Recent Posts

Beranda

Facebook

Cari Blog Ini

Random Posts

Recent Posts

Header Ads

Popular Posts

Comments

3-comments

Archive

Latest video-course

1-tag:Videos-800px-video

Campus

4-tag:Campus-500px-mosaic

About

This just a demo text widget, you can use it to create an about text, for example.

Testimonials

3-tag:Testimonials-250px-testimonial

Logo

Logo
Logo Image. Ideal width 300px.

Ads block

Banner 728x90px

Courses

6-latest-350px-course

Search This Blog

Politik Dalam Keadaan Baik Namun Rakyat Makin Tercekik

Jumat, 07 April 2023



Oleh: Fatimah Abdul ( Pemerhati Sosial Dan Generasi )

Sungguh mengejutkan, dilansir dari laman berita tirto.id hasil survey nasional
lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) menyebutkan bahwa kondisi politik
saat ini di Indonesia tidak begitu buruk. Sebesar 42% responden menilai kondisi 
politik hari ini baik, 1% menilai sangat baik. Kemudian, masih dalam 
survey yang sama menyebutkan bahwa sebesar 79% responden menilai kondisi 
politik pada hari ini tidaklah berdampak apa-apa ke kehidupan mereka. Lima persen 
sisanya menilai sangat tidak berdampak.

Pernahkan rakyat berpikir mengapa atau bagaimana bisa politik tidak berdampak 
pada kehidupan mereka? Padahal politik adalah aktivitas untuk memilih pemimpin 
yang sejatinya bertugas untuk mengurus negara dan rakyatnya? Sungguh ini 
tidaklah masuk logika.

Lantas apa fungsi penguasa bila tidak memberikan pengaruh dalam kehidupan 
rakyatnya. Tunggu dulu! Jangan-jangan survey yang dilakukan hanya untuk rakyat 
kecil atau rakyat biasa saja, karena nyatanya politik itu berpengaruh sangat 
besar dalam kehidupan banyak sekali para penguasa dan pengusaha. Mereka 
memiliki harta kekayaan yang luar biasa banyak. Kendaraan super mewah serta 
rumah besar indah bertingkat. Politik memberikan privilege yang luar biasa pada 
mereka dan anak-anaknya serta para kerabatnya.

Bisa dikatakan bahwasanya saat ini rakyat tidak terurus atau bisa jadi tidak 
diurus. Harusnya apabila aktivitas politik berjalan dengan semestinya (yaitu 
memilih para pemimpin ataupun pejabat yang mengurusi rakyatnya) maka rakyat 
harusnya sudah sejahtera bukannya justru malah merana.

Inilah bukti buruknya sistem pemerintahan demokrasi kapitalis yang mana 
kekuasaan ada pada pemilik modal saja.
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memilih pemimpin melalui pemilu. 
Pelaksanaan pemilu membutuhkan biaya yang sangat fantastis. Tahun ini saja 
rencana anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pemilu kurang lebih mencapai 
sebesar Rp 25,01 triliun yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN).
Untuk calon pemimpin sendiri tentu membutuhkan biaya yang banyak untuk 
kampanye. Bila tidak memiliki biaya dalam memuluskan hasratnya, maka 
diperlukanlah deal dengan para pemilik modal untuk membantu mengangkat calon 
tersebut ke kursi jabatan, (tentu dengan iming-iming imbalan). Biasanya imbalan 
berupa jabatan atau regulasi yang memudahkan proses suatu perusahaan untuk 
melakukan aktivitasnya. Akhirnya, para pejabat ini sibuk dengan aktivitasnya 
sendiri demi harta sehingga rakyat diabaikan. Pejabat yang seharusnya fokus 
mengelola harta kekayaan negara justru menggadaikannya kepada asing, 
menyerahkan pengelolaan aset negara kepada swasta sehingga hasil yang diterima 
rakyat sangatlah kecil dan tidak tersalurkan dengan baik dan merata atau adil. 
Itulah sebabnya rakyat tidak bisa merasakan dampak apapun dari keberadaan 
politik dan pejabat negara beserta aktivitasnya.

Bertolak belakang dengan sistem pemerintahan Islam/Khilafah. Politik dalam 
Islam adalah meriayah umat. Islam menempatkan pemimpin sebagai pengurus urusan 
rakyat. Seorang Khalifah bertanggung jawab atas kelangsungan hidup umatnya 
melalui penerapan hukum Syariat. Khilafah adalah jalan/metode dalam menegakkan 
hukum-hukum Allah SWT. Hukum Allah SWT adalah yang terbaik oleh karenanya tidak 
akan didapati aturan-aturan yang kontradiksi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman:

اَفَحُكْمَ الْجَـاهِلِيَّةِ يَـبْغُوْنَ ۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا 
لِّـقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ
"Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik 
daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?"
(QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 50)

Hukum tidak dapat dibeli, tidak ada budaya korupsi, penyalahgunaan jabatan dan 
sejenisnya. Para pejabat akan merasa takut berbuat yang demikian karena rasa 
takut akan azab Allah SWT yang akan ditimpakan atas perlakuan buruk selama 
menjabat/memimpin. Sedikit kesalahan pasti akan dipertanyakan dan dimintai 
pertanggung jawaban meskipun "hanya" seekor keledai yang mati terperosok akibat 
jalan yang rusak. Maka, hukum Syariat Islam akan benar-benar melahirkan 
pemimpin yang amanah dan taat kepada Allah SWT. Wallahua'lam bishawab. []

Note: Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar