Oleh : Ilma Kurnia P
Unggahan Bjorka pada awal September 2022 melalui akun Twitternya sempat menghebohkan jagad maya. Hal ini dikarenakan dalam situs breached Forum atau breached.to. Bjorka mengklaim terdapat 105 juta data kewargaan yang meliputi NIK, Kartu Keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia rakyat Indonesia (tempo.co, 12/9/2022). Ada beberapa deretan kasus yang dilakukan oleh bjorka, meliputi Seringkali kasus kebocoran data kartu sim, data KPU, dan doxing pejabat public yang menyangkut beberapa menteri. Tak hanya itu dikutip dari kompas.com (20/8/2022) kasus kebocoran data juga pernah dialami oleh pelanggan PLN pada 20 Agustus 2022, sebanyak 17 juta pelanggan. Data tersebut terdiri dari informasi identitas (ID) pelanggan, nama konsumen, alamat konsumen, hingga informasi besarnya penggunaan listrik dalam kWh dan tipe energi.
Sangat disayangkan, data warga yang sangat penting, dengan mudahnya mengalami kebocoran. Adanya kasus kebocoran data ini membuat masyarakat kecewa tentunya karena terjadi berkali-kali menunjukkan bahwa negara tidak mampu melindungi privasi warganya dengan aman. Seharusnya data pribadi milik warga mendapatkan pelayanan penjagaan yang aman dan negara dalam hal ini harus berupaya untuk mencegah terjadinya kembali kebocoran data warga. Namun faktanya setiap pihak yang harusnya bertanggung jawab seakan saling melempar permasalahan. Di dalam sistem kapitalisme saat ini orang bias melakukan berbagai macam cara demi mendapatkanmateri. Salah satunya dengan menjual data publik yang bisa dipakai untuk banyak hal, tidak peduli hal itu ilegal dan merugikan banyak orang atau tidak. Inilah bukti gagalnya kapitalisme demokrasi dalam mengatur dan melindungi data publik maupun individu.
Berbeda dengan sistem islam, yang memberikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat. Di dalam sistem pemerintahan Islam ada Departemen Keamanan Dalam Negeri yang bertugas menjaga keamanan dalam negeri bagi negara, termasuk menjaga kerahasiaan data pribadi rakyat. Negara harus memiliki sistem informasi yang canggih untuk menjaga keamanan data elektronik. Menyediakan sumber daya manusia yang cerdas dan membuat sistem perlindungan digital yang kuat. Salah satunya keamanan data pribadi yang dimiliki oleh warga. perlindungan terhadap data pribadi warga negaranya seperti NIK, nama operator seluler, nomor ponsel dan lain-lain merupakan tanggung jawab penuh negara. Seperti sabda Rasulullah., “Imam (pemimpin) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR. Al-Bukhari).
Sebagai pemimpin yang bijak dan bertanggung jawab seharusnya mampu melindungi rakyatnya dalam kondisi apapun. Oleh karenanya, pemimpin perlu memiliki strategi jitu untuk melindungi rakyatnya, jika terjadi kebocoran data seluruh warga negaranya, baik muslim maupun nonmuslim. Sehingga terjamin seluruh keamanan rakyatnya. Wallahua’lam bishawab
Note : Isi tulisan diluar tanggung jawab redaksi ibumenulis.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar