Oleh : Bunda Hanif
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menekankan pentingnya pemenuhan pemenuhan gizi keluarga guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak. (Muslimahnewsid, 21/10/2022)
Pernyataan Kemenko PMK perihal program pemenuhan gizi keluarga tersebut tampak seiring dengan peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2022 yang diperingati setiap 16 Oktober.
Pada peringatan HPS tahun ini mengusung tema “Leave No One Behind; Better Production, Better Nutrition, a Better Environment and A Better Life” (Tidak Meninggalkan Siapa pun di Belakang, Produksi yang Lebih Baik, Gizi yang Lebih Baik, Lingkungan yang Lebih Baik dan Berkualitas).
Kenapa tema tersebut yang diambil pada peringatan HPS? Karena saat ini dunia sedang menghadapi tantangan besar ketahanan pangan akibat konflik, krisis ekonomi, darurat iklim, degradasi lingkungan dan dampak lanjutan dari Covid-19.
Masalah pangan menjadi masalah yang serius sejak dua tahun terakhir. Pada tahun 2019, jumlah orang yang rawan pangan 135 juta orang dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 193 juta orang dan menjadi 828 juta orang pada 2022.
Mengutip laman resmi Kemenko PMK (09/10/2022), Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, selain tentang penanganan stunting dan revitalisasi pendidikan vokasi, adalah kemiskinan ekstrem.
Kemiskinan ekstrem yang terjadi akibat dari tingginya harga pangan. Pemerintah tidak berhasil mengerem lajunya harga pangan. Harga berbagai bahan pokok meningkat tajam sejak awal 2022. Inflasi pangan diperburuk dengan terjadinya inflasi energi, sehingga membuat daya beli masyarakat semakin tersendat.
Angka kemiskinan ekstrem dan stunting menunjukkan bahwa penduduk Indonesia masih jauh dari status sejahtera. Peluncuran BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM juga tidak bisa dikatakan benar-benar bantuan dari pemerintah. Karena pada faktanya BLT merupakan perputaran harta dari rakyat oleh rakyat.
Program-program yang diluncurkan pemerintah semisal posyandu lansia, remaja, serta bayi dan balita; juga BLT, PKH, dsb nyatanya tidak mampu menjangkau kebutuhan masyarakat individu per individu. Program yang hanya diberikan sebulan atau beberapa bulan sekali mustahil bisa memenuhi kebutuhan akan biaya hidup yang berlangsung setiap hari. Apalagi dengan jumlah rupiah yang diterima tidak realistis dengan harga-harga kebutuhan pokok. Dan pada akhirnya program tersebut akan berakhir.
Lalu bagaimana dengan program pemerintah mengenai pemenuhan gizi keluarga? Sungguh merupakan wujud nirempati pemerintah kepada rakyatnya. Bagaimana mungkin rakyat dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarganya di tengah krisis ekonomi yang kian mencekik? Untuk bisa makan saja sudah bagus.
Masalah ekonomi yang kian pelik, tidak lain dan tidak bukan akibat diterapkannya sistem kapitalisme. Sistem ini telah merusak tatanan kehidupan manusia. Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya ibarat pedagang dan pembeli. Sistem ekonomi ini pulalah yang meniscayakan struktur / mekanisme harga sebagai indikator utama pendorong laju produksi sekaligus penentu distribusi barang dan jasa. Pada sistem ekonomi kapitalisme, rakyat yang pendapatannya banyak bisa membeli barang lebih banyak.
Ekonomi dalam pandangan kapitalisme bertujuan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya bukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat apalagi mensejahterakan. Berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Negara bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Tidak hanya kebutuhan pokok saja, tetapi juga pendidikan dan kesehatan.
Kesejahteraan bukan hanya milik orang yang memiliki banyak harta, tetapi merupakan hak setiap individu. Allah SWT berfirman dalam QS Al Hasyr ayat 7,”…supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu.”
Dari ayat tersebut meniscayakan distribusi kekayaan bagi setiap individu masyarakat, dan itu hanya bisa diterapkan dalam sistem ekonomi Islam. Berbeda dengan konsep kapitalisme. Mendapatkan kekayaan atau keuntungan sebesar-besarnya adalah tujuan utamanya, meskipun ada banyak pihak yang dirugikan. Sehingga tidak heran jika kesenjangan sosial dan ekonomi antara si kaya dan si miskin begitu lebar.
Penerapan sistem ekonomi Islam berdasarkan syariat Allah dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah dan dilaksanakan oleh negara Islam (Khilafah). Sistem ini juga meminimalkan segala bentuk kecurangan maupun buruknya sistem distribusi. Oleh sebab itu, pemenuhan gizi keluarga dalam sistem ekonomi Islam bukanlah hal yang mustahil. Jangankan satu orang yang stunting, ada satu orang yang tidak bisa makan saja merupakan alarm keras betapa buruknya distribusi harta dan ini harus segera menjadi perhatian penguasa. Sungguh kondisi yang amat kita rindukan.
Wallahu ‘alam bisshowab
Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar