Oleh: Japti Ardiani
Penulis adalah Pemerhati Remaja
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memahami bila pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi BBM ada yang tidak tepat sasaran. Mengingat, jumlah BLT yang disebar sangat banyak, untuk 20,65 juta warga Indonesia.Dan pada hari Sabtu (3/9) Presiden Jokowi membagikan BLT BBM di Provinsi Lampung. Sebelumnya, ia telah membagikan BLT ke daerah Papua dan Maluku (merdeka.com, 3/9/2022).
Akan tetapi pemberian BLT tersebut apakah menjamin tepat sasaran mengingat bahwasanya program program bantuan yang sudah ada tidak juga tepat sasaran dan malah yang mendapatkan bantuan tersebut adalah orang-orang yang mampu. Mengingat kenaikan harga BBM terjadi lagi,
berbagai alasan selalu didramatisasi agar kebijakan yang diambil pemerintah bisa diterima oleh masyarakat. Namun faktanya selalu ada cara untuk tidak mengambil kebijakan kenaikan ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ekonom Senior, Rizal Ramli, beliau mengatakan ada cara agar pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM yaitu dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Mantan menteri Ekuin Kwik Kian Gie juga pernah mengatakan tidak paham dengan istilah "subsidi BBM" ini. Menurutnya, sebagai produsen minyak Indonesia tidak perlu memberikan istilah subsidi untuk barang miliknya sendiri.
Berbicara soal subsidi, hal ini tampak berbeda perlakuan antara subsidi BBM dan anggaran lainnya. Pemerintah mengaku terbebani mensubsidi BBM untuk rakyat, namun tidak pernah merasa terbebani membiayai proyek IKN dan kereta cepat yang terus membengkak. Mungkin inilah yang dimaksud Rizal Ramli pengeluaran yang tidak perlu. Mengapa subsidi untuk rakyat selalu dianggap beban, sedangkan anggaran yang tidak urgent dan mendesak justru jadi prioritas pemerintah? Ini mengindikasi bahwa kesejahteraan rakyat bukan lagi prioritas pemerintah.
Bila melihat kejadian semua ini sejatinya akar masalah carut marut kenaikan BBM ini terletak pada liberalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) oleh asing bukan negara. Tidak hanya itu saja, semua kekacauan ekonomi ini terjadi karena penerapan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal. Ada kesalahan berlapis sistem ekonomi ini yang menyebabkan rakyat tak kunjung bahagia menikmati murahnya harga energi, bahkan di negeri sendiri yang predikatnya sebagai produsen sekalipun. Kesalahan kapitalisme adalah cara pandang kepemilikan. Kapitalisme menyerahkan hak kepemilikan dan pengelolaan harta yang seharusnya milik umum diserahkan kepada individu atau swasta. Dengan begitu, harta milik umum yang sejatinya hak rakyat, dikuasai oleh segelintir orang saja atau individu melalui skema privatisasi dan liberalisasi .
Seperti itulah jika pengelolaan SDA masih menggunakan sistem kapitalisme, manfaat tersebut tentu tidak akan dirasakan oleh masyarakat sampai kapanpun. Yang ada kapitalisasi SDA semakin menguat dan menguat, karenanya umat membutuhkan sistem alternatif shahih untuk mengatur SDA tersebut.
Sistem shahih ini tidak lain adalah sistem ekonomi Islam. Pengelolaan SDA dalam sistem ekonomi Islam jauh berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme. Dalam Islam, SDA adalah harta kepemilikan umum yang haram untuk dikapitalisasi oleh swasta. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam bersabda, " Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal, yakni air, padang rumput, dan api dan harganya adalah haram". (HR. Ibnu Majah). Dan BBM tadi masuk pada kategori tiga hal yang disebut diatas.
Di dalam sistem yang shahih ini pula yang tepatnya dalam ekonomi Islam kepemilikan itu terbagi menjadi tiga, yang pertama adalah kepemilikan umum, kedua kepemilikan negara, yang ketiga adalah kepemilikan individu. Dan BBM disini merupakan kebutuhan vital masyarakat. Di dalam Islam keberadaannya termasuk dalam kepemilikan umum yang pengelolaannya ditanggung oleh negara bukan individu atau korporasi. Dimana negara berperan sebagai pelayan dan pengelola, maka dalam hal BBM ini negara harus mengembalikan status kepemilikan migas menjadi milik umum.
Hasil dari pengelolaannya wajib dikembalikan kepada rakyat dengan distribusi yang merata dan harga yang murah bukan berdasarkan mencari keuntungan seperti saat ini. Dengan aturan Islam pula lah kehidupan umat mendapatkan jaminan untuk sejahtera tanpa adanya rasa ketakutan tidak bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga tercinta. Karena sekali lagi urusan rakyat beserta pengaturan nya diserahkan kepada negara dimana negara bertindak sebagai pelayan serta pelindung umat tanpa terkecuali.
Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar