Oleh : Nur Faktul ( Pemerhati Sosial Dan Generasi )
Biaya hidup yang tak murah pada hari ini mengharuskan para pencari nafkah peras keringat banting tulang demi memenuhinya. Mayoritas pekerja atau sebut saja buruh hingga detik ini masih saja dipertanyakan kesejahteraannya. Di tengah kondisi yang serba sulit, pekerja buruh masih saja dipersulit dengan berbagai kebijakan yang pada akhirnya membuat mereka pun terpaksa harus buka suara. Seperti belakangan ini, kalangan serikat buruh akan menggelar demonstrasi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada 21 Maret 2023 mendatang. Demo kali ini dalam rangka menolak aturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.
Dalam Permenaker tersebut, pengusaha dalam hal ini eksportir yang terdampak ekonomi global bisa memangkas upah buruh 25%. Tidak hanya itu, mereka juga bisa mengurangi jam kerja. Dikutip di dari www.cnbcindonesia.com. Astaghfirullah, sebegitu mirisnya nasib buruh di negeri ini. Alih-alih mensejahterakan, para pemangku kebijakan justru sibuk mempersulit rakyat dengan kekuasaannya. Mulai dari kenaikan upah minimum yang di bawah tingkat inflasi, polemik jaminan hari tua (JHT) yang baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun, sistem outsourcing yang minim kesejahteraan hingga gelombang PHK yang tengah mendera. Sungguh dalih yang mereka sampaikan sejatinya adalah bukti ketidakmampuan penguasa mengatasi problem ekonomi di tengah masyarakat.
Fakta ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih berpihak pada pengusaha kapitalis. Sehingga tak lagi sungkan mengeluarkan regulasi yang menzalimi kaum buruh. Ketundukan negeri ini pada sistem kapitalisme menjadikan para penguasa sebatas pelayan para korporat. Dalam sistem saat ini memanglah suatu keniscayaan, sebab para kapitalis lah yang menyokong para penguasa negeri ini untuk mencapai tampuk kepemimpinan. Maka tak heran jika mayoritas kebijakan berpihak pada mereka, sedangkan rakyat tinggal gigit jari menyaksikan pelaksanaan seluruh kebijakan ini tanpa bisa mengkritik apalagi sampai mengubah. Sungguh menyesakkan memang, hidup dibawah sistem kapitalisme demokrasi. Bukannya kesejahteraan yang didapatkan malah sebaliknya kedzaliman demi kedzaliman yang kian menyengsarakan.
Problem buruh dan pengusaha tentu akan sangat berbeda jika diselesaikan dengan sistem Islam. Di dalam Islam posisi buruh dan juga pengusaha adalah setara, tidak ada kastanisasi melainkan sama-sama sebagai hamba Allah yang wajib taat pada setiap syariatNya. Sehingga hubungan pengusaha dan pekerja terikat oleh satu kontrak (akad) yang adil dan bersifat saling rida di antara keduanya. Rida itu meliputi aspek upah, jam kerja, jenis pekerjaan, dan lainzz Ketika keduanya sepakat dan saling rida, barulah pekerjaan dilakukan. Dengan demikian, tidak ada pihak yang terpaksa dan terzalimi. Dan para pekerja mendapatkan upah sesuai dengan manfaat yang ia berikan, bukan disesuaikan dengan kebutuhan minimum. Sebab upah tersebut adalah hak pekerja dan wajib ditunaikan oleh pengusaha pada tanggal yang disepakati. Tak hanya itu, di dalam Islam negara juga wajib memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan, papan, kesehatan hingga pendidikan dengan segala kemudahan agar mampu dijangkau oleh setiap individu. Negara pun juga akan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan atau modal untuk wirausaha bagi para pekerja yang sekiranya kurang maksimal dalam upahnya untuk memenuhi kebutuhan. MasyaAllah, demikianlah detilnya sistem Islam memberikan solusi bagi permasalahan umat. Tidakkah kita semakin merindukan diterapkannya sistem Islam? Sebab hanya dengan sistem Islam lah kesejahteraan yang diimpikan umat dapat terwujudkan.
Wallahu a'lam bi shawab.
Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar