Oleh: Japti Ardiani
Ketua Unit Kerja Koordinasi Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Muhammad Faizi, SpA (K) mengatakan, prevalensi kasus diabetes pada anak meningkat 70 kali lipat pada Januari 2023. Jumlah tersebut dibandingkan dengan jumlah diabetesi anak tahun 2010. "Pada 2023, angkanya meningkat 70 kali lipat dibandingkan pada 2010 yang ,028 per 100.000 dan 0,004 per 100.000 jiwa pada 2000," ujar Faizi dalam Media Briefing IDAI "Diabetes pada Anak" yang dilaksanakan secara daring, Rabu, 1 Februari 2023. IDAI mencatat, ada 1.645 anak dengan diabetes melitus yang tersebar di 13 kota di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Semarang, Yogakarta, Solo, Denpasar, Palembang, Padang, Medan, Makassar, dan Manado. Angka tersebut tidaklah sedikit, tetapi sangatlah banyak. Apalagi hal ini melanda para calon generasi bangsa ini. Belum lagi kasus tentang stunting yang melanda anak-anak juga, belum lagi gagal ginjal yang juga melanda mereka. Melihat kondisi seperti ini seolah olah tidak ada keamanan untuk mereka yaitu calon generasi bangsa ini (liputan6.com, 3/2/2023).
Sebelumnya, ramai juga diberitakan tentang kasus penculikan anak perempuan berusia 6 tahun di Jakarta Pusat. Sang ibu menceritakan bahwa selama hampir sebulan diculik, sang anak kerap diperlakukan keji oleh si penculik yang tak lain adalah seorang pemulung mantan napi. Mulai dari dipaksa memulung siang dan malam hari. Dibentak hingga dipukuli (Detiknews, 4/1/2023).
Kasus-kasus ini menambah deret panjang betapa bahaya selalu mengintai anak dan perempuan. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk regulasi tentang perlindungan anak dan perempuan. Namun kasus serupa terus saja berulang kembali. Hal itu menunjukkan mandulnya sistem hukum yang ada, yang tak mampu memunculkan kesejahteraan terhadap anak-anak. Belum lagi biaya BPJS yang kapan hari sudah di naikkan, kebutuhan pokok juga ikut naik. Dan semua itu terjadi seolah-olah tidak ada solusi lain lagi, dimana penguasa hanya menginginkan keuntungan semata tanpa melihat apa kebijakan yang diambilnya bisa membuat rakyat bahagia bukan malah berduka. Hal ini bisa dipahami karena regulasi yang ada lahir dari pemikiran manusia yang lemah. Ditambah lagi dengan rusaknya kepribadian manusia akibat penerapan sistem sekuler.
Ya, sekulerisme. Paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Agama hanya dianggap urusan pribadi. Sehingga tidak boleh mengatur urusan di ranah publik. Maka tak heran jika lahir manusia-manusia pemuja kebebasan yang kebablasan. Boro-boro takut dosa, apapun dilakukan yang penting nafsu terpuaskan. Dari sini nampak jelas bahwa kesehatan dan keamanan yang merupakan kebutuhan komunal yang wajib diwujudkan negara masih belum menjadi prioritas. Abainya negara atas keselamatan rakyatnya adalah salah satu bukti lemahnya negara sebagai junnah atau pelindung rakyat. Bahkan keamanan kini menjadi salah satu objek kapitalisasi, sehingga tidak semua rakyat mendapat jaminan kesehatan, keamanan dan perlindungan. Inilah konsekuensi penerapan sistem kapitalisme sekuler di negeri ini. Dimana agama tidak bisa ikut campur memutuskan suatu perkara didalam kehidupan duniawi.
Hal ini jauh berbeda dengan Islam, aturan yang berasal dari wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw. adalah agama yang sempurna dan peripurna. Islam memiliki keunggulan dalam mengatur seluruh lini kehidupan manusia, tidak ada cacat dan kekurangannya. Begitupun Islam dalam mengatur kebutuhan rakyat, akan berpedoman kepada syariat Islam. Pengaturannya yang sistemis dan diampu melalui format negara Khilafah. Ini sebagaimana tuntunan Rasulullah saw., “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Contohnya, Khilafah akan mampu mandiri dalam mewujudkan ketahanan pangan. Khilafah akan memastikan stok pangan masyarakat tidak selalu impor. Karena impor pasti akan membebani anggaran negara. Begitu juga dengan kesehatan terutama kesehatan anak-anak. Islam sangat menjamin akan gizi, dan kesehatan masyarakat dimana itu semua gratis. Sehingga rakyat tidak terbebani.
Namun aturan ini hanya ada dalam negara Islam yang menerapkan aturan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Islam menjadikan negara sebagai raa’in, yaitu pihak yang memenuhi kebutuhan rakyat. Maka kebijakan yang dibuat pun untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan menggunakan politik ekonomi Islam. Dengan sistem Islam pula berbagai regulasi pemenuhan kebutuhan masyarakat mulai produksi sampai distribusi akan diberlakukan dalam perundang-undangan negara yang mengurusi rakyatnya. Dalam sistem Islam juga negara bertanggung jawab dalam masalah stabilisasi pasar, penyediaan gizi terbaik untuk calon generasi, penyediaan tempat kesehatan yang gratis juga. Tidak hanya itu, masalah perut rakyatnya pun negara wajib memastikan bahwa kelaparan tidak melanda rakyatnya. Sehingga negara wajib memastikan ketersediaan barang bagi setiap rakyatnya dengan tanpa menyulitkan, bukan seperti saat ini dimana rakyat terpaksa harus mandi keringat darah memenuhi kebutuhannya tanpa ridha.
Pemimpin seperti ini hanya akan lahir dari sistem yang sempurna. Sistem yang menyadari sepenuhnya, bahwa amanah kepemimpinan, urusannya tidak sebatas dunia. Maka, jika kita sudah merindukan kemaslahatan, keadilan, kesejahteraan, keamanan, dan lain lainnya, maka tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada sistem Islam. Wallahu a’lam bi ash showab.
Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar