Oleh: Umi Fatih
Beban hidup rakyat makin berat ditambah lagi pada Jumat 7/10 dikabarkan tarif tol naik di 30 ruas yang berlaku di pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali dan Sulawesi. Selain itu rakyat juga dihadapkan pada kenaikan harga beras, cabe, minyak goreng dan telur.
Di tengah melambungnya harga barang, sekitar 7000 butuh di Jabodetabek pada 4/10 kemarin menggeruduk istana negara di Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut buruh menuntut harga BBM turun, menolak omnibuslaw ciptaker dan menuntut kenaikan upah sebesar 13% pada tahun 2023.
Berdasar pengalaman selama ini rakyat pesimis akan mendapat bantuan pemerintah agar rakyat dapat hidup layak. Karenanya rakyat melakukan aksi meski hal itu sering tak mengubah kebijakan negara. Sebenarnya negara bukan tidak mendengar jeritan rakyat, tapi telinga mata dan hati mereka sudah tertutup oleh kapitalisme.
Kapitalisme telah membuat negara takluk pada korporasi yang terbukti dengan diadopsinya resep-resep IMF seperti penghapusan subsidi yang nyata-nyata akan menyengsarakan rakyat. Negara juga tidak berkutik terhadap kapital yang sudah memonopoli kebutuhan pangan dan menguasai Sumber Daya Alam.
Kesejahteraan tidak akan pernah dirasakan oleh rakyat selama kapitalisme masih berkuasa. Karena itu rakyat butuh sistem alternatif, sistem yang bisa menyejahterakan dan juga menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya, yaitu sistem khilafah yang terlahir dari ideologi Islam.
Karena khilafah adalah periayah atau pengurus karena Allah dan Rasulullah telah memerintahkannya.
Rasulullah bersabda " Siapa saja yang diangkat Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian dia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan bagi dirinya surga". HR Al Bukhori dan Muslim.
Karena itu untuk menyelesaikan masalah tersebut semua akan tuntas karena khilafah menerapkan sistem ekonomi Islam. Untuk masalah buruh khilafah juga punya solusi karena dalam sistem ekonomi Islam ada yang disebut akad atau kontrak ijaroh. Akad ijaroh akan mengikat antara pengusaha dan pekerja dengan asas saling menguntungkan.
Pengusaha mendapat untung dengan jasa dari pekerja dan buruh pun diuntungkan dengan upah yang mereka dapatkan. Keuntungan ini disepakati dalam kontrak ijaroh kedua belah pihak. Tidak boleh ada kezoliman diantara kedua belah pihak. Adapun ketentuan upah, Islam menentukan upah sesuai dengan besaran jasa yang diberikan oleh pekerja, jenis pekerjaan, waktu bekerja dan tempat kerja, tidak disandarkan pada standard hidup minimum masyarakat.
Konsep ini menjamin upah pekerja layak dan ma'ruf untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka beserta keluarganya seperti sandang, pangan dan papan. Dengan kontrak ijaroh ini hak-hak pengusaha maupun pekerja sama-sama terlindungi. Namun jika ada perselisihan, khilafah akan menyediakan tenaga ahli yang akan menyelesaikan masalah secara netral.
Untuk masalah tarif tol, Islam mempunyai paradigma khusus tentang hal ini. Tol adalah infrastruktur yang dibutuhkan semua manusia sehingga tidak boleh dimonopoli oleh individu atau korporasi. Syeh Abdul Qodim Zalum dalam kitabnya Sistem Keuangan Negara Khilafah menjelaskan infrastruktur yang dibutuhkan semua manusia wajib disediakan oleh negara. khilafah akan membangun tol dan infrastruktur lainnya dengan mengambil dana dari pos kepemilikan umum di Baitul maal, sehingga semua rakyatnya bisa menggunakan dengan gratis.
Selain itu khilafah juga akan mengeksploitasi sumber daya alam secara mandiri tanpa ada intervensi asing, hal ini sesuai dengan perintah suara bahwa kekayaan alam adalah harta kepemilikan umum sehingga tidak boleh dikuasai individu atau korporasi apalagi asing.
Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW " Kaum muslim berserikat dalam 3 perkara yaitu: air, padang gembala dan api (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Konsep pengelolaan seperti ini memungkinkan setiap individu rakyat dapat menikmati BBM, listrik, dan juga kebutuhan energi secara gratis karena disubsidi negara. Atau rakyat akan membeli dengan harga murah sesuai dengan biaya produksi saja yang harganya sangat terjangkau oleh masyarakat luas.
Adapun untuk menjamin ketahanan pangan, khilafah menerapkan politik pertanian dari sektor produksi dan distribusi. Dari sektor produksi khilafah akan meningkatkan produksi pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi yaitu dengan menggunakan sarana produksi pertanian yang lebih baik. Sedang ekstensifikasi dengan menambah luasan lahan pertanian yang diolah. Dengan konsep ini khilafah akan mampu menjamin ketersediaan bahan pangan dalam negri. Selain itu di sektor industri pertanian khilafah akan mendorong berkembangnya sektor ekonomi riil saja, sedang sektor non riil semisal pasar modal dan riba diharamkan. Kebijakan ini akan membuat roda perekonomian akan sehat dan produktif.
Sedang dalam distribusi bahan pangan khilafah akan menghilangkan distorsi pasar seperti penimbunan, intervensi harga, monopoli dan sebagainya.
Demikianlah sistem Islam yang sangat sempurna dan apik dalam mengatur semua urusan manusia. Namun sistem ini hanya bisa diterapkan dalam bingkai negara khilafah.
Wallahu alam bisawab
Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar