Oleh: Nur Faktul ( Pemerhati Sosial dan Generasi )
Belakangan ini pemerintah mulai memasukkan kendaraan mobil listrik sebagai barang kebutuhan di Indonesia. Alasan klisenya untuk menghemat pemakaian BBM dan juga mengurangi emisi karbon. Agar mobil listrik ini segera diminati, pemerintah memberikan kebijakan subsidi. Dengan subsidi tersebut, konsumen hanya akan membayar pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1%, sisanya (10%) akan ditanggung pemerintah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 38/2023. (CNN Indonesia, 12-5-2023). Menkeu Sri Mulyani mengungkap total anggaran subsidi pembelian kendaraan listrik ini adalah sebesar Rp7 triliun hingga 2024 nanti. Ditambah, ternyata bukan pengadaan mobilnya saja yang disubsidi, melainkan beserta biaya perawatan tahunannya pun disubsidi negara.
Maka wajar jika Anies Baswedan juga turut bersuara. Menurutnya, selain subsidi ini tidak urgen dan membebani keuangan negara, ia memprediksi persoalan kemacetan pasti akan makin besar akibat penambahan unit kendaraan yang makin banyak. Ini menunjukkan bahwa penguasa hari ini belum mampu membedakan prioritas, menyubsidi petani dan pertanian, ataukah menyubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya? Padahal sudah jelas bahwa pembeli mobil listrik ini tentu orang yang berduit. Hal ini tentu saja sangat mengusik rasa keadilan di hati masyarakat, apalagi diberlakukan di tengah banyaknya pengurangan dan pencabutan subsidi bagi rakyat. Subsidi BBM, subsidi gas LPG 3 kg, subsidi listrik 900VA, subsidi saprodi pertanian, dan sebagainya hingga kini terus dikurangi, bahkan dicabut.
Kesejahteraan siapakah yang sebetulnya dijamin oleh pemerintah, rakyat ataukah pengusaha? Faktanya justru terbalik. Subsidi malah dari rakyat miskin untuk orang kaya dan para pejabat eselon. Ironis memang, hidup di sistem kapitalis yang mana penguasa justru lebih berpihak pada korporat. Terlihat banyak pejabat pasang badan membela subsidi mobil listrik dan terus bernarasi bahwa ini adalah sebuah keuntungan buat rakyat. Padahal bila di cemati dari hulu ke hilir, yang diuntungkan dengan adanya subsidi kendaraan listrik tetaplah perusahaan besar bukan rakyat. Kebijakan seperti ini sejatinya muncul dari paradigma kapitalisme yang meniscayakan persekongkolan antara pemerintah (sebagai birokrat) dan pengusaha. Dan walhasil rakyatlah yang selalu menjadi korban ketidakadilan kebijakan penguasa.
Di dalam sistem Islam kebijakan akan senantiasa berputar pada kemaslahatan rakyat. Tidak akan ditemui subsidi untuk mobil listrik tatkala banyak jalanan masih rusak dan transportasi umum masih buruk. Sebab kemacetan yang terjadi saat ini juga bukan karena jalannya yang sempit sehingga terus dibuatkan jalan tol, melainkan akibat kepentingan bisnis sehingga kendaraan pribadi jauh lebih banyak dari kendaraan umum. Islam menempatkan transportasi umum sebagai kebutuhan umum yang wajib dipenuhi oleh negara. Sehingga alokasi dana besar akan digelontorkan baitulmal untuk memenuhinya, agar dapat diakses dan nikmati oleh semua kalangan dengan mudah. Sedangkan terkait emisi karbon, Islam akan sangat memperhatikan lingkungan sehingga tidak akan ditemukan pabrik-pabrik yang mencemari lingkungan seperti saat ini yang disebabkan kerakusan para korporat. Demikianlah Islam memberikan solusi terbaiknya. Agar kesejahteraan yang di dambakan umat mampu terwujudkan dengan nyata tak sekedar candaan. Kesadaran akan ketidakmampuan sistem hari ini harusnya makin membuka mata kita bahwa sistem Islam layak diperjuangkan agar diterapkan kembali dalam tatanan bernegara. Wallahu a'lam bi shawab.[]
Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar