir pemerintah sudah berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim di wilayah tersebut. Pemerintah mengklaim bahwa tingkat kemiskinan di Papua mengalami penurunan signifikan, yaitu dari 28,17% pada Maret 2010 menjadi 26,56% pada 2022. Sementara itu, Papua Barat juga mengalami penurunan dari 25,82% pada 2010 menjadi 21,33% pada 2022 (CNN Indonesia, 11-6-2023). Tentunya hal ini patut diapresiasi meskipun memang sangat-sangat lambat mengingat betapa berpotensinya SDA disana.
Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi terkaya dengan luas wilayah lebih dari tiga kali luas Pulau Jawa. Di sana tersimpan banyak cadangan alam yang bisa menjadi sumber pendapatan bagi negara, misalnya saja tambang Grasberg Tembagapura, Mimika, Papua yang mampu menghasilkan 1,37 juta pon emas. Ada juga komoditas hasil tembaga yang diproduksi Papua mencapai 1,34 miliar pon pada tahun 2022, cadangan gas alam mencapai lebih dari 500 miliar. Dan pertambangan minyak yang potensinya sangat besar, bahkan kapasitasnya mencapai ratusan barel per hari, (CNBCIndonesia, 12-01-2023). Dengan potensi tersebut harusnya Papua mampu lebih cepat dalam kesejahteraan dibandingkan wilayah lain namun faktanya justru berkebalikan. Lambatnya penurunan angka kemiskinan menunjukkan bahwa sistem saat ini memang tidak mampu mengatasinya, adapun solusi yang ditawarkan selalu tambal sulam.
Penyebab kemiskinan yang terjadi di sana karena salah urus oleh negara, yakni sistem yang diterapkan negara gagal mewujudkan kesejahteraan. Penerapan sistem ekonomi kapitalisme telah menjadikan sumber daya alam dikuasai para kapitalis sehingga kekayaan berputar pada segelintir orang saja. Sehingga rakyat tidak mampu mengakses sumber daya alam yang melimpah tersebut. Sistem kapitalisme meniscayakan kebebasan individu untuk mengelola SDA sedangkan penguasa hanya sebagai regulator. Dengan demikian sangat wajar jika dengan segudang potensi kekayaan alam di Papua tak membuat rakyat di sana menjadi yang terdepan bahkan berlarut-larut dalam jurang kemiskinan ekstrim. Berharap ada solusi tuntas dalam sistem kapitalisme saat ini tentu hanyalah mimpi.
Di dalam pengaturan sistem ekonomi Islam, kekayaan alam di Papua merupakan harta milik umum yang wajib dikelola oleh negara. Dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat berupa terpenuhinya kebutuhan primer tiap-tiap individu. Harta milik umum dilarang keras untuk dikelola individu sebagaimana dalam sistem kapitalis hari ini. Di dalam kepemimpinan sistem islam penguasa akan benar-benar menempatkan dirinya sebagai pengurus urusan umat. Dimana penguasa wajib memenuhi kebutuhan dasar seluruh rakyat tak hanya muslim namun juga non muslim yang hidup di dalamnya. Dengan pengelolaan SDA yang benar maka tak hanya Papua saja yang mampu sejahtera bahkan seluruh penduduk Indonesia. Untuk itu yang dibutuhkan Papua hanyalah sistem Islam untuk meniscayakan kesejahteraan disana, bukan sekedar program-program bantuan yang lambat. Sebab hanya dengan penerapan sistem Islam maka angka kemiskinan di negeri ini tak sekedar turun bahkan mampu terhapuskan. MasyaAllah, demikianlah kesempurnaan Islam dalam memberikan solusi untuk setiap detil problem kehidupan manusia baik individu, masyarakat hingga negara. Wallahu a'lam bi shawab.
Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar