Oleh: U. Fahmiidah
Hanya saja untuk kondisi kekinian, pembangunan infrastrukur masih dihadapkan pada ketimpangan dan berbagai hambatan. Fakta besarnya korupsi menjadi salah satu penghambat bagi pembangunan infrastruktur itu sendiri. Artikel dari kompas.com pernah menuliskan bahwa sejak tahun 2020 hingga Maret 2021 terdapat 36 kasus korupsi infrastruktur [1].
Ada yang menilai bahwa proyek infrastruktur menduduki peringkat atas kategori lahan basah praktik korupsi. Maka tidak berlebihan jika muncul dugaan bahwa proyek infrastruktur dipelintir menjadi mesin uang yang menggiurkan bagi oknum tertentu, mendapatkan uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat.
Akibatnya tidak mengherankan bila dijumpai proyek berdana fantastis namun realita jadinya jauh dari bayangan. Terlebih fokus pembangunan kadang terkonsentrasi pada satu objek, sementara objek terkait lainnya kurang diselaraskan. Berjamurnya tol darat misalnya, belum diimbangi dengan optimalisasi infrastruktur jalur laut.
Imbasnya distribusi barang belum seoptimal harapan, sebab kapasitas pengangkutan via darat tidak sama dengan kapasitas via laut dalam sekali angkut. Akibatnya biaya yang diperlukan untuk distribusi darat masih relatif besar, sehingga tak heran bila harga produk lokal yang terdistribusi via darat kalah saing bila dibandingkan serbuan produk impor yang sekali datang langsung rombongan via laut.
Selain kendala korupsi dan belum merata, kendala lain yang dapat dirasakan adalah bahwa pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati masyarakat luas kadang-kadang seperti kalah prioritas bila dibandingkan proyek yang berorientasi bisnis (kepentingan sekelompok orang saja). Misalnya, seberapa besar dana yang dikucurkan untuk membuat sirkuit dadakan? Siapakah yang dominan menikmati fasilitas penunjang yang juga turut dibangun di sekitar lokasinya? Apakah semua masyarakat dapat mengakses dengan mudah? Bukannya untuk mewujudkan area tersebut tak sedikit masyarakat yang harus merelakan lahannya dengan kompensasi tertentu?
Padahal pada saat yang sama infrastuktur yang nyata-nyata dipakai masyarakat secara langsung banyak yang membutuhkan perhatian khusus. Terutama infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan yang usia kemulusan aspalnya seringkali tidak tahan dengan derasnya guyuran hujan. Tiga kendala di atas rupanya masih diperberat dengan masalah pendanaan.
Sering kali dana menjadi alibi bagi tersendatnya pengajuan perbaikan atau pengadaan infrastruktur baru. Kerusakan yang ada terpaksa harus menunggu waktu untuk perbaikan hanya karena belum ada dana. Jikalau dana sudah ada, maka juga belum menuntaskan persoalan. Selain karena rawannya korupsi, juga karena dana yang tersedia biasanya berbasis utang.
Jamak diketahui bahwa untuk masa sekarang ini sulit mencari debitur yang rela memberikan pinjaman dengan tanpa imbalan. Entah imbalan berupa materi (misalnya bunga), atau imbalan berupa akses non materi (misalnya kebijakan yang pro pada keperluan debitur). Maka sekali lagi tidak mengherankan bila konon ada infrastruktur yang dibangun dengan dana besar, ujung-ujungnya dikabarkan berpindah kepemilikan kepada asing atau swasta.
Referensi berita:
1. https://www.kompas.com/properti/read/2021/03/16/220000821/ada-36-kasus-korupsi-infrastruktur-pengamat-minta-kementrian-pupr?page=all
Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com
Sumber gambar: http://pngtree.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar