Bebas Utang, Subsidi Hilang. Mungkinkah?

Oleh : Bunda Hanif

Apa yang harus kita pilih, jika diminta memilih utang lunas atau subsidi nol persen? Pasti bingung harus pilih apa ya? Sungguh amat disayangkan pilihan tersebut terlontar dari Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Deni Ridwan untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai utang negara. Menurutnya, jika subsidi dihilangkan, maka pemerintah tidak perlu berutang. Uang subsidi itulah yang akan dipakai untuk menutup utang. (Tempo, 14-6-2023)

Dari pernyataan beliau, kita sebagai rakyat tentu merasa seolah-olah rakyat adalah beban negara. Pemerintah seakan-akan terpaksa harus berutang karena harus memberi subsidi kepada rakyat. Jadi, solusi yang dianggap tepat jika ingin bebas utang adalah rakyat yang harus berkorban. Jika subsidi dikurangi atau dihilangkan sama sekali, bisa dipastikan semua kebutuhan barang dan jasa akan mengalami kenaikan. Saat ini saja, ketika subsidi masih ada, semua harga barang dan jasa sudah naik. 

Kondisi semakin parah dengan semakin sempitnya lapangan pekerjaan. Banyak rakyat yang sulit mendapat pekerjaan dan banyak pula yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Hasilnya, daya beli masyarakat menurun. Belum sampai di situ, masyarakat juga kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya. Jika ditambah lagi dengan harga kebutuhan pokok yang naik, tentunya masyarakat menjadi panik. 

Jika nantinya pemerintah benar-benar me-nol kan subsidi, masyararakat akan sulit membeli berbagai kebutuhan. Akibatnya, kemiskinan akan meningkat dan negara gagal mewujudkan kemiskinan ekstrem nol persen. Belum lagi dampak lain yang ditimbulkan seperti pencurian, perampokan, bahkan demonstrasi besar-besaran. Rakyat yang semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan tidak mungkin menempuh berbagai cara walaupun itu merugikan dan membahayakan orang lain. 

Kalaupun pemerintah akhirnya bisa melunasi utang, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti akan berutang kembali.  Krisis ekonomi yang makin parah bisa saja terjadi. Lagi-lagi rakyat harus gigit jari. 

Akar Masalah Sebenarnya

Masalah utang yang menumpuk, sebenarnya karena penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang berbasis riba, bukan karena pemberian subsidi kepada rakyat. Negara adidaya sebagai negara kapitalis sengaja menjerat negara-negara lainnya dengan utang. Peran mereka dalam politik ekonomi dunia telah membuat banyak negara kolaps. Dengan begitu, negara dipaksa berutang ke IMF atau negara lainnya. 

Dalam sistem kapitalisme, tujuan yang ingin dicapai adalah mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Apapun boleh dilakukan asal mendatangkan manfaat, tidak peduli halal haram.  Prinsip ekonomi kapitalisme adalah “berusaha sekecil-kecilnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya”. Dalam pandangan kapitalisme, meminjamkan uang dengan keuntungan itu merupakan hal yang benar, padahal riba atau tambahan inilah yang melahirkan masalah.

Sejatinya, rakyat bukanlah beban, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah. Negara wajib memenuhi semua kebutuhan rakyatnya. Pemerintah dalam hal ini merupakan pihak yang mendapat amanah untuk mengurusi kebutuhan rakyatnya. Memastikan semua rakyat mendapatkan haknya. Jadi, subsidi untuk rakyat bukanlah beban, melainkan sebuah bentuk tanggung jawab negara. Pemimpin dalam hal ini pemerintah kelak akan mempertanggungjawabkan semua tugasnya, tidak hanya dihadapan manusia, melainkan di hadapan Allah swt.

Dalam hadits yang diriwatkan Imam Bukhari, Rasulullah saw bersabda, “Imam yang diangkat untuk memimpin manusia itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya).”

Islam merupakan agama yang paripurna memiliki pandangan terhadap riba. Allah Taala mengharamkan riba, berapapun jumlahnya. Allah swt berfirman dalam QS Al-Baqarah:275, “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Berdasarkan Firman Allah taala dan Hadits Rasulullah saw, sebagai seorang muslim yang bertakwa seyogyanya memahami larangan ini. Aturan mengenai riba sampai kapanpun tidak akan pernah berubah, baik oleh individu, lembaga, ataupun negara. Hukumnya tetap haram. 

Negara perlu mengambil sikap tegas. Berani meninggalkan sistem kapitalisme dan seperangkat aturannya jika tidak ingin jatuh ke jurang lebih dalam lagi. Negara adidaya saja seperti Amerika dan Inggris tetap punya utang dan ekonomi mereka sempat mengalami kolaps. Hal ini menunjukkan bahwa kapitalisme adalah biang keladi utang. Lalu, apakah pengganti sistem rusak ini? Tentu saja sistem Islam. Islam satu-satunya solusi dari semua permasalahan, tidak terkecuali riba. Aturan Islam berasal dari sang Pencipta, bukan untuk mengekang manusia, melainkan untuk menjadikan manusia sebagai umat yang mulia. 

Jika kita menerapkan aturan Islam secara kaffah, maka segala bentuk akad batil yang menyertakan riba di dalamnya akan dihapus. Pembayaran utang pun tidak boleh dilebihkan dari pokoknya, karena termasuk riba. Dengan membayar pokoknya saja, dapat dipastikan utang negara akan segera lunas. Keuangan dalam sistem Islam didapat dari pengelolaan SDA serta pendapatan dari jizyah, kharja, fai, ganimah dsb. Pendapatan tersebut digunakan untuk keperluan administrasi dan memenuhi kebutuhan rakyat, seperti fasilitas umum, pendidikan dan kesehatan. 

Demikianlah solusi mengatasi utang negara yang semakin tinggi. Bukan dengan mengurangi apalagi menghilangkan subsidi, melainkan dengan menerapkan aturan Islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di ranah individu, melainkan sampai ranah negara. Dengan begitu negara akan terbebas dari utang dan kesejahteraan rakyat akan terwujud. 

Wallahu a’lam bisshowab

Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com