Oleh: Tri S, S.Si
Setelah beberapa hari ditunda, akhirnya pemerintah resmi menaikkan harga BBM bersubsidi pada Sabtu (03/09/2022) pukul 14.30 WIB. Harga BBM jenis Pertalite naik dari Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter. Lalu, harga BBM jenis solar dari Rp5.150/liter menjadi Rp6.800/liter, dan BBM jenis Pertamax yang naik dari Rp12.500/liter menjadi Rp14.500/liter (kompas.com, 2022/09/03).
Dampak kenaikan BBM ini jelas semakin memberatkan masyarakat terutama kelas menengah ke bawah. Kenaikan harga barang sebelumnya, ditambah kenaikan harga paska BBM naik akan membuat masyarakat sudah sulit akan semakin sulit. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pemerintah mengatakan terpaksa mengambil kebijakan menaikkan BBM karena APBN sudah terlalu berat menanggung biaya subsidi yang konon mencapai Rp502,4 triliun. Bahkan, Menkeu Sri Mulyani berkelakar APBN akan terbebani subsidi BBM hingga Rp600 triliun jika harga minyak mentah dunia masih tinggi.
Seperti dijelaskan oleh menkeu bahwa angka tersebut dihitung berdasarkan rata-rata dari ICP yang bisa menjadi USD105/barel dengan kurs Rp14.700/dolar, volume dari Pertalite yang diperkirakan akan mencapai 29 juta kilo liter, dan solar bersubsidi 17,44 juta kiloliter. Meski terjadi penurunan harga ICP, alokasi APBN dianggap masih belum bisa memenuhi nilai subsidi yang mencapai ratusan triliun tersebut jika diasumsikan harga ICP rata-rata USD97/barel (Merdeka.com, 04/09/2022).
Sependapat dengan Menkeu, Menko Marves juga mengatakan hal serupa. Ia menjelaskan, meski saat ini harga minyak dunia mulai menurun, selisih harga jual dan nilai keekonomiannya masih besar. Tingginya harga minyak mentah dunia mendorong naiknya harga keekonomian dari BBM Pertalite dan Solar. Dengan alasan inilah, pemerintah seperti tidak punya pilihan lain selain menaikkan harga BBM di tingkat konsumen. Berbicara subsidi, jika kita kaitkan dengan subsidi dari pemerintah, tampak sangat berbeda perlakuan antara subsidi BBM dan anggaran lainnya. Pemerintah mengaku terbebani menyubsidi BBM untuk rakyat, tetapi tidak pernah merasa terbebani membiayai proyek IKN dan kereta cepat yang terus membengkak.
Pembangunan IKN sendiri ditargetkan memiliki anggaran sebesar Rp466 triliun. Dari jumlah tersebut, APBN menanggung sekitar 20% atau Rp89,4 triliun. Lalu, ada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang juga didanai APBN sebesar Rp4,3 triliun. Selain itu, kenaikan anggaran Mahkamah Konstitusi pada 2023 yang naik tiga kali lipat dari Rp344 miliar menjadi Rp1,2 triliun tentu menambah beban APBN. Ini jelas menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan pemerintah ke arah pro rakyat, sebagai gantinya pemerintah memberikan BLT senilai Rp24,17 triliun. Namun hal itu tidak akan menyelesaikan masalah apabila harga BBM tetap naik. Efek domino akibat kenaikan BBM sebenarnya jauh lebih besar ketimbang bantuan sosial yang nilainya tidak seberapa dan tidak banyak berkontribusi meringankan beban hidup masyarakat. BLT Rp150 ribu/bulan bagi warga terdampak tidak akan sebanding dengan berbagai kenaikan harga barang akibat kenaikan BBM yang akan rakyat hadapi beberapa tahun mendatang. Inilah dampak jangka panjang yang membuat masyarakat semakin sulit.
BBM adalah kebutuhan vital masyarakat. Dalam Islam, BBM termasuk dalam kepemilikan umum yang pengelolaannya ada di tangan negara. Ada tiga kesalahan mengapa BBM selalu menjadi problem yang tidak pernah tuntas. Pertama, status kepemilikan. Sejak Indonesia mengadopsi ekonomi kapitalisme liberal barang tambang berupa migas ini sudah mengalami liberalisasi. Rakyat kehilangan kedaulatannya atas SDA yang dimiliki. Kedua, salah pengelolaan. Akibat kapitalisasi, negara perlahan melepas tanggung jawabnya sebagai pengelola migas. Migas menjadi barang publik yang dibisniskan mengikuti prinsip pasar bebas, terlebih keberadaan para mafia migas menambah kacaunya pengelolaan migas di Indonesia. Ketiga, salah pendistribusian. Kesalahan kepemilikan dan pengelolaan tentu berpengaruh pada distribusinya. Semestinya, seluruh rakyat berhak menikmati subsidi. BBM adalah milik umum, siapa pun berhak memanfaatkannya dengan baik.
Inilah tiga kesalahan fatal akibat penerapan ideologi kapitalisme liberal. Islam memandang rakyat adalah pihak yang wajib dipenuhi kebutuhan dasarnya. Sementara penguasa bertindak sebagai pelayan, pengelola, dan penjamin kebutuhan dasar rakyat berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. BBM merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, dan termasuk kategori milik umum sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :
"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api". (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Islam memiliki solusi terkait tata kelola BBM diantaranya: Pertama, mengembalikan status kepemilikan migas sebagai harta milik umum. Negara hanya bertindak sebagai pengelola migas yang diberi mandat rakyat agar dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Hasil pengelolaan tersebut dikembalikan kepada rakyat dengan distribusi BBM merata dengan harga murah. Negara tidak boleh menjualnya kepada rakyat dengan asas mencari keuntungan. Harga jual kepada rakyat sebatas harga produksi saja.
Kedua, kaitannya dengan subsidi dengan artian bantuan keuangan yang dibayar negara, subsidi merupakan keharusan dan kebolehan bagi negara untuk mensubsidi kebutuhan pokok atau yang terkait pelayanan publik. Karena negara yang pro rakyat akan mengedepankan kepentingan rakyat bukan kepentingan para kapitalis.
Ketiga, mandiri teknologi dalam pengelolaan BBM, agar BBM ini bisa ditemukan, diambil dan diolah, diperlukan sejumlah teknologi, yang faktanya saat ini semuanya dikuasai oleh industri asing. Saat ini kita mengekspor minyak mentah ke Singapura dan mengimpor BBM dari Singapura.
Keempat, masalah distribusi. BBM dianggap merupakan komoditas hajat hidup orang banyak. Harga BBM dari pangkalan Pertamina atau SPBU di seluruh Indonesia diharuskan sama, dan harga ini ditentukan dengan suatu Keputusan Menteri. Namun setiap orang boleh membeli BBM berapapun banyaknya. Sistem ini mau tidak mau harus didukung suatu sistem subsidi, setidaknya subsidi silang, karena biaya penyediaan BBM di tiap daerah sesungguhnya tidak sama. Hasil penjualan (termasuk ekspor) BBM minimal harus seimbang dengan biaya operasional pencarian, pengambilan, pengolahan, serta distribusi.
Kelima, birokrasi yang jujur, sudah bukan rahasia lagi ada nya mafia migas dalam pengelolaan migas, Pertamina sebagai BUMN melaporkan kerugian dalam kinerja perusahaannya, sementara gaji para komisarisnya sangat besar.
Islam memandang
bahwa bahwa pemilik kekayaan alam yang volumenya sangat besar seperti sumber migas itu adalah milik rakyat. Negara hanyalah pengurus amanat rakyat untuk mengelolanya. Hasil migas ini sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat secara adil, misalnya untuk menyelenggarakan pendidikan, kesehatan, keamanan dan keadilan bagi semua warga secara murah bahkan gratis. Jasa-jasa ini memang bukan barang yang langsung bisa diraba, namun berperan besar bagi berfungsinya suatu masyarakat secara berkelanjutan. Andai kata negara berkonsentrasi pada pemenuhan jasa-jasa tersebut, walau BBM dijual dengan harga pasar sekalipun, orang sudah tidak begitu pusing memikirkan biaya berobat atau biaya sekolah, akses murah untuk pendidikan dan kesehatan akan membuat masyarakat kita lebih cerdas, lebih berpartisipasi positif dalam pembangunan, termasuk membuat perencanaan pembangunan yang lebih masuk akal. Sedang akses murah untuk keamanan dan keadilan akan membuat penegakan hukum bisa berjalan efektif, untuk itu negara harus turun tangan. Iklim riset dan teknologi harus diciptakan, sehingga para ilmuwan bermunculan untuk menyumbangkan keahlian mereka. Hanya Islamlah yang memiliki konsep yang jelas terkait tata kelola migas sehingga setiap warga negara masyarakat bisa merasakan BBM murah. Dan hal ini hanya bisa tercapai dalam sistem Islam. Wallahu'alam.
Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar