Oleh: Nur Faktul (Pemerhati Sosial dan Generasi)
Setiap kali waktu Pemilu datang, masyarakat selalu menantikan adanya kesejahteraan nyata dengan hadirnya pemimpin baru. Berharap mampu mengentaskan segala problem yang tengah dirasakan rakyat, mulai dari kemiskinan, pengangguran, mahalnya harga pangan, mahalnya biaya pendidikan, rusaknya moral pemuda, dan segala problem lainnya yang blunder sebab tak pernah ada ujung solusi yg tuntas dari negara. Namun sayangnya, berulang kali pergantian pemimpin hingga hari ini selalu saja harapan rakyat hanyalah mimpi semata tak kunjung menjadi nyata. Bahkan bisa dikatakan makin jauh panggang dari api. Tersebab itu pula ketika pemilu, rakyat pun hanya percaya dengan apa yang di depan mata. Tak peduli lagi jangka panjangnya seperti apa. Bisa dilihat bahwasanya masyarakat hanya tertarik dengan calon yang disodorkan parpol ketika mereka memberikan banyak recehan rupiah ataupun sembako misalnya. Janji manis yang digaungkan parpol pun tak lagi jadi soalan, entah kelak terlaksana ataupun tidak. Yang terpenting siapa saja yang mampu memberi banyak dialah yang mampu menarik suara rakyat. Memang beginilah faktanya.
Karena inilah dana pemilu bisa dikatakan tidaklah murah. Maka wajar jika parpol menggandeng para pemodal untuk mencapai tujuannya, yakni memenangi kontestasi pemilu ini. Tak hanya dari pemodal, bantuan dana parpol juga diambil dari APBN harapannya agar parpol bisa lebih mementingkan urusan rakyat bukan hanya kepentingan para pemodal. Sebagaimana yang diusulkan oleh Mendagri Tito Karnavian dana bantuan partai politik (parpol) naik tiga kali lipat dari Rp 1.000 menjadi Rp 3.000 per suara. Usulan untuk anggaran 2023 itu ia sampaikan dalam rapat dengan komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu(21/09/2022). Meskipun hal ini dinilai kurang tepat oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), namun usulan ini dianggap mampu mengatasi pendanaan parpol yang selalu bergantung pada pemodal. Dan mengurangi besaran iuran dari kader yang menduduki kursi. Menurutnya, kebijakan ini akan membuat parpol bisa lebih objektif dalam pengambilan keputusan. Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Umay, juga menilai usulan ini kurang tepat, terlebih di tengah krisis keuangan dan kenaikan BBM. Pemerintah seharusnya memprioritaskan kebutuhan masyarakat terlebih dahulu. Menaikkan dana parpol hingga tiga kali lipat merupakan kebijakan yang tidak pantas.
Keberadaan parpol sejatinya sangatlah penting untuk kemaslahatan rakyat. Selain itu parpol juga berperan aktif mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, praktik politik di negeri kapitalis sekuler saat ini menjadikan interaksinya berorientasi pada materi semata, tak terkecuali pada parpol. Usulan kenaikan dana parpol tentu merujuk pada hal ini, meskipun alasan yang dilontarkan terlihat manis demi kebaikan rakyat tapi faktanya tetap saja membuat APBN kian jebol. Apalagi di tengah gempuran kesulitan ekonomi rakyat, sungguh sangat keterlaluan jika kebijakan ini benar-benar direalisasikan. Sebenarnya wajar jika saat ini parpol membutuhkan banyak dana demi memenangkan kader yang diusungnya, sebab sedikit saja berkurang dananya akan ditinggal oleh peminatnya. Disinilah letak kesalahan makna politik di sistem kapitalis, standar materi akan menjamurkan pejabat yang terjerat korupsi sedangkan rakyat hanya kecipratan remah remahnya saja. Lagi-lagi karena sarat kepentingan dalam sistem ini sangatlah diutamakan, alih-alih sibuk memikirkan mengentaskan problem umat mereka justru sibuk mencari cara bagaimana mengembalikan sokongan modal tanpa mengurangi jatah rupiah mereka.
Di dalam Islam kedudukan parpol berasal dari definisi politik bermakna "mengurus urusan rakyat". Dalam pelaksanaan fungsinya parpol harusnya mengedukasi masyarakat untuk memahami apa saja yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka, jika ada kebijakan yang jauh dari kemaslahatan rakyat maka parpol berkewajiban muhasabah terhadap penguasa. Keberadaan parpol tegak atas dasar amar makruf nahyi mungkar, serta selaras dengan aktivitas dakwah dan muhasabah.
Wallahu a'lam bish showab.
Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar