Oleh: Nur Faktul (Pemerhati Sosial dan Generasi)
Masyarakat Indonesia selalu berharap adanya iklim tropis bisa memberikan manfaat yang signifikan untuk kelangsungan hidup di negeri ini. Harapannya ketika musim hujan mereka bisa menanam padi dengan hasil yang memuaskan, ketika musim kemarau bisa menanam jagung tanpa merasa takut kekurangan air. Mayoritasnya memang begitu, namun apa daya faktanya saat hujan, kebanjiran adalah problem rutin yang tak pernah absen. Sedangkan ketika kemarau, kekurangan air dan kebakaran hutan juga selalu menghantui. Perihal iklim memang bukan kuasa manusia, namun bila dicermati pengelolaan alam oleh manusia membawa perngaruh besar akan perubahan iklim saat ini. Seperti pemanasan global misalnya, menjadikan perubahan iklim kian ekstrem.
Belakangan ini cuaca panas makin terasa di berbagai wilayah, khawatir adanya kemarau yang berujung pada kekeringan merupakan hal yang wajar. Sebagaimana yang telah terjadi pada masyarakat nelayan di Dusun Toroh Kecamatan Kenuak, Lombok Timur yang menerima bantuan air bersih dan sembako dari Polres Lombok Timur. Dikarenakan sepanjang tahun, wilayah ini kerap kekurangan air bersih. Bahkan mereka harus membeli air seharga Rp50.000 untuk kebutuhan sehari-hari selama sepekan. Sangat disayangkan, meski memiliki potensi sumber air yang melimpah ternyata negeri ini tidak bebas dari krisis. Dampak kekeringan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain seperti di India, Afrika Timur hingga China. Kekeringan diprediksi akibat beberapa faktor di antaranya fenomena El Nino, kuatnya Muson Australia dan anomali peningkatan suhu udara akibat perubahan iklim. Kelangkaan air bersih bagi manusia selalu menjadi ancaman dari tahun ke tahun. Jika iklim terus berubah pada tahun 2025, kekurangan air akan semakin parah. Bahkan di tahun 2050 nanti diperkirakan dua pertiga penduduk bumi akan mengalami kekurangan air. (Bmh.or.id,02/09/2022)
Di Indonesia sendiri hampir sebagian wilayah mengalami kekeringan dan krisis air. Sebagaimana yang dilaporkan Bappenas, wilayah pulau Jawa dan Bali ketersediaan air sudah tergolong langka dan kritis. Kelangkaan air bersih juga berlaku untuk air minum. Menurut RPJMN 2020-2024, hanya 6,87% rumahtangga yang memiliki akses air minum aman. (envihsa.fkm.ui.ac.id, 30/09/2022). Diantara penyebab kekeringan di Indonesia ialah kelangkaan hutan yang memicu terjadinya krisis air baku, terutama pulau-pulau yang tutupan hutannya rendah, seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Selain itu berkurangnya daerah resapan yang dikarenakan pengalihan fungsi lahan terbuka hijau menjadi bangunan tempat tinggal. Adanya kebijakan liberalisasi SDA menjadikan swasta leluasa mengeksploitasi sumber daya air. Dan juga kerusakan hidrologis seperti rusaknya wilayah hulu sungai akibat pencemaran air sehingga kapasitas dan daya tampung air berkurang. Krisis air sudah pasti akan berdampak pada produktivitas pertanian, sebab gagal panen akan mengganggu persediaan pangan, kekurangan gizi dan kelaparan akut. Jika hal ini terus berlanjut, ancaman krisis pangan bukan tidak mungkin akan menjadi fakta mengerikan di negeri ini.
Air merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia. Seharusnya negeri ini memiliki visi politik SDA yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Terlebih negeri ini memiliki wilayah perairan yang lebih luas ketimbang daratannya. Akan sangat ironis jika krisis air terus berulang. Islam telah memberikan aturan, bahwasanya kepemilikan SDA seperti hutan, air, sungai, danau, laut merupakan milik rakyat keseluruhan. Maka ia harus dikembalikan tidak boleh di liberalisasi, melainkan harus dikelola oleh negara untuk kemaslahatan rakyat. Selain itu negara juga harus secara langsung terlibat dalam proses produksi, distribusi, pengawasan, pemanfaatan air. Dan menyalurkannya kepada masyarakat melalui industri air bersih perpipaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terhadap pengelolaan ini tidak boleh diserahkan ke individu maupun swasta, negara wajib memberdayakan ahli terkait agar memudahkan rakyat menikmati air bersih.
Negara juga harus melakukan rehabilitasi dan memelihara konvensi lahan hutan agar daerah resapan air tidak hilang. Serta mengedukasi masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan dengan pembiasaan hidup bersih dan sehat. Tak lupa juga memberi sanksi tegas bagi para pelaku kerusakan lingkungan.
Demikianlah Islam memberikan solusi terperinci dalam tata kelola SDA. Kesalahan pengelolaan pada sistem saat ini mengakibatkan malapetaka bagi umat manusia. Jika menginginkan berkah kemaslahatan dan kesejahteraan dalam segala aspek, maka sudah saatnya mengambil solusi islam secara menyeluruh. Menjadikan sistem islam pengatur kehidupan ini, tentunya dalam bingkai Khilafah Islamiyyah bukan demokrasi.
Wallahu A'lam bish shawab.
Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar