Limbah Freeport Bikin Repot

Oleh : Nur Faktul (Pemerhati Sosial Dan Generasi)

Dari sekian banyak kekayaan alam di Indonesia, Freeport adalah salah satu tambang emas yang sangat menguntungkan bagi pengelolanya. Sayangnya, negeri ini hanya mendapatkan secuil keuntungan sebab tak mau berupaya mengelola secara mandiri. Membiarkan asing menjadi pengelola adalah pilihan terbaik menurut mereka para pemangku kebijakan. Sungguh ironi memang, Papua yang menjadi tuan rumahnya justru hanya mendapatkan sisa-sisa limbah tailing yang merusak sungai-sungai di kawasan Mimika.

Koordinator umum Komunitas Peduli Lingkungan Hidup (Lepemawi) Timika, Adolfina Kuum mengungkap bahwa setiap hari Freeport membuang 300 ribu ton limbah tailing ke sungai. Akibatnya, masyarakat tidak lagi bisa mengakses transportasi sungai karena terjadi sedimentasi dan pendangkalan. Sebanyak 23 desa di tiga kecamatan terdampak, di antaranya sungai tercemar, warga mengalami krisis air, hilangnya mata pencarian, ikan mati massal, gangguan penyakit menular, pulau keramat hilang, sungai dan laut terdegradasi, serta desa-desa dikepung oleh limbah tailing, (VOA Indonesia, 1-2-2023). Padahal sungai adalah tempat penghidupan bagi masyarakat disana, namun apalah daya ulah korporasi justru menyebabkan banyak problem di masyarakat yang menambah kepedihan warga Papua. 

Pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini jelas adalah penguasa, sebab mereka lah yang memberi lampu hijau untuk eksploitasi tambang emas. Meskipun pembuangan limbah tailing mendapatkan izin dari pemerintah provinsi Papua, namun seharusnya pemerintah juga memikirkan dampak langsungnya terhadap kehidupan masyarakat Papua sehingga tidak asal memberi izin. Beginilah pengaturan di sistem kapitalisme, dimana keuntungan korporasi menjadi poin utamanya. Tidak peduli jika itu berakibat kesengsaraan kehidupan rakyat. Fakta eksploitasi dan penjajahan SDA asing di atas tanah pribumi bukanlah hal baru lagi. Rakyat Papua yang seharusnya merasakan dampak kekayaan alam malah mendulang penderitaan berkepanjangan selama lebih dari 50 tahun. Ini karena penerapan sistem kapitalisme yang membuka lebar pintu liberalisasi SDA dan investasi asing. Sistem kapitalisme yang rakus dan serakah akan selalu berujung pada kerugian banyak pihak, terutama manusia dan lingkungan.

Tentu saja hal ini akan berbeda jika diatur dengan sudut pandang sistem Islam. Dimana pengelolaan SDA dalam sistem islam berprinsip pada kemaslahatan umat. Pengelolaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan AMDAL agar tidak merusak lingkungan di sekitar dan wilayah pertambangan. SDA seperti barang tambang, minyak bumi, laut, hutan, air, sungai dan jalan umum yang itu tidak terbatas jumlahnya merupakan milik umum. Hal ini merujuk pada hadis Nabi ﷺ, “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud). Dan pengelolaan harta milik umum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pertama, masyarakat dapat memanfaatkan secara langsung seperti air, jalan umum, laut, sungai dan benda-benda lain yang itu bisa digunakan secara langsung oleh per individu. Dalam hal ini negara cukup melakukan pengawasan agar harta milik umum tidak menimbulkan mudharat bagi masyarakat. Kedua, negara harus mengelolanya secara langsung agar hasilnya bisa digunakan oleh masyarakat luas misalnya seperti tambang, minyak bumi, dll.

Yang terakhir, negara tidak boleh menyerahkan kepemilikan dan pengelolaan SDA milik umum kepada individu, swasta maupun asing dengan alasan apapun. Demikianlah sistem islam memberikan aturan yang gamblang dan jelas agar tatanan kehidupan manusia tidak semrawut sebagaimana saat ini. Pengelolaan yang di dasarkan pada syariat islam pasti akan membawa kesejahteraan yang diimpikan rakyat. Hanya saja, tidak diterapkannya aturan dalam tataran negara membuat umat muslim saat ini abai akan keadaan hari ini. Maka sudah saatnya umat muslim bangkit menyadarkan umat akan urgensitas sistem islam diterapkan di negeri ini sebagai solusi terbaik atas segala problem yang kita hadapi. Wallahu a'lam bi shawab.

Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com